TENAGA HONDA LOMBOK BARAT DALAM LINGKARAN SETAN

TENAGA HONDA LOMBOK BARAT
DALAM LINGKARAN SETAN
Oleh
H.Musa Shofiandy

Di akhir tulisan kami yang berjudul “ Memahami Lila Liku Keberadaan Tenaga Honda Lombok Barat” penulis sampaikan bahwa dalam tulisan ini, kita berpijak pada pernyataan Kabag Humas Lombok Barat, bahwa ke 642 orang tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah tenaga honorer Ilegal, karena pengangkatannya bertentangan dengan PP No. 48/2005. Dan merujuk pada pernyataan yang sama yang dimuat dalam Koran Berita hari Kamis tanggal 19 Februari 2009, yang menyatakan bahwa semua tenaga honorer itu diangkat sejak tahun 2006 sampai tahun 2009.
Ketika awal merebaknya permasalahan tenaga honorer ini, satu pemikiran yang ada dalam hati penulis adalah bahwa Plt Bupati Lombok Barat (HM Izzul Islam) ingin mengakhiri kepemimpinannya di Gumi Patut Patuh Patju ini dengan baik, dengan membuat suatu gebrakan baru setelah berhasil mengangkat masalah “tukar guling” Kantor Bupati Lobar yang terletak di Jl.Sriwijaya Mataram” dengan mengangkat permasalahan “Tenaga Honorer Ilegal”
Setalah agak lama merenung, muncul berbagai pertanyaan dalam benak penulis terkait masalah tenaga honorer di Lombok Barat tersebut, antara lain : Ada apa dibalik gebrakan mempermasalahkan tenaga honorer di kala umur masa bhakti HM Izul Islam, tinggal dua bulan lagi (ketika itu) dan sekarang hanya tinggal kurang lebih sebulan. Kenapa setelah dikeluarkannya PP No.48/2005 Bapak HM.Izul Islam tidak segera wanti-wanti agar tidak lagi ada pengangkatan tenaga honorer baru, misalnya dengan mengingatkan Bupati (Drs.H.Iskandar), Sekretaris Daerah dan atau para Kepala SKPD agar tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer baru, dan atau dengan memberikan penegasan kepada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, agar terus melakukan pemantauan dan pengawasan kepada semua SKPD agar tidak melakukan pengangkatan honorer ? Walaupun waktu itu beliau (HM.Izul Islam), kedudukannya hanya sebagai Wakil Bupati yang tidak memiliki kewenangan penuh untuk, itu, tapi tidak ada salahnya untuk melakukan tindakan seperti yang disebutkan di atas. Pertanyaan lain, Kenapa pula selama 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2006 s/d 2008, Inspektorat tidak mengangkat permasalahan ini ? apakah selama tiga tahun itu Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, tidak melakukan tugasnya sebagai Badan Pengawas Pemerintah Daerah ? atau, pengawasan terus dilakukan tapi, masalah keberadaan tenaga honorer di masing-masing SKPD tidak berani di utak atik, karena menyangkut kebijakan Bupati, Sekda dan beberapa Kepala SKPD, yang kalau hal itu akan diangkat/ dipermasalahkan, Kepala Inspektorat, takut kehilangan jabatannya ? Kenapa pula pada akhirnya Bapak Sekda Lobar (Drs.H.Lalu Serinata) pada akhirnya beliau mengatakan bahwa beliau “dipaksa menandatangan SK” padahal kedudukan beliau selaku Sekretaris Daerah yang juga sekaligus sebagai Ketua Baperjakat seharusnya memberikan contoh tauladan untuk tidak melakukan penyimpangan dengan melanggar PP No. 48/2005, kenapa mau dipaksa ? dan berbagai tanda tanya lainnya yang berakhir dengan ungkapan “ Akankah HM.Izzul Islam (Plt.Bupati Lobar) dapat menuntaskan permasalahan honorer Ilegal di Kabupaten Lobar dalam masa akhir jabatannya ? Untuk pertanyaan terakhir ini, langsung saja penulis berikan komentar dan analisis bahwa “ HM.Izzul Islam tidak akan dapat menuntaskan kasus ini sampai betul2 tidak menjadi masalah lagi”
Kenapa.. ? Mari kita coba analisi dari berbagai segi dan kepentingan.
1. Masa bhakti HM Izzul Islam selaku Plt Bupati Lombok Barat, akan berakhir pada tanggal 23 April 2009 mendatang, berarti kesempatan untuk menuntaskan kasus tenaga Ilegal ini sangat singkat ;
2. Pada awalnya HM Izzul Islam, memiliki niat yang amat bagus yakni ingin mengakhiri masa tugasnya selaku Plt. Bupati Lombok Barat denga baik dengan menuntaskan berbagai kasus yang melanda Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tetapi ingat, berbagai halangan dan tantangan bermunculan di tengah perjalanan mengaktualisasikan niat ikhlas tersebut, antara lain ; HM.Izul Islam adalah Calon Anggota DPR dari PPP. Untuk dapat terpilih lagi menjadi anggota DPR dalam Pemilu Legislatif yang menerapkan suara terbanyak ini, maka beliau harus mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat luas agar masyarakat memberikan contengan pada nama atau nomor urut HM.Izzul Islam dalam Pemilu yang akan digelar tanggal 9 April mendatang. Kalau saja beliau akan mengambil tindakan tegas sebelum tanggal 9 April 2009, dengan menertbitkan Surat Keputusan Bupati yang membatalkan pengangkatan honorer tersebut, bahaya……. simpati dan dukungan dari masyarakat akan berubah total, minimal 2 (dua) kali jumlah tenaga honorer yakni 2×642 orang = 1.284 orang, ditambah dengan kerabat kerja para tenaga honorer, tidak akan memilih HM.Izul Islam. Dengan pemberhentian tenaga honorer tersebut, tentunya akan berakibat hukum bagi para pejabat yang terlibat dalam pengangkatan tenaga honorer itu. Bagaimana tidak, dengan menerbitkan surat pengangkatan honorer yang nyata-nyata menyalahi ketentuan dalam PP no. 48/2005, berarti mereka juga telah melanggar PP. No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, khususnya pasal 2 dan pasal 3, yang mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dan pasal 5 PP No. 30/1980, yang berbunyi :
Pasal 4 : “Setiap ucapan,tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.
Pasal 5 : “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang undangan pidana, Pegawai negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum”.
Dengan ketentuan ini, maka semua Pejabat yang terlibat, (Bupati, Sekda, Kepala SKPD yang telah menerbitkan surat pengangkatan tenaga honorer) mau tidak mau, suka tidak suka, akan dan harus mendapatkan hukuman disiplin. Dan tidak itu saja, anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang terlibatpun akan kena getahnya.
Para tenaga honorer beserta keluarganya tidak akan tinggal diam, ketika ia menerima surat pemecatan dari Plt. Bupati HM.Izul Islam, mereka semua akan melakukan tindakan dan upaya-upaya lain seperti, upaya hukum, melakukan unjuk rasa dan berbagai tindakan lain yang mengekpresikan ketidak puasan mereka menerima pemecatan (PHK). Keadaan pun akan semakin parah, kalau kesempatan itu dimanfaatkan oleh LSM untuk mencari keuntungan. Akankah HM.Izul Islam, akan mengorbankan masa depannya (menjadi anggota DPR RI) dengan hanya menerbitkan surat pemecatan terhadap 642 tenaga honorer tersebut ?
Satu-satunya cara yang akan dilakukan oleh HM.Izul Islam agar tidak mengganggu pencalonannya sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 yang akan datang adalah, dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Pengangkatan 642 Tenaga Honorer Kabupaten Lombok Barat setelah tanggal 9 April 2009 (setelah Pemilu Legislatif berlangsung), karena setelah tanggal itu, HM.Izul Islam sudah dapat mengetahui apakah ia terpilih atau tidak menjadi anggota DPR RI. Jelasnya, tindakan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian 642 tenaga honorer tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pencalonannya sebagai anggota DPR-RI. (Inilah yang mesti dilakukan oleh HM.Izul Islam, walaupun dengan adanya surat pemecatan terhadap 642 tenaga honorer yang dikeluarkan oleh HM.Izul Islam, tidak akan dapat menuntaskan masalah, tapi minimal beliau telah berbuat, dan menindak lanjuti gebrakan awalnya yang terlambat yakni mengusut kasus pengangkatan tenaga honorer Ilegal di Kabupaten Lombok Barat. Kalau saja sampai akhir masa jabatannya, HM.Izul Islam tidak mengeluarkan SK Pemecatan terhadap 642 tenaga honorer tersebut, berarti HM.Izul Islam hanya melakukan gertak sambel, dan atau bisa saja “ada sesuatu dibalik sesuatu”).

