ANTARA PILKADA,DEMOKRASI,ETIKA POLITIK &NBIROKRASI PEMERINTAHAN

ANTARA PILKADA, DEMOKRASI, ETIKA POLITIK

DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

oleh

Dr.Drs. H. Musa Shofiandy,SH,MM.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Walikota di & (tujuh) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat untuk masa bhakti 2010-1015 tinggal menghitung hari, jelasnya akan dimulai dengan Pilkada di Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 26 April 2010, kemudian diikuti oleh 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya.

Begitu gendang Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota se NTB. itu mulai ditabuh, saya teringat tulisan saudara Afifudin yang dimuat di harian NTB Post hari Selasa tanggal 29 Januari 2008, dengan judul “Ajari Aku Politik Sehat”  Kalimat pertama dari tulisan saudara Afifudin diawali dengan pertanyaan yang terkait dengan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB. yang dilaksanakan pada bulan  Juli 2008. Pertanyaan tersebut berbunyi : Bisakah Pilkada menjadi solusi untuk membedah persoalan caracter building atau pembangunan karakter masyarakat dalam membangun pola demokrasi yang sehat dan mandiri tanpa intervensi kekuatan materiel yang cendrung tidak sehat dalam konteks membangun demokrasi masyarakat? Tulisan itu sangat menarik bagi saya karena berkaitan dengan berbagai elemen lainnya seperti, aktualisasi pelaksanaan Demokrasi, etika politikyang dilakoni para elit yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada, sampai dengan imbasnya terhadap jalannya Birokrasi Pemerintahan setelah pesta Demokrasi Pilkada selesai.

Pada awalnya kita semua berharap dan selalu berharap agar pelaksanaan Pilkada  di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita cintai ini agar dengan pelaksanaan Pilkada (langsung),  akan berdampak positif terhadap penciptaan dan atau terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Bumi Gora.

Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan Pilkada dikaitkan dengan roh Demokrasi yang sesungguhnya ditengah carut marutnya kolaborasi Etika Politik para elit yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada sampai dengan imbasnya terhadap Birokrasi Pemerintahan di Daerah, penulis mencoba memberikan sedikit analisis  pemahaman terhadap berbagai persoalan yang ada dan terjadi ketika dan setelah Pilkada berlangsung.

Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

Pernyataan saudara Johan Bahri yang dikutif oleh saudara Afifudin dalam tulisan ini dapat dibenarkan, karena dari berbagai buku literatur yang berkaitan dengan Demokrasi di negara kita dan di beberapa negara lainnya yang pernah saya baca, pada intinya adalah sama seperti yang diungkap oleh saudara Johan Bahri. Dari berbagai rangkuman teoritik yang kami baca dan pelajari dapat disimpulkan bahwa  proses demokrasi di negara kita ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan dari Demokrasi itu sendiri, apalagi dari proses pelaksanaan demokrasi itu akan dapat membawa perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, itu sangat sulit diharapkan dan untuk sementara kita hanya bisa mengibaratkan hanya sebagai mimpi yang entah kapan akan terwujud.

Salah seorang Dewan Pakar ICMI dan KAHMI, Prof.Dr. Didin S Damanhuri,SE.,MS. Dalam salah satu tulisannya mengatakan : Dewasa ini sebagian pelaku politik potensial dengan kualitas SDM yang memadai masih terpinggirkan dalam proses demokrasi karena terlalu dominannya money politics yang pada gilirannya mencederai output politik. Dan lebih jauh lagi, demokrasi politik bukan hanya tak ada relasinya dengan kesejahteraan rakyat, bahkan terkesan di mata awam di masa pemerintahan outoritarian sebelumnya, kehidupan ekonomi sehari-hari jauh lebih baik dibandingkan di masa reformasi. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, meski memang hal itu membutuhkan waktu,…….Kualitas Demokrasi Politik yang rendah yang belum menciptakan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh pada gilirannya menjauhkan bangsa dari kemandirian baik secara politik, ekonomi, financial hingga identitas cultural dan karakter bangsa, demikian ungkap Didin.