3. Sebagaimana yang telah diberitakan dalam beberapa surat kabar harian bahwa salah seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah mengaku terus terang telah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tenaga Honorer tersebut adalah Baiq.Eva., yang nota bene sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang menangani masalah-masalah kepegawaian termasuk tenaga honorer. Akankah B.Eva (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) Lombok Barat akan mau segera memproses tuntas kasus tenaga honorer tersebut, sementara dia sendiri ikut terlibat dalam deretan pejabat yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan dalam PP No.48/2005 dan PP.No.30/1980, yang berarti bahwa kalau kasus ini diproses terus sampai jalur hukum, maka dia sendiri (B.Eva) akan dan harus menerima hukuman disiplin. Adakah seorang pejabat di negara kita ini yang mau mengorbankan dirinya, walau mereka telah terbukti bersalah ?
4. Sebagaimana di alansir juga dalam beberapa media massa, bahwa disinyalir ada keterlibatan anggota DPRD Lombok Barat dalam pengangkatan tenaga honorer Ilegal tersebut. Nah, kalau ini betul (dan kemungkinan betul), maka anggota DPRD Lombok Barat, terutama yang terlibat dalam kasus pengangkatan tenaga honorer Ilegal ini, akan melakukan berbagai upaya dan tindakan yang dapat merugikan pemerintah dan daerah, misalnya saja jika ekskutif memerlukan adanya persetujuan DPRD terhadap satu masalah, maka bisa saja anggota DPRD tersebut mencari-cari alasan untuk tidak memenuhi permintaan ekskutif dimaksud.
5. Terlibatnya banyak pejabat dalam kasus ini, mulai dari Bupati Lombok Barat non akti ( Drs.H.Iskandar), Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat (Drs.H.Lalu Serinata) , beberapa Kepala SKPD, dan anggota DPRD Lobar.
Kalau saja HM.Izul Islam selaku Plt.Bupati Lombok Barat akan mengeluarkan SK Pemecatan terhadap ke 642 tenaga honorer tersebut, kemudian akan berlanjut kepada proses hukum, akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap diri HM.Izul Islam di akhir masa jabatannya, antara lain, meninggalkan pekerjaan yang amat berat bagi Bupati Lombok Barat terpilih (DR.H.Zaini Arony, M.Pd. dan H.Mahrif,SE,MM). Hal ini amat kurang baik, seolah-olah HM.Izul Islam tidak mampu menyelesaikan masalah.

6. Berangkat dari pemikiran di ataslah, maka kenapa penulis memberikan judul tulisan ini “Tenaga Honda Lombok Barat Dalam Lingkaran Setan” ? Karena semua pejabat baik Ekskutif maupun Legislatif yang terlibat dalam pengangkatan tenaga honorer Ilegal tersebut, semuanya telah melakukan tindakan atas dasar bisikan dan hasutan setan iblis, beliau-beliau ini telah terjerat perangkap setan iblis yang sungguh sangat tidak kita inginkan, karena iblis dan syetan adalah musuh bebuyutan manusia sampai akhir zaman, yang selalu dan selalu berupaya untuk menjerumuskan manusia ke jurang kekafiran.
Bagaimana rupa dan bentuk dari jerat dan perangkap setan itu ?
a. Pertama, Iblis membisikkan kepada anda dan menyampaikan beberapa hasutannya; bahwa Allah justru mencintai anda dengan bukti telah memilih dan mengangkat anda menjadi pemimpin-pemimpin rakyat yang disegani dan dipuja-puja. Sementarta orang-orang lain yang mengaku bertaqwa dijasikan Allah sebagai pengkritik yang akan memusuhi kepada anda. Inilah bisikan dan hasutan berupa perangkap syetan kepada manusia, terutama kepada para pemimpin rakyat.
b. Perangkat Kedua, Iblis akan berkata di dalam hati anda, “Kekuasaan itu memerlukan popularitas dan kemasyhuran. Karena itu sebagai pemimpin dan penguasa, anda harus berani bersikap egois, mempunyai kebanggaan dan mampu membanggakan diri, harus mampu menunjukkan kebesaran dan kesombongan, sehingga kewibawaanmu tidak dilecehkan. Kalau perlu, jangan hiaraukan kritikan dan fatwa para ulama, karena mereka hanya memikirkan urusan akherat, Sedangkan anda berkewajiban menjadi khalifah-Nya dan memakmurkan dunia. Urusan akherat sungguh sangat berbeda permasalahannya dan harus dipisahkan dengan urusan dunia. Jangan dengarkan pengkritik dan masukan dari rivalmu, karena mereka iri dan hanya akan mengganggu urusan kepemimpinanmu. Inilah perangkap iblis yang akan membawa anda kehancuran anda sendiri dan kehancuran Bangsa dan Negara.
c. Ketiga, Iblis akan menghembuskan bisikan kepada anda perasaan takut dan khawatir terhadap musuh dan rival-rival anda. Sehingga Iblis akan memerintahkan kepada anda untuk memperkuat dan mempertahankan kedudukan anda dengan berbagai macam cara, dengan mengangkat dan mengupah orang-orang penjilat yang setia kepada anda, agar mereka bersedia membentengi anda agar apa yang ada di genggaman tangan dan berada dalam kekuasaan anda tidak lepas atau dijarah rival dan pesaing anda. Anda akan berkonsentrasi dan disibukkan dengan bsisikan dan urusan ini dari waktu ke waktu, sehingga anda akan mepulakan tugas-tugas dan janji-janji anda kepada rakyat anda.
d. Keempat, Iblis akan membujuk dan membisikkan kepada anda untuk bertindak menurut pikiran dan hawa nafsu anda, dan menurut nasehat-nasehat orang-orang penjilat disekitar anda. Iblis akan berkata dalam hati anda, bukankah mereka adalah orang-orang yang ahli dibidangnya, dan telah anda angkat untuk menjadi pembantu-pembantu anda. Anda tidak perlu menuruti dan mempertimbangkan hukum dan ketentuan yang ditetapkan Allah, karena yang anda harus lakukan adlah kebijakan untuk urusan dunia dan mengurus negara. Semuanya itu bukanlah urusan Tuha. Ketentuan syariat dan hukum dari Allah hanya akan menghambat pemerintahan dan pembangunan serta akan menimbulkan perpecahan.
e. Kelima, Iblis membisikkan dan membujuk kepada anda untuk mengumpulkan dan menumpuk-numpuk harta kemewahan dunia, Dalam setiap kebijakan, dalam setiap persetujuan apapun termasuk proposal proyek dan lainnya dan dalam setiap penanda-tanganan persetujuan kegiatan, Iblis akan berkata dalam hati anda, “sudah seharusnya anda mendapatkan pemasukan uang tambahan sebagai bagian dari homor dan komisinya. Karena dengan harta itu anda akan dapat mempertahankan kekuasaan anda, dapat memperbanyak jamaah pengikut dan pendukung setia anda, dapat berbuat baik kepada masyarakat anda, dapat meningkatkan popularitas dan kemasyhuran anda, dapat memperkuat serajat dan kehormatan anda”. Demikianlah bisikan perangkap syetan yang kelima.
f. Keenam, Setelah kemasyhuran, populartis, kewibawaan, kharisma dan kedudukan anda semakin kuat, Iblis akan berkata “sebagai pemimpin, apapun yang anda instruksikan akan diperhatikan dan ditaati oleh para pejabat pembantu anda. Bahkan rakyatpun akan bertoleransi dan menghargai kepemimpinan anda, karena mereka menggantungkan nasibnya kepada anda”. Saat seperti itu, Iblis akan terus membisikkan bujukan kepada anda untuk bersikap angkuh, membanggakan diri dan berlaku sombong, bahkan untuk berani bersikap diktator, berani bertindak seolah-olah seperti seorang Nabi dan Rasul yang layak datakuti dan ditaati, yang terbebas dari segala cela dan kesalahan diri, sehingga anda benar-benar merasa merdeka, bebas melakukan apa saja, bebas memperjuyal belikan hukum dan keadilan kepada siapa saja yang menjadi pendukung setia anda, dan bebas menghakimi orang-orang yang menjadi rival dan pesaing anda, toh rakyat dan pembela-pembela setia anda akan selalu menyetujui tindakan dan keputusan anda” Inilah perangkap Iblis kepada para pemimpin dan penguasa.
g. Perangkap terakhir dari Iblis adlah : Iblis akan menyesatkab anda dan menjadikan anda rekan setianya ketika anda harus mempertanggung jawabkan segala aspek kepemimpinan dan kekuasaan anda, ketika ruh anda telah mendekati akhiur usia anda di dunia, Iblis akan mendatangi anda di saat sakratul maut itu tiba, dengan mengatakan, “Jika selama ini engkau telah tunduk kepadaku dan berani kufur terhadap Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan kedudukan kepadamu yang telah menjamin rezkinya untukmu, maka jika engkau ingin selamat dan tetap mendapat kebaikan dari-Nya tetaplah engkau percaya dan tunduk kepadaku”. Inilah puncak perangkap syetan yang terakhir kepada anda dan ia akan meninggalkan anda dengan senyum kemenangan, karena berhasil memperdaya anda untuk durhaka kepada Tuhan Yang maha Esa, sementara anda akan mendapatkan kehinaan dan azab Allah di neraka, sebagaiman firman-Nya dalam QS.Al-Hasyr (59):16-17 yang artinya : “(Bujukan itu adalah) seperti (bujukan) syaitan ketika dia berkata kepada manusia;”Kafirlah kamu”, maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata:”Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta Alam”. Maka kesudahan keduanya adalah,bahwa sesungguhnya keduanya (masuk) kedalam neraka, mereka kekal didalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim”

Inilah perangkat jerat Syetan yang telah merasuk rusak hati sebagian besar pemimpin kita di negeri ini termasuk beberapa pemimpin di Birokrasi Pemerintahan Lombok Barat terutama dalam keterkaitannya dengan masalah tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat, karena itu kita sangat pesimis Plt. Bupati Lombok Barat, HM.Izul Islam akan dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam sisa waktu masa kepemimpinannya yang tinggal menghitung hari, dan mau tidak mau permasalahan ini akan menjadi pekerjaan awal yang harus diselesaikan oleh Bupati/Wakil Bupati Terpilih Lombok Barat, Bapak Dr.H.Zaini Arony,M.Pd. dan H.Mahrip, SE,MM. (ZAM-ZAM). Kita optimis kedua beliau ini akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan arif dan bijaksana dan sesuai proses hukum yang ada dan berlaku, karena kedua pemimpin Lombok Barat tersebut tidak memiliki beban moral dan beban mental yang akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang akan diambil. Semua pejabat Birokrasi yang terlibat dalam pengangkatan tenaga honorer Ilegal itu, tidak ada satupun yang pernah terlibat dalam mensukseskan beliau menjadi Bupati/Wakil Bupati Lombok Barat keyika berlaga dalam Pilkada lalu. Karena itu kedua beliau bebas untuk menentukan sikap. Sementara dari Legislatif (DPRD) Lobar, nantinya setelah September 2009, para anggota DPRD Lombok Barat adalah merupakan anggota Legislatif baru hasil Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009.
Jadi… kita harus bersabar dan bersabar, menunggu kehadiran kedua Pemimpin Lombok Barat, semoga kedua beliau, bagakan air Zam-Zam yang bermanfaat untuk semua kepentinga. Amien…..

Akhirul Kalam, semoga tulisan ini dapat dijadikan pencerahan bathin kita untuk bisa berkata, berbuat dan bertindak lebih arif, dan bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan yang kita jumpai, serta semoga penyelesaian 642 orang tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat, dapat terlepas dari jeratan para pejabat yang telah terperangkap dalam bujuk hasut Iblis……………………………………………….