Pernyataan Didin ini adalah wajar diutarakan, bila kita melihat perjalanan demokrasi politik di negara kita ini, dan dibandingkan dengan demokrasi politik di negara lain. Tidak usah kita bandingkan dengan negara-negara Barat yang jauh lebih maju, kita lihat saja perjalanan dan perkembangan demokrasi politik di negara-negara Asia, seperti halnya Jepang dan Malaysia. Di kedua negara ini, demokrasi politik telah dapat menciptakan hubungan signifikan yang kuat antara demokrasi politik dengan kesejahteraan rakyat, meski model hubungan tersebut relatif tidak persis sama dengan di negara Barat seperti di Amerika dan Eropa. Di Amerika Serikat berlaku sistem Dwi Partai dengan serikat buruh yang lemah yang menghasilkan pelaku korporasi yang dominan, sementara di Eropa berlaku demokrasi multipartai dan serikat buruh yang kuat dengan relasinya terhadap model Negara Kesejahteraan dan System Jaminan Sosial yang sangat kuat. Di Jepang antara eksekutif, legislatif serta pelaku ekonomi bersinergi dengan apa yang disebut Japan Incorporated. Sementara di Malaysia terdapat partai dominan yakni UMNO/Barisan Nasional, tanpa mengurangi arti demokrasi di mana partai PAS juga bisa menang di beberapa negara bagian. Dengan keadaan ini, keadaan ekonomi negara Malaysia jauh lebih tinggi dari ekonomi di negara kita Indonesia, serta content SDM dan Iptek telah mewarnai proses politik maupun ekonomi. Di saat krisis ekonomi terjadi di negara-negara Asia, Malaysia telah menunjukkan kemandiriannya dengan memilih jalan keluar dari krisis, tanpa bantuan IMF. Sementara Indonesia ? justru Letter of Intent (LOI) IMF yang sangat mempengaruhi strategi pembangunan yang bertumpu kepada stabilitas makro ekonomi di Indonesia. Menurut Didin S damanhuri (2006), di  Indonesia Demokrasi Politik masih butuh waktu panjang untuk membuktikan apakah terdapat relasinya dengan tingkat kesejahteraan bangsa. Salah satu paling krusial secara ekonomi yang pada gilirannya mempengaruhi terhadap Demokrasi Politik, antara lain ada tiga hal : (1) Utang luar negeri yang telah menyeret  situasi debt trap yang memiskinkan dan menciptakan ketergantungan permanen bangsa terhadap negara maju, (2) White paper yang berasal dari Letter of Intent (LOI) IMF yang telah sangat mempengaruhi strategi pembangunan yang bertumpu kepada stabilitas makro ekonomi sehingga kalau perlu mengorbankan kesejahteraan rakyat banyak, (3) Korupsi sistematik yang meruyak sejak pemerintahan Orba yang berlangsung di eksekutif dan pusat bersama dengan pihak swasta dan judikatif, kini yang lama tetap bertahan lalu juga menyebar ke legislatif dan ke daerah-daerah.

Melihat kondisi ini, maka adalah sangat sulit untuk kita berharap, pelaksanaan demokrasi politik di negara kita ini akan dapat mempengaruhi dan atau dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dus dengan demikian berarti bahwa melalui pelaksanaan Pilkada yang merupakan pengejawantahan penerapan Demokrasi  di negara kita ini, kita tidak bisa banyak berharap akan dapat tercipta kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih lagi bila kita lihat aktualisasi permainan para elit politik kita di daerah ini yang dengan terus terang, tanpa ada rasa malu akan mengusung calon Kepala Daerah yang berduit, lebih serem lagi adalah ulah polah para elit dan penguasa partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik oleh para calon Kepala Daerah.