Gumi Sasak, 15 Maret 2009,

Penulis adalah
Pemerhati masalah Sosial Kemasyarakatan.
Nusa Nenggara Barat,

MEMAHAMI LIKA LIKU KEBERADAAN TENAGA HONDA LOMBOK BARAT

MEMAHAMI LIKA LIKU KEBERADAAN
TENAGA HONDA LOMBOK BARAT
Oleh
H. MUSA SHOFIANDY

Permasalahan Tenaga Honda (Honorer Daerah) di Kabupaten Lombok, benar-benar dalam lilitan setan Iblis, kenapa ? karena tindakan untuk mengangkat tenaga Honda apapaun alasannya sangat tidak dibenarkan sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Dalam pasal 8 PP No. 48/2005 itu dikatakan : “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerinrah” . PP. Nomor 48/2005 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 11 Nopember 2005. Atas dasar ini, maka sejak tanggal 11 Nopember 2005, Pemerintah/Pemerinrah Daerah atau Pejabat Pembinan Kepegawaian baik Pusat maupun Daerah, tidak lagi diperkenankan mengangkat tenaga honorer, apapun alasannya.
Berdasar atas ketentuan ini, maka keberadaan tenaga honorer daerah di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 642 orang (jumlah yang amat besar), hendaknya dilihat terlebih dahulu, sejak kapan mereka (tenaga honorer) daerah itu diangkat (SK.Pengangkatannya sebagai tenaga honorer), apakah semua yang 642 orang itu diangkat setelah keluarnya PP No. 48/2005 ( 11 Nopember 2005 ) atau sebelum itu, karena tidak semua tenaga honorer yang diangkat (SK Pengangkatannya sebagai tenaga honorer) sebelum diberlakukannya PP No. 48/2005 (11 Nopember 2005) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing tenaga honorer itu untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Dalam pasal 3 PP No.48/2005, disebutkan :
(1). Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan yang melaksanakan tugas sebagai berikut :
a. Tenaga guru ;
b. Tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan ;
c. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan ; dan
d. Tenaga tehnis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.
(2). Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut :
a. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus mnenerus ;
b. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus ;
c. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus ;
d. Tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun secara terus menerus.

Pasal 4 :
(1). Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi.
(2). Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, selain melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi/menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan/kepemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum.
(3). Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada prinsipnya memprioritaskan tenaga honorer yang berusia paling tinggi dan/atau mempunyai masa kerja lebih banyak.

Melihat persoalan masalah tenaga honorer di Lombok Barat, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam PP Nomor 48/2005 sebagaimana disebutkan diatas, maka berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi adalah :
1. Bisa saja tidak semua tenaga honorer yang 642 orang itu merupakan tenaga honorer siluman yang diangkat dengan tidak mengindahkan PP Nomor 48/2005, karena sebelum PP tersebut lahir tanggal 11 Nopember 2005, tidak ada satu ketentuan pun yang ada dan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengatur tentang tenaga honorer. Dengan demikian maka Kepala Daerah (Gubernur,Bupati/Walikota) selaku Pejabat Pembinan Kepegawaian daerah sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, merasa memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer, apalagi dengan adanya kebutuhan daerah yang amat urgent tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada. Tapi harus tetap diingat, yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubernur, Bupati/Walikot), sedangkan Pejabat lainnya seperti Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPD, tidak memeiliki hak dan kewenangan untuk itu, kecuali ada pelimpahan wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
2. Kemungkinan besar, diantara ke 642 orang tenaga honorer tersebut, terdapat tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Pemibina Kepegawaian Daerah (Bupati) sebelum dikeluarkannya PP Nomor 48/2005 tanggal 11 Nopember 2005, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 48/2005 seperti disebutkan di atas. Tenaga honorer inilah yang tidak bisa begitu saja diberhentikan, karena mereka diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Bupati) sebelum ada/sebelum lahirnya PP Nomor 48/2005. Karena sebelum PP Nomor 48/2005 lahir, tidak ada satupun ketentuan kepegawaian yang mengatur perihal tenaga honorer. Terhadap tenaga honorer seperti ini, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sedang mempersiapkan aturan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan tenaga honorer yang diangkat sebelum dikeluarkannya PP Nomor 48/2005, tapi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jadi kita tunggu saja adanya aturan baku dari Pemerintah Pusat (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan kepala BKN), tidak perlu kita harus mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, apalagi sampai akan datang berkali-kali ke Jakarta untuk mengurus permasalahan ini, menghabiskan uang saja. Kita tunggu saja, karena Pemerintah Pusat telah memikirkan jalan keluarnya.
3. Jika diantara 642 orang tenaga honorer tersebut terdapat tenaga honorer yang diangkat sebelum dikeluarkannya PP 48/2005 (sebelum tanggal 11 Nopember 2005), tapi Surat Keputusan Pengangkatannya di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPD yang ada, tanpa ada pelimpahan wewenang dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan keberadaan tenaga honorer tersebut.
4. Jika diantara 642 orang tenaga honorer tersebut, terdapat tenaga honorer yang diangkat sesudah dikeluarkannya PP Nomor 48/2005 (setelah tanggal 11 Nopember 2005), maka siapapun yang menandatangani Surat Pengangkatannya sebagai tenaga honorer, baik Bupati selaku Pejabat Pembinan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Daerah, dan atau Kepala SKPD, sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena telah secara jelas diatur dalam pasal 8 PP Nomor 48/2005. Dan terhadap tenaga honorer yang termasuk kategori ini, apapun alasan yang akan diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mempertahankan keberadaan tenaga honorer ini, tidak akan diterima, karena kalau saja usul untuk mempertahankan tenaga honorer seperti ini akan diterima oleh Pemerintah Pusat, maka akan berlomba-lombalah Pemerintah Daerah lainnya untuk mengajukan permintaan yang sama. Dan ini berarti bahwa pelanggaran terhadap PP Nomor 48/2005.

Nah, ha-hal inilah yang harus diperhatikan dalam memproses penyelesaian keberadaan 642 orang tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lombok Barat.
Jadi sangatlah tidak arif, kalau kita akan memberikan komentar yang tidak logis dan realistis terhadap keberadaan 642 orang tenaha honorer di Kabupaten Lombok Barat. Kecuali kalau memang benar seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda Lombok Barat, yang mengatakan bahwa ke 642 orang tenaga honorer itu semuanya adalah tenaga honorer Ilegal yakni tenaga honorer yang diangkat dengan menyalahi ketentua dalam PP Nomor 48 /2005.
Kalau pernyataan ini benar adanya, maka Lingkaran Setan lah yang telah terjadi dan melilit Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Bagaimana bentuk dan wujud Lingkaran Setannya ?
Silahkan baca dalam tulisan berikut, dengan judul “ Tenaga Honda Lombok Barat Dalam Lingkaran Setan”

Gumi Sasak, 14 Maret 2009.

Penulis adalah,
Pemerhati masalah Sosial Kemasyarakatan
Nusa Tenggara Barat,

‘GUMI SASAK TERANCAM, RINJANI KERING, MASYARAKAT AKAN MATI KEHAUSAN”

GUMI SASAK TERANCAM BENCANA

RINJANI KERING, MASYARAKAT AKAN MATI KEHAUSAN

Oleh

H.Musa Shofiandy

 

            Berita sangat mengejutkan dan menyesakkan dada, kita peroleh melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF), melalui Pimpinan Proyek (Project Leader) WWF Indonesia wilayah NTB. M. Ridha Hakim, bahwa saat ini (awal tahun 2009) ini Gunung Rinjani telah kehilangan 502 titik mata air yang merupakan sumber kemakmuran masyarakat Gumi Sasak. Menurut Ridha Hakim, sebelum tahun 2005, jumlah sumber mata air di kawasan Gunung Rinjani sebanyak 702 titik, dan sampai dengan saat ini (awal 2009) telah berkurang menjadi 200 titik mata air. Kehilangan sumber mata air ini berakibat pada berkurangnya debit air yang selama ini dihasilkan dari kawasan Gunung Rinjani Gumi Sasak, dan akibat lebih jauh dari keadaan ini, maka masyarakat pulau Lombok terutama sekali Bangse Sasak akan mengalami kehausan setiap hari. Sungguh suatu keadaan yang sangat menyesakkan dada kita semua, kareana sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat pulau Lombok sehari-hari dibutuhkan air paling tidak 1,3 miliar meter kubik (M3) per tahun, dan inipun masih kurang karena untuk kebutuhan konsumsi saja mencapai 1.250 M3 untuk air minum perkapita per tahun.

Adalah suatu keadaan yang amat mencengangkan kita semua, karena dalam jangka waktu  kurang lebih 4 tahun (dari  tahun 2005 sampai dengan awal 2009, Rinjani telah kehilangan 502 titik mata air. Kalau dipuluk rata berarti tiap tahun kita kehilangan kurang lebih 125 mata air. Nah kalau saja dengan perhitungan ini, maka sisa mata air sebanyak 200 titik mata air akan habis dalam jangka waktu kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan atau 1,5 tahun. Ini berarti bahwa pertengahan tahun 2010, rinjani sudah kering. Asumsi ini, jika keadaan ini tidak segera di atasi.

            Pengurangan jumlah mta air di kawasan Rinjani ini diakibatkan karena banyaknya pemukiman atau hak guna lahan yang merambah kawasan pegunungan Rinjani sehingga menutupi titik mata air yang ada. Selain itu pembabatan hutan di kawasan Rinjani juga merupakan penyebab utama berkurangnya mata air ini. Menurut Ridha Hakim, jika keadaan ini tidak cepat cepat ditanggulangi (diperbaiki) akan berdampak pada berkurangny sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat pulau Lombok, dan untuk dapat mengembalikan mata air mencapai 702 titik, diperlukan waktu yang sangat panjang dengan anggaran biaya yang cukup besar, tidak kurang dari Rp.1,4 trilyun yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Bila  Dan ini tentunya tidak ansich merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di pulau Lombok, karena sesungguhnya manfaat dari keberadaan mata air yang ada di kawasan Rinjani itu dinikmati oleh semua masyarakat pulau Lombok.

Dengan keadaan ini, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di pulau Lombok serta seluruh komponen masyarakat pulau Lombok harus segera bertindak, kalau tidak sesuai perhitungan kita di atas, maka pertengahan tahun 2010 masyarakat yangf mendiami pulau Lombok akan kehausan setiap hari karena ketidak adaan air yang akan dikonsumsi.

            Hasil penelitian yang yang dilakukan oleh WWF Indonesia-NTB ini, setelah dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan berbagai metode yang dapat diandalkan kebenarannya menemukan jalan keluar untuk mengantisipasi persoalan tersebut, antara lain dengan cara melakukan penanaman kembali 200 (dua ratus) juta pohon di area 50 (lima puluh) ribu hektare di kawasan Gunung Rinjani, namun itupun berlaku atau manfaatnya akan dapat dirasakan dalam jangka panjang, sedangkan untuk jangka pendek menurut WWF, Pemerintah Daerah harus membuat 400 (empat ratus) unit Dam sebagai penampungan air. Dam-dam tersebut dibuat dilokasi titik mata air yang ada di masing-masing areal, karena jika Dam-dam tersebut dibuat di bawah lokasi titik mata air, secara tidak langsung air yang mengalir akan berkurang sedikit demi sedikit di tengah aliran. Pembuatan Dam-dam tersebut harus disertai pula dengan tidak ada lagi pengerusakan hutan kawasan Rinjani, seperti perambahan hutan untuk dijadikan lokasi pemukiman penduduk, pembabatan hutan dan berbagai tindakan pengerusakan hutan lainnya.

            Seperti penulis singgung di atas bahwa sesungguhnya untuk mengatasi masalah tersebut di atas ini, tidak saja ansich merupakan tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga adalah merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat pulau Lombok, karena bagaimanapun juga akibat dari kejadian ini akan dialami oleh masyarakat pulau Lombok.

Dari Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan membiyai pembuatan Dam-dam sebagaimana di rekomendasikan oleh WWF, dari komponen masyarakat lainnya, seperti Lembaga lembaga Sosial Masyarakat, dapat melakukan upaya Gerakan Penanaman Pohon bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum (seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di pulau Lombok), sebab sesuai rekomendasi WWF, jumlah pohon yang harus ditanam minimal sebanyak 200 juta pohon., kemudian dari komponen tokoh masyarakat dan togoh agama hendaknya melakukan kegiatan sosialisasi pemberian kesadaran kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dengan jelas akibat yang akan ditimbulkan dengan adanya kegiatan perambahan  dan pembabatan hutan yang ada di kawasan Gunung Rinjani. Kenapa tokoh agama harus dilibatkan ? Dasarnya amat kuat dan significan, karena 99 persen penduduk pulau Lombok beragama Islam, dan di dalam ajaran agama kita (islam) telah jelas-jelas disebutkan adanya larangan dari Allah SWT untuk kita melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Salah satu diantaranya disebutkan dalam QS. Al-A’raf (7):55-58 yang artinya :”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesufah (Allah) memperbaikinya dan bermohonlah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan penuh harapan (untuk dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah byang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa angin mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, maka dari itu, hendaklah kalian mau mengambil pelajaran. Dan pada tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah ; dan pada yanah yang tandus, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang mau bersyukur”. Dalam QS.Al-Baqareah (2): 60 ; juga disebutkan :”Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allahj, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”  Juga dalam QS. Al-Qashash (28):77 ; Allah pun berfirman, yang artinya, Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Demikian juga dijelaskan di beberapa Surat/ayat Al-Qur’an, lainnya. Ancaman dari tindakan dan perbuatan kita yang medlakukan pengerusakan itu, juga disebutkan dalam Kitab Suci Al-Qur’an, antara lain sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Maidah (5):33 yang artinya :” Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mefreka dengan bertimbal balik, atau dibuang dafri negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di nakherat mereka beroleh siksaan yang besar”