Pilkada dan Demokrasi

Kembali ke persoalan pokok dalam tulisan ini, yakni masalah Pilkada, Demokrasi dan etika Politik, kiranya tidak bisa dipisahkan. Pilkada merupakan penjelmaan penerapan azas demokrasi di negara kita.Pilkada (dalam hal ini Pilkada langsung) merupakan implementasi demokrasi partisipatoris, karena itu maka nilai-nuilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui azas-azas pilkada langsung yang umumnya terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai implikasi proses pelaksanaan tahap-tahapan kegiatan di atas haruslah menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai obyektivitas, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. Yang menjadi tanda tanya besar kita saat ini adalah sudahkah azas-azas tersebut terlaksana dengan baik sesuai yang dihajatkan, terutama oleh para aktor utama pilkada langsung  yakni rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Dari ketiga aktor utama ini, kenyataan yang kita lihat dan alami maka dua aktor terakhir yang sangat memegang peranan penting selama proses pilkada itu berjalan yakni partai politik dan calon kepala daerah yang akan ikut bertarung dalam pilkada tersebut. Kedua aktor  inilah yang memegang peranan, apa dan bagaimana demokrasi itu berjalan dan dijalankan, dan tentang hal ini adalah sangat tergantung dari permainan dan etika politik yang ada dan diperankan oleh masing-masing pemain politik itu. Jelasnya, hal ini sangat tergantung dari moral dan moralitas  yang dimiliki masing-masing.  Berbicara masalah moralitas, kita perlu memahami secara mendalam apa sebenarnya moralitas itu ? Benny Susetyo (2004) mengatakan ; moralitas adalah keasadaran jiwa terdalam dari tiap-tiap manusia; kesadaran hati nurani untuk menghormati dan mencintai sesama, membela kaum tertindas, bersikap altrulistik dengan mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai humanisme. Kesadaran jiwa ini tentu akan bertentangan dengan perilaku negatif seperti membakar orang, membom, membunuh, menipu, menindas, mengorupsi uang rakyat dan seterusnya. Maka, jika perilaku elite saat ini mencerminkan di dalam perbuatan yang kedua, maka praktis akan hancur tatanan moral dan peradaban. Karena itulah sesungguhnya tidak ada absurditas ketika kita bicara kebaikan-kebaikan perilaku-perilaku moralitas seperti diungkapkan para elit. Lebih menyakitkan lagi karena mereka sendiri kerap mengatakannya sebagai reformis-dan mereka adalah reformis. Moralitas tidak tercermin dalam setiap penegakan hukum yang dilakukan secara adil dan konsekwen, secara jujur dan konsisten. Kematian moralitas disini bukan seperti jargon Nietzche tentang kematian moral – sebagai kritik atas keangkuhan modernisme-, melainkan mati karena keberingasan pemimpin atas rakyatnya, demikian ungkap Benny. Dari pengertian dan pernyataan ini, bila kita kaitkan dengan realita aktual saat ini, maka moralitas para elit kita, termasuk para elit politik yang memainkan demokrasi itu, cendrung termasuk dalam kategori kedua. Walau demikian sebagai bangsa yang sangat mencintai negara dan bangsanya, mencintai keutuhan, kesatuan dan persatuan rakyatnya, kita tidak boleh berputus asa apalagi menyerah untuk membalikkan keadaan yang sangat merugikan dan memalukan bangsa ini. Salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan itu adalah dengan memberikan saran masukan, bila perlu dengan kritik yang sifatnya membangun, dan satu-satunya sarana untuk menyampaikan hal ini adalah melalui media massa. Itulah yang mendasari pemikiran saya untuk terus berupaya menyampaikan isi hati dan pemikiran yang ada dalam diri saya melalui tulisan opini ini. Mudah-mudahann saja media massa juga menyadari hal ini.

Kenapa kita lebih cendrung untuk mengatakan bahwa perilaku elit kita dalam kelompok kedua? Lihat dan dengar berita siaran diberbagai media elektronik, baca berbagai berita di berbagai media massa surat kabar, koran, majalah, buku dan lain sebagainya, tiap hari kita akan jumpai berita mengenai terkuaknya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah tidak dapat lagi kita hitung betapa besarnya kerugian negara dan uang rakyat yang dikorup oleh para insan Tuhan yang tidak pernah ingat mati itu, dan kita semua tidak tau kapan akan berakhir penyelesaiannya secara tuntas dan lugas.Mari kita lihat ulah dan permainan para elit politik di negara kita tercinta ini, termasuk di daerah kita Bumi Gora ini, terutama menjelang Pilkada Bupti/Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

Jadi Bakal Calon atau Calon Kepala Daerah harus Ikhlas karena Allah.