            Berkaitan dengan adanya ketentuan dalam ajaran agama kita (Islam) inilah sebagai dasar dan landasan bagi tokoh-tokoh agama di daerah ini untuk melakukan syiar, menyebarkannya kepada masyarakat banyak, karena para tokoh-tokoh agama inilah yang melebihi kemampuan ilmu dalam bidang agama sehingga akan cepat mendapat respons dari masyarakat. Penyebarluasan ajaran agama ini bisa dilakukan melakukan pengajian-pengajian umum yang dilakukan oleh para tokoh agama, Ulama’, Kiyai, Tuan Guru, Ustadz yang banyak menghuni pulau Lombok ini, juga tidak ada salahnya kalau para Ulama’, Kiyai, Tuan Guru dan Ustadz itu berkeliling ke masyarakat, terutama yang ada disekitar kawasan Gunung Rinjani. Kegiatan ini sekaligus untuk mempertahankan predikat pulau Lombok sebagai “Pulau Seribu Masjid”

            Pelestarian, konservasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, ekosistem hutan, tanah dan air beserta seluruh satwa, sumber daya alam seperti air, tanah dan lainnya serta makhluyk hisup yang ada di dalamnya adalah merupakan bagian dari kewajiban manusia dan merupakan ketentuan syariat agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana disebutkan di atas. Karena itu tidak akan ada artinya keberadaan semua itu, kalau saja manusia sebagai penghuni bumi ciptaan Allah ini akan melestarikannya, tidak menjaga dan memeliharanya.

            Sesungguhnya, makmurnya suatu bangsa, bukan secara otomatis karena keadaan hutan, tanah dan airnya yang begitu kaya, tetrapi bagaimana upaya dan komitmen manusia yang ada di dalamnya dalam memanfaatkannya secara baik dan terukur sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Azza  Wajalla. Jika kita mampu mengelola, mempertahankan dan mampu memelihara kelestarian lingkungan hidupnya disamping memanfaatkannya secara seimbang, maka kemakmuran masyarakat, daerah, bangsa dan negara akan dapat  terwujud. Dan sebaliknya, jika penggunaannya, eksploitasi dan eksplorasinya dilakukan secara semena-mena, tamak, egois, ingin cepat kaya dan tidak memperhatikan dampak lingkungan jangka panjangnya, para penguasa daerah dan negara ikut serta menjadi calo pengerusakan hutan melalui penebangan kayu-kayu hutan, para penjajah dari negara-negara rentenir pun diberi kebebasan untuk ikut menjarah dan mengeruk segala kekayaan hutan, bahan tambang yang ada didalam tanah dan segala sumber kekayaan yang ada di perairan kita dengan alasan investasi dan untuk mendatangkan devisa negara dan berbagai alasan pembenar lainnya, maka yang akan terjadi adalah kerusakan-kerusakan yang membahayakan manusia penghuninya, turunnya musibah yang bertubi-tubi dan ditimpakannya pakaian kelaparan serta kemiskinan yang terus menerus oleh Allah Sang Pencipta.

            Ancaman balasan yang akan ditimpakan Allah kepada makhluk-Nya yang melakukan pengerusakan, telah dibuktikan, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. An-Nahl (16):112-113 yang artinya : “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah ; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakian (maksudnya; kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka seperti halnya pakaian yang selalu meliputi tubuh mereka) kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka mendustakannya ; karena itu mereka dimusnahkan azab dan merteka adalah orangt-orang yang zalim”.

 

 

 

            Atas dasar uraian yang penulis kemukakan di atas sekaligus untuk menghindari terjadinya bencana bagi manusia penghuni bumi, khususnya masyarakat penduduk pulau Lombok dimana Gunung Rinjani berada, maka ,melalui kesempatan ini penulis mengajak kita semua untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan peran dan kemampuan kita masing-masing, agar kita dan masyarakat pulau Seribu Masjid ini dapat menikmati hidup dunia yang lebih lama seizin Allah Subhanahu Wa Ta’ala serta mendapatkan Ridho untuk menikmati hidup bahagia di akherat kelak. Bila tidak, mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk menerima azab dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala………………………………..

            Wallu a’lam Bissawab.

 

                                                                                Gumi Sasak, 12  Maret  2009.

                          

                                                                                               Penulis adalah

                                                                          Pemerhati masalah Sosial Kemasyarakatan

                                                                                          Nusa Tenggara Barat.

RANAH MORALITAS MENJELANG PESTA DEMOKRASI

RANAH MORALITAS

 MENJELANG PESTA DEMOKRASI

 

Oleh

H.Musa Shofiandy

 

          “BANGSA ini semakin tidak bermoral” Itulah  kalimat awal yang ditulis Benny Susetyo, dalam bukunya yang diberi judul “Hancurnya Etika Politik”     . Kalau kita baca sepintas kalimat ini, mungkin kita akan menjadi gerah bahkan mungkin saja marah besar, karena sebagai  bangsa yang beradab, yang  sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat istiadat  ketimuran, menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan dan kesopanan, sangatlah tidak wajar untuk mengkategorikan bangsa Indonesia tercinta ini, sebagai bangsa yang tidak bermoral bahkan semakin tidak bermoral. Namun kalau kita coba merenung dalam keheningan, menelusuri jejak langkah aktual, melihat dan mencermati kilas balik perjalanan perilaku para pengatur bangsa ini, maka ungkapan pemikiran Benny Susetyo akan kita benarkan. Dengan pembenaran kita ini, tidak berarti bahwa kita harus semakin terlarut dalam kesedihan memikirkan nasib jutaan rakyat Indonesia ini, tetapi hendaknya kita jadikan dorongan semangat untuk “bersama dalam kebenaran” menghilangkan dan membumi hanguskan berbagai fakta dan tindakan yang melandasi munculnya statement-statement yang berbau negatif terhadap bangsa kita tercinta ini.

          Sejujurnya, apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa sebesar Indonesia ketika perjalanannya meniti peradaban justru semakin jauh meninggalkan moralitas? Apa pula yang kita cita citakan sebagai Indonesia jika pondasi yang kita bangun saat ini dinodai dengan keserakahan, kesombongan, kebohongan dan ketidakadilan? (Susetyo, 2004). Noda-noda hitam yang merasuk moral seseorang, khsusnya para pengatur atau penyelenggara negara ini, senyatanya telah merabah bebas disetiap lini kehidupan masyarakat, semakin maju dan berkembangnya kemampuan dan pengetahuan para pengatur dan penyelenggara negara ini, membawa dampak pengaruh yang amat besar terhadap kemampuannya untuk mencari dan menemukan kata dan ungkapan kata pembenar yang tidak benar, yang dijadikan selimut kebohongan, mereka lupa bahwa masyarakat juga punya otak, punya hati nurani, punya daya nalar dan kepekaan yang berkembang pula, sehingga selimut-selimut kebohongan mereka lambat laun akan terkuak pula. Kita lupa bahwa ajal ini memburu kita yang kita tidak pernah akan tahun pasti kapan kita akan tertangkap untuk dijebloskan ke liang lahat.