Ada cerita dari salah seorang teman yang menjadi tim sukses salah seorang bakal calon Kepala Daerah (Gubernur) NTB periode 2008-2013, bahwa calon yang diusungnya  mundur untuk menjadi calon dari parpol tertentu, karena diminta dana belasan milyar rupiah. Demikian juga pada Pilkada Bupati/Walikota di tujuh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat yang Insya Allah pelaksanaan pemungutan suara akan berlangsung mulai tanggal 26 April 2010 yang akan datang, banyak para Bakal Calon yang mundur (tidak melanjutkan pencalonan dirinya) karena tidak sanggup membayar dana operasional Parpol yang mencapai milyaran rupiah. Dana sebesar ini, baru untuk membeli parpol tersebut, belum yang lainnya. Adalagi cerita yang kayaknya sukar untuk bisa kita terima dengan akal sehal kebenarannya, tapi pengakuan ini keluar dari mulut salah satu bakal calon, katanya sampai saat ini dia sudah menghabiskan dana milyaran rupiah untuk sosialisasi dan pendekatan dengan beberapa parpol, belum termasuk dana untuk membeli parpol. Masys Allah…. dari mana, dan bagaimana caranya beliau-beliau memperoleh dana sebesar itu, dan dikeluarkan begitu saja tanpa perhitungan dan strategi yang matang ? bagaimana kalau beliau-beliau tidak terpilih menjadi Kepala Daerah, dan  itu pasti terjadi, artinya dari sekian banyak pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerag, yang akan terpilih nantinya untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kan cuma satu pasangan, dengan demikian yang akan jadi korban kan lebih dari satu pasang. Kondisi inilah yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan banyak masalah, memunculkan kerawanan dan menimbulkan banyak korban material dan non material baik bagi masyarakat maupun daerah, sebagaimana halnya yang terjadi di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan di beberapa daerah lainnya. Dengan kenyataan ini, maka pantas juga kalau mantan Ketua PBNU. Hasyim Mujadi mengusulkan kepada Pemerintah agar Pilkada dikembalikan seperti dulu, yakni biarlah DPRD saja yang pilih, demikian juga wacana yang dilontarkan oleh Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi, tapi usulan ini kayaknya sulit terealisir karena banyaknya penolakan dari berbagai pihak. Menurut hemat penulis, terjadinya berbagai peristiwa  unjuk rasa dan kekerasan  yang berakibat perusakan itu, bukan murni kehendak dan kemauan masyarakat yang kebanyakan orang awam, tidak tau apa-apa, tapi terjadinya hal itu karena ulah segelintir orang saja yang tidak puas, tidak ikhlas menerima kekalahan, lalu mereka mendramatisir rakyat untuk berunjuk rasa, berbuat ulah sampai tidak terkontrol akhirnya merusak. Ini salah satu akibat dari kurangnya pemahaman tentang arti dan makna demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan arti dan makna demokrasi ketika dicetuskan oleh Max Weber dulu dan kurangnya pemahaman mengenai etika berpolitik.  Kejadian-kejadian seperti ini juga jadi pelajaran bagi kita masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat yang akan melaksanakan Pilkada bulan Juni 2008 mendatang. Para calon yang kalah harus siap menerima kekalahan, ikhlaskan segala pengorbanan materiel dan non materiel yang telah dikeluarkan sebagai cost politik, sebagaimana yang selalu didengungkan pada saat mensosialisasikan diri kepada rakyat, bahwa para bakal calon tersebut ikhlas berkorban untuk memperjuangkan rakyat banyak. Kalau kemudian dia tidak terakomodir dan terpilih oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon tetap dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu, jangan semudah itu membalikkan ucapan yang telah dikeluarkan, kemudian baru membeberkan ketidak fair an dan kebobrokan partai yang tidak memilihnya. Kalau ini yang terjadi, kan tidak ikhlas namanya, dan dalam agama kita (Islam) mengajarkan bahwa perbuatan yang tidak dilandasai dengan keikhlasan karena Allah SWT. tapi hanya semata untuk mendapatkan sesuatu dan atau karena untuk memenuhi pencapaian duniawi, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang Ria. Dan perbuatan Ria sangat dilarang oleh agama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali (2003;544) dengan mengatakan : “Ketahuilah, bahwa Ria itu haram. Dan orang yang berbuat Ria itu terkutuk pada sisi Allah” Pernyataan Imam Ghazali ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala dalam kitab Al Qur’an S. Al-Ma’un, ayat 4-5-6, yang artinya : “Sebab itu, celaka untuk orang-orang yang bersembahyang. Yang lalai dari sembahyangnya. Yang mengerjakan (kebajikan) untuk dilihat orang”. Dalam sebuah hadits nabi Muhammad Rasulullah SAW. yang dirawikan oleh  Ahmad dan Al-Baihaqi dari Mamud bin Lubaid, disebutkan : Nabi s.a.w. bersabda : “ Sesungguhnya yang paling aku takuti padamu, ialah : “syirik kecil”. Lalu para sahabat bertanya : “Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah ?” Nabi s.a.w. menjawab “ Ria ! ” Allah ‘Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, apabila ia memberi balasan kepada hamba-hambaNya dengan amal mereka :”Pergilah kepada mereka, dimana kamu mengerjakan amalmu, untuk diperlihatkan kepada mereka (berbuat ria) di dunia !. Maka lihatlah, adakah kamu memperoleh balasan dari mereka ?”

Karena itu itu sebelum membulatkan niat untuk bertarung dalam Pilkada, hendaknya betul-betul difikirkan dengan matang dampak dari tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan baik materiel maupun non materiel, agar betul-betul siap mental, jasmani dan rohani untuk menerima segala akibat yang akan menimpa, termasuk siap dan ikhlas untuk menerima kekalahan. Kalau belum siap menerima kekalahan dan menanggung segala akibat politik itu, lebih baik tidak usah ikut bermain politik, tidak usah mengatakan bahwa politik itu kotor dan menjijikkan. Ingat, bahwa politik menyangkut dalam segala asfek kehidupan manusia dan pada dasarnya tidak kotor, tapi yang kotor dan menjijikkan adalah para pemain politik yang melakoni politik itu dengan hal-hal yang kotor dan menjijikkan, dan inilah yang umum terjadi, sehingga makna politik yang sebenarnya tergeser ke dalam pengertian yang tidak baik. Sama halnya dengan asumsi sebagian masyarakat yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya  di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat tercinta ini, yang menyatakan bahwa jika seorang Tuan Guru (Ulama) berkecimpung dalam dunia politik, maka akan rusaklah Tuan Guru (Ulama) tersebut. Asumsi ini salah besar kalau kita berpijak pada arti dan makna serta pengertian yang terkandung dalam kata Politik itu, bahkan Masykuri Abdillah dalam tulisannya yang berjudul Kiprah Ulama dalam Kehidupan Masyarakat dan Negara Dewasa ini (2004) mengatakan : Adalah suatu keharusan bahwa semua elite politik maupun masyarakat umum memegang teguh etika politik. Hanya para ulama, terutama yang terlibat dalam politik praktis, memiliki tanggung jawab ganda untuk membudayakan etika politik ini, karena dengan kedudukan mereka sangat terkait dengan pembinaan akhlak atau moralitas umat/bangsa. Sementara itu para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetap memiliki peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ulama, tetapi belum optimal. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non politik (political action in the nonpolitical way), yang dilakukan dalam kerangka melakukan amr ma’ruf nahy munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dengan komitmen pada penegakan etika moral, mereka bisa menjadi pihak independen dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung. Dalam konteks ini mereka juga sekaligus ikut berperan dalam memperkuat masyarakat madani (civil society) yang memang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya sistem demokrasi, demikian ungkat Masykuri. Dalam kaitan dengan hal ini tentunya akan sangat tergantung pada sampai sejauhmana kekuatan iman para ulama (Tuan Guru) dalam menjalani pergelutannya dengan dunia politik, apakah ia bisa seperti yang dikatakan oleh Masykuri Abdillah di atas, atau sebaliknya, bahkan dia yang menjadi korban politik kotor orang-orang atau para elit politik lain yang sudah terbiasa melakoni politik kotor itu.