          Rupanya taktik dan strategi “membohongi publik/masyarakat” telah pula melekat dan dipraktekkan oleh para calon pemimpin kita, para calon wakil rakyat menjelang Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 mendatang.

          Suatu hari ketika penulis pulang kampung ke Lombok Timur, sampai di rumah kebetulan penulis menemukan keluarga lagi kumpul-kumpul di “brugak”. Tidak berapa lama setelah penulis ikut nimbrug bersama keluarga tadi, salah seorang misan penulis nanya pada penulis  dengan mengatakan : “Kak, apa kakak kenal dengan si Ahmad (maaf nama samaran) tanyanya , penulis jawab ; tidak kenal, sama sekali tidak kakak kenal, memangnya kenapa, penulis balik nanya.  Misan tadi kemudian cerita dengan mengatakan : Beberapa hari yang lalu si Ahmad (disebut nama jelasnya) datang kemari, dia menyampaikan Salamnya kakak, katanya dia dekat sekali dengan kakak, dan dia menyuruh saya kemari bertemu sama keluarga disini untuk minta dukungan dari keluarga disini, katanya. Loh.. dukungan apa ? penulis bilang. Misan tadi kembali menjelaskan, Dia itu kan calon anggota DPRD untuk Provinsi dari Partai A (disebut nama Partainya), dan dia minta supaya semua keluarga disini memilih dia, ungkap misan tadi. Penulis langsung menjelakan, bahwa sama sekali saya tidak mengenal orang itu (si Ahmad), tidak pernah ketemu, apalagi mau nitip pesan segala. Jadi saya minta sama semua keluarga, agar tidak lagi percaya sama orang-orang yang membawa-bawa nama  saya, kalaupun saya akan mendukung salah satu calon, apakah itu untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat maupun untuk DPD, saya pasti beritahu langsung sama keluarga, tidak lewat perantara, lagi pula saya ini seorang abdi negara, Pegawai Negeri yang harus netral, tidak boleh ikut serta dalam dukung mendukung Calon legislatif, ungkap penulis. Tidak lama setelah itu, seorang keponakan penulis yang ikut hadir dalam pertemuan di brugak itu juga bicara dengan mengatakan ; Seminggu yang lalu juga  si B (disebut nama jelasnya) datang ke rumah saya dan menyampaikan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh si Ahmad tadi, dan malah si B (lagi disebut namanya) membawa mesin diesel ke rumah, katanya sumbangan untuk masyarakat disini, ungkap ponakan tadi. Penulis langsung jawab, sama juga, saya tidak mengenal si B, apalagi pernah ketemu atau untuk menitip salam agar dia didukung (dipilih) dalam Pemilu mendatang, Sama sekali tidak benar itu, besok atau kapan saja dia datang lagi kemari, tolong telpon saya biar saya ngomong langsung dengan orangnya, dan sekarang mesin diesel yang dibawa itu ditaruh dimana ? ungkap penulis. Keponakan tadi menjawab, masih dirumah, memang waktu itu saya tidak mau terima, tapi dia bersikeras meningggalkannya di rumah, ungkapnya. Kalau gitu tolong segera kembalikan mesin diesel itu kepada orangnya, bila perlu hari ini juga, balas penulis, karena perbuatan dan tindakan Calon Legislatif itu seperti itu tidak boleh, malah perbuatan itu termasuk dosa, ungkap penulis sedikit menggurui. Betrul kak, ungkap salah seorang yang hadir di brugak itu. Beberapa hari yang lalu pernah ada keluarga yang mendatangi Bapak Tuan Guru di Jerowaru (maksudnya TG.H.Moh.Sibawaihi Mutawalli) menanyakan perihal pemberian mesin oleh Caleg itu, karena dibeberapa tempat juga terjadi seperti itu, kamudian Bapak Tuan Guru langsung bilang, Tidak boleh, itu perbuatan Haram, ungkap Bapak Tuan Guru, jelas keluarga tasi. Nah itu,… kan betul, tindakan seperti itu adalah perbuatan haram, ungkap penulis. Salah seorang lagi yang tidak tahu apa-apa (buta huruf) nyeletuk mengatakan : Aro.. meni  bae.. nani..jak…kan Caleg-caleg nu, kan baruk ne dateng tipak masyarakat waktu ne arak kemelek ne doang, lemak lamun uah mauk jak, telang ne wah.. endekte daet elong ne, lemak karing lime tahun barune dateng malik, nani jak.. mah maeh doang, arak jak kepeng ne yang ne beng ite, baru te pilik e, lamun ndek arak jak.. Wassalam, ungkapnya. Lagi-lagi penulis jawab : Itu juga tidak boleh, karena saudara memilih wakil-wakil rakyat karena uang, bukan berdasar hati nurani yang jernih, bukan karena pertimbangan tabeat atau tingkah laku serta pribadi calon yang bersangkutan, tidak boleh kita seperti itu, balas penulis……….. Sedikit obrolan santai di atas menandakan bahwa, sekarang ini, moralitas sebagian dari para Calon Legislatif sudah tidak dapat dikategorikan memiliki moralitas yang mumpuni, segala cara dia lakukan hanya untuk mendapatkan simpati dan atau suara rakyat, yang penting dia didukung, dipilih dan berhasil jadi anggota Legislatif (DPRD, DPR dan DPD). Rendahnya atau kurangnya  moralitas para calon wakil rakyat itu, akan berpengaruh besar terhadap moralitas masyarakat, karena mereka para calon Legislatif itu mengajarkan masyarakat untuk tidak bicara dan berbuat sesuai isi hati nuraninya, tapi semua didasarkan atas materiel (uang  dan atau benda lainnya). Kalau keadaan ini akan dibiarkan terus menerus, maka adalah sangat wajar kalau Paulus  Mujiran (2004) menyebut Republik Indonesia  tercinta ini sebagai “Republik Para Maling” dan kalau saja keadaan ini akan terus berlangsung, apa yang akan terjadi di negeri yang 90 persen lebih penduduknya beragama islam ini ?

          Lebih jauh,Rasa pesimistis itu diungkap pula oleh Paulus Mujiran dengan mengatakan “ Rasa pesimis membayang, jika mengharapkan Indonesia yang ber adab, bermoral, demokratis, karena elit politik tidak berani memulai dengan konsisten”.

          Benny Susetyo mengatakan :” Inilah wajah Republik di mana para elit politik dan pemimpinnnya sudah tidak lagi memiliki suara dan mata hati. Suara dan mata hati, sebagai pusat kedalaman hidup yang mencerminkan perasaan dan pikiran, telah mati di kalbu para pemimpin kita. Perasaan mereka sudah kehilangan empati terhadap rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencapai sebuah kekuasaan yang ditargetkan. Jika kekuasaan sudah diraih dan kursi sudah diduduki, maka ‘ Selamat Tinggal Rakyat.! Rakyat baru dibutuhkan ketika kekuasaan membutuhkan  suara mereka untuk mendapatkan kursi, setelah kursi diraih, maka yang berlaku adalah tinggal gelanggang colong playu” ungkap Benny.