Pengkaburan arti dan makna ketentuan Undang-undang dan peraturan lainnya.

Salah satu bukti riel berkaitan dengan adanya kekotoran permainan politik di negara kita ini, terutama di Bumi kita tercinta Nusa Tenggara Barat ini, yakni ketika proses politik dalam setiap pelaksanaan Pilkada yang diawali dengan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, adalah dengan adanya pengkaburan arti dan makna yang termuat dalam ketentuan Undang-undang dan atau peraturan lainnya. Dalam pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut :

Ayat (3) : Partai Politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Ayat (4) :   Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Kemudian dalam penjelasan pasal 59 ayat (3)  UU nO. 32 Tahun 2004 di atas ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “mekanisme yang demokratis dan transparan” dalam ketentuan ini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik.

Demikian pula halnya ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005  tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

Dalam Pasal 37 PP No. 6 Tahun 2005 ini dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (3) :  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;

Ayat (5) : Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau gabungan Partai Politik ;

Ayat (6)  :  Dalam proses penetapan pasangan calon, Partai Poltik atau Gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Kemudian dalam penjelasan pasal 37 Ayat (5) PP No. 6 Tahun 2006 disebutkan ; yang dimaksud dengan mekanisme yang demokratis dan transparan adalah mekanaisme yang berlaku dalam partai politik dan gabungan partai politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik.

Dalam kedua ketentuan di atas yakni yang berkaitan dengan mekanisme yang demokratis dan transparan, yang mana dimaksudkan disini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan dan proses penyelenggaraan serta keputusannya dapat diakses oleh publik. Kata-kata “mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik” inilah yang membuka peluang untuk memberikan penafsiran yang berbeda-beda bagi diri masing-masing kita. Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bisa saja kata-kata mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, itu dijadikan dasar dan landasan untuk mencantumkan persyaratan kepada setiap bakal calon Kepala Daerah untuk membayar sejumlah uang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bila calon Kepala Daerah itu akan menggunakan Partai Politik atau Gabunga Partai Politik tertentu sebagai kendaraan politiknya, sehingga apa yang kita lihat dan dengar saat ini, bahwa beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengharuskan calon Kepala Daerah  yang akan di usung untuk membayar sejumlah uang, dan informasinya dengan jumlah yang amat menggiurkan, (milyaran  rupiah), ada benarnya. Kondisi ini tentunya bagi orang yang tidak setuju dengan ulah polah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut akan memberikan penafsiran yang berbeda, dengan tidak membenarkan cara-cara seperti ini (calon Kepala Daerah membayar sejumlah uang kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik).