          Ketika mereka butuh rakyat, berbagai cara dilakukan, seribu satu kata-kata manis dan bijak keluar tanpa sadar dari mulut mereka, tanpa berfikir akibat dari kata dan kalimat yang dikeluarkannya, seribu satu janji pula diucapkan tanpa berfikir, betapa beratnya janji yang sudah kita ucapkan.

Keadaan seperti ini sebenarnya jauh hari sudah diingatkan oleh Nabi dan Rasul  kita Muhammad SAW, dengan sabda beliau : “Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu, di atas mimbar ,mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana tetapi diluar mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari pada bangkai” (HR. Ath. Thabrani).

          Banyak bukti riel kita lihat dan dapatkan di Bumi Nusantara ini, bahwa ketika mereka berkuasa, dia bertindak semaunya, hukum dimanipulasi dengan berbagai argument kampungan. Makanya tidak salah kalau Thomas Hobbes, ribuan tahun lalu mengatakan bahwa, “manusia cendrung mau menguasai manusia lainnya, yakni dengan mengubah dirinya menjadi serigala yang menerkam ke sana-sini”

Masalah jati diri dan nama baik sudah tidak lagi seperti ungkapan dahulu bahwa “lebih baik mati dari pada kehilangan nama baik” seperti di ungkap oleh Dwight L Moody, “Saya memelihara karakter dengan berusaha memelihara reputasi saya sendiri” ungkap Moody. Namun zaman sekarang ini kebanyakan elite politik kita sudah membalik logika di atas. Bagi mereka, lebih baik tak punya nama baik jika demi nama baik itu justru kehilangan jabatan sebagai pemimpin atau penguasa. Mereka berlomba-lomba menjadi pemimpin, padahal mereka tak layak jadi pemimpin. Dengan menjadi pemimpin atau penguasa bagi mereka tentu uang gampang dicari, rakyat gampang dikelabui dan berbagai praktek tipu daya lainnya. Bagi mereka, hanya uang, jabatan dan kekuasaanlah yang harus dicapai bukana kedamaian dan kesejukan. Demi itu semua nilai-nilai untuk memperjuangkan nasib rakyat secara tulus dan luhur, lenyap  ditelan bumi. Ketaatan mereka bukan pada etika daqn moralitas demokrasi, tetapi kepada “demi uang”.  Bagi mereka, uang adalah segalanya, demi ini semua mereka rela kehilangan nama baik, mereka menganggap bahwa dengan uang nama baik bisa dibeli. Masya Allah…………………..

Mereka tidak sadar dan tidak pernah mau sadar bahwa di tengah kemelaratan Bangsa Indonesia saat ini, justru mereka berusaha mati matian memperebutkan posisi menjadi pemimpin, penguasa dan atau menjadi wakil rakyat dengan melupakan reputasinya. Mengapa ini terjadi ? Karena mereka telah kehilangan ketulusan hati, mereka menjadi gila hormat, gila jabatan dan gila harta. Inilah yang membuat mereka menjadi silau dan menutup pintu hatinya untuk berbuat kebaikan dan kebajikan, mereka lupa bahwa setiap saat Malaikat Jibril akan mencabut nyawanya dan akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang pernah dilakukan selama ia menikmati hidup di dunia ini. Mereka selalu berfikir bahwa hanya dirinyalah yang paling benar dan tahu. Semua itu bersumber dari hilangnya cinta sejati dalam satu kalbu mereka, akibatnya mereka tidak peduli lagi terhadap aspirasi rakyat yang memilih mereka. Semua janji dimasa lalu sirna karena ambisi pribadi yang lebih kuat daripada ketulusan. Tindakan dan perilaku seperti inilah yang dikategorikan sebagai perilaku yang tidak bermoral.

          Dengan keadaan yang sudah mendunia ini, dan berangkat dari filosofi keberadaan manusia sebagai hamba Allah, dalam menjalani kehidupan bersama ditengah hamparan noda dan dosa dunia ini, kita diharuskan  untuk saling mengingatkan antar sesama, agar moral individu yang mendasari moral bangsa ini, benar-benar mewujudkan diri kedalam hati dan jiwa yang bermoral.

          Apa sih sebenarnya moral (moralitas) itu ?

Moralitas adalah kesadaran jiwa terdalam dari tiap-tiap manusia, kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, membela kaum tertindas, bersikap altrulistik dengan mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai humanisme. Dengan pengertian ini, maka masalah moral terpatri  dalam diri masing-masing manusia, tidak pandang nama, umur, jenis kelamin, kedudukan dan jabatan seseorang, namun kalau kita mau jujur mengatakan bahwa individu manusia yang bermoral harus ditunjukkan oleh individu yang menjadi panutan masyarakat (para pemimpin masyarakat).

          Bagi masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita bicarakan dan saling mengingatkan betapa penting dan urgennya masalah moral ini, karena beberapa hari lagi kita akan melakukan pemilihan dan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan bertanggung jawab untuk menyuarakan dan memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Sebagai wakil rakyat mereka para Calon Wakil Rakyat itu harus lebih bermoral dari pada rakyat yang diwakilinya. Sebagai masyarakat yang menghendaki wakilnya  yang bermoral keadilan dan kebenaran, amat sangat tepat untuk kita bercermin melihat, memperhatikan dan mengintrosfeksi moralitas moral kita dan moralitas para calon-calon wakil kita.

Kenapa harus melihat, memperhatikan dan mengintrosfeksi kembali moral dan moralitas diri kita ? Ini perlu karena sebelum kita melihat, memperhatikan dan menilai moralitas orang lain termasuk moralitas calon pemimpin kita, maka kiat kita, harus tau dulu sampai sejauhmana dan sudah seberapa jauh dan seberapa besar nilai moral yang kita miliki, agar kita tidak terjebak dan terperangkap dalam arus permainan kultur politik yang semakin menggila.

Untuk mendapatkan pemimpin dan atau wakil-wakil kita yang bermoral, tidak akan mungkin bisa tanpa dipilih dan ditentukan oleh orang-orang yang bermoral. Kalau yang memilih dan menentukan itu tidak bermoral, maka otomatis akan menghasilkan pemimpin yang tidak bermoral pula. Untuk itu pula, maka adalah wajar dan sangat wajar kalau kita sebagai hamba Allah yang hidup dalam serba keterbatasan ini untuk mau menerima dengan ikhlas dan tulus berbagai masukan dan atau kritikan-kritikan tajam yang terkait dengan ranah moralitas kita. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala Memberkahi kita semua…… Amien

                                                         Mataram, 10 Maret 2009.

 

                                                   Penulis adalah Pemerhati masalah

                                                       Sosial Kemasyarakatan NTB.