Ada satu cerita menarik, ketika salah seorang bakal calon Kepala Daerah pada saat Pilkada Gubernur NTB. Tahun 2008 lalu, datang menemui Bapak Tuan Guru H.Moh.Sibawaihi Mutawalli di Jerowaru, minta dukungan. Ketika itu Bapak Tuan Guru memberikan masukan kepada sang bakal calon. Begini… ungkap beliau, kalau punya uang misalnya 30 Milyard, pakai saja beli sapi yang harganya sekitar 3,5 juta atau taruhlah yang harganya 3.750 ribu. Dengan uang 30 M akan dapat kita beli sapi sebanyak 8.000 ekor sapi. Ke 8.000 ekor sapi itu diserahkan pemeliharaannya kepada masyarakat tani/peternak. Dalam jangka 2 tahun sapi yang 8.000 ekor itu akan menjadi 16 ribu ekor, tahun ketiga akan menjadi 32 ribu ekor, tahun keempat akan menjadi 72 ribu ekor, atau taruhlah selama 5 tahun sapi itu akan menjadi 72 ribu ekor, berarti minimal dengan 72 ribu ekor itu kita sudah pegang suara 72 ribu kali minimal 3 orang (satu pemelihara sapi mencakup satu keluarga sebanyak 3 orang), berarti kita sudah dapat suara 216 ribu. Nah kalu mau nyalon 5 tahun yang akan datang orang-orang inilah yang akan mensosialisasikan dan mengkampanyekan pencalonan kita dengan modal suara, betapa besarnya perhatian kita pada masyarakat kecil dan Insya Allah menang, ungkap beliau. Saya ikut nimbrug angkat bicara, bagaimna Pak, kalau para pemelihara sapi itu tidak jujur, nanti dibilang sapinya mati atau hilang, ungkap saya. Beliau bilang, kita cari sih orang yang jujur, atau kalau toh kita temukan seperti itu, masa semuanya akan mati atau hilang, taruhlah misalnya 25 % yang begitu berarti kita masih memiliki 75 persen atau sebanyak 54 ribu ekor sapi, kan masih untung. Dengan demikian, maka jika kita akan ikut Pilkada, kita tidak akan mengeluarkan biaya banyak, sapi masih tetap utuh dan tidak akan rugi, kalau saja kita jual sapi-sapi itu dengan harga 1 ekor 3 juta rupiah, maka kita akan dapat uang sejumlah kurang lebih 162 Milyard. Dari uang ini taruhlah setengangahnya kita gunakan untuk biaya ikut Pilkada, kan pasti kita menang, tidak rugi…. lagi… ungkap beliau. Dengan komentar Bapak Tuan Guru itu, akhirnya sang bakal calon tadi jadi salah tingkah. Memang, kalau kita pikir secara akal sehat, anjuran Bapak Tuan Guru itu benar adanya. Nah, kenapa orang-orang berduit yang mau jadi Kepala Daerah itu, tidak berfikir demikian ? Tapi, kita juga tidak menyalahkan, kita tidak bisa berharap seperti itu, karena masing-masing kita punya watak, karakter, pemikiran dan prinsip yang  berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagi seseorang, bisa saja menerima saran dan pendapat orang lain, tapi bagi orang lain belum tentu.

Demokrasi dan Etika Politik.

Joko J.Prihatmoko (2005;10) mengatakan : “Pilkada langsung dinilai sebagai jalan masuk (passport) bagi demokratisasi politik di daerah karena dapat mengeliminasi atau mengikis politik uang (money politics), memperkecil peluang intervensi pengurus partai politik, dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara obyektif”

Sedangkan Kastorius Sinaga dalam Abdul Gaffar Karim (2004) mengatakan : “Pilkada langsung sebagai euphoria demokrasi. Euphoria ini semakin mendapatkan tempat di wacana publik karena memang ada berbagai penyimpangan dalam Pilkada lalu. Penyimpangan timbul karena dihasilkan oleh ketidak sempurnaan mekanisme sistem pilkada selama ini sekaligus karena praktek politik uang yang melibatkan anggota DPRD. Artinya, rendahnya kualitas DPRD menjadi inti dari merebaknya persoalan yang bermuara pada kekecewaan masyarakat”. Dalam sebuah buku yang berjudul Surga Para Koruptor yang diterbitkan oleh Kompas (2004) Doddy Wisnu Pribadi dkk mengatakan : Tuduhan dan isu suap di DPRD mencerminkan ketidakpercayaan yang tinggi dan sama kualitasnya dengan era Orde Baru. Kalaupun ada yang berbeda di era Reformasi, adalah penyebarannya merata, peluangnya lebih terbuka dan terang-terangan”

Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah : Apakah Pilkada Langsung akan dapat mencerminkan pelaksanaan Demokrasi secara benar dan sungguh-sungguh sesuai makna azas Demokrasi yang sebenarnya ?

Melihat realita yang ada sekarang, kita berani mengatakan bahwa  demokrasi belum berjalan, Kenapa ? Salah satu contohnya adalah pelaksanaan dari ketentuan Undang-pasal 59 Undang Nomor 32 Tahun 2004  dan ketentuan dalam Pasal 37 PP No. 6 Tahun 2005, yang intinya mengatakan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus  memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Sudahkah ini dilakukan oleh semua Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, khususnya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang ada dan sedang melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat? Jawabnya belum. Buktinya masih ada beberapa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yang sudah dengan tegas menetapkan Bakal Calon Kepala Daerah, tanpa terlebih dahulu melakukan penjaringan pada masyarakat, tanpa ada pengumuman terlebih dahulu, tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. Ini berarti bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam kedua peraturan di atas. Tanpa melalui proses memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengajukan Bakal Calon Kepala Daerah, tiba-tiba saja Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut sudah menetapkan Bakal Calon Kepala Daerah. Ada pula beberapa Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang melakukan penjaringan melalui proses pengumuman pendaftaran di mass media, tetapi yakinkah kita bahwa dalam proses penentuan akhir Bakal Calon Kepala Daerah tersebut dilakukan secara demokratis dan transparan ? Wallahu a’lam……. Kalau  dari awal, pelanggaran ketentuan seperti ini  dibiarkan tanpa ada sanksi hukum yang jelas, apakah mungkin hasil akhir dari proses Pilkada Langsung itu akan menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas ? Tidak mungkin. Lalu… apa yang menyebabkan terjadinya keadaan seperti di atas ? Menurut pemikiran saya, penyebabnya adalah karena kurangnya etika moral para pelaku dan para elit politik dalam melakoni proses politik dalam pelaksanaan Pilkada. Di negara kita tercinta ini termasuk daerah Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, setiap pelaksanaan kegiatan politik selalu dibarengi dengan politik kotor dan atau abu-abu, tidak sesuai dengan koridor politik yang sesungguhnya. Benny Susetyo (2004) mengatakan : Penyakit bangsa ini sebenarnya sudah terlalu parah. Terutama penyakit dalam memandang kekuasaan politik sebagai “tuhan” atau “agama”, di mana pembelaan atasnya harus dilakukan sehidup semati. Agama kekuasaan” ini membuat orang lupa diri, tidak sadar bahwa seharusnya lebih baik ia tidak memegang kendali kekuasaan. Barangkali saja dulu kita lupa untuk membuatkan aturan tegas (aturan hukum) bahwa koruptor/orang yang didakwa koruptor tidak boleh memimpin organisasi-organisasi negara, karena bersangkut paut dengan diri publik” demikian menurut Benny. Dalam tulisan lainnya Benny Susetyo mengatakan : “Sayangnya, kebanyakan elit politik kita sudah membalik logika. Bagi mereka, lebih baik tak punya nama baik jika demi nama baik itu justru kehilangan jabatan sebagai pemimpin. Mereka berlomba-lomba menjadi pemimpin, padahal mereka tak layak jadi pemimpin. Dengan menjadi pemimpin, bagi mereka tentu uang gampang dicari, rakyat gampang dikelabui dan seterusnya. Itulah mungkin yang pernah dikatakan Thomas Hobbes ribuan tahun lalu, bahwa manusia cendrung mau menguasai manusia lainnya, yakni dengan mengubah dirinya menjadi srigala yang menerkam sana sini”.

Berbicara masalah aturan hukum dalam penindakan para koruptor, kalau saja kita betul-betul mau memberantas tuntas, kenapa kita tidak belajar dari negara tetangga kita Thailand atau Cina ? Di Thailand, dibawah Konstitusi Thailand yang diberlakukan sejak tahun 1977, mekanaisme akuntabilitas publik bagi mereka yang menduduki jabatan politik dan pejabat tinggi yang diatur secara luar biasa (extra ordinary). Dengan konstitusi ini para pejabat politik dan pejabat tinggi publik, dengan mudah bisa dicopot dari jabatannya. Selain dengan mudah dapat dicopot dari jabatannya, juga ada proses peradilan khusus (satu tahap) untuk pejabat tinggi atau politik korup. Perubahan radikal itu merupakan bagian gerakan sosial roformasi konstitusi yang selama tujuh tahun atau sejak awal tahun 1990 terus berjuang mengakhiri sistem pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis. Selama 60 tahun di bawah pemerintahan otoriter, ditandai korupsi yang merajalela dan sistem perencanaan terpusat yang mengabaikan partisipasi masyarakat dan kepentingan kebijakan publik. Sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat itu menjadi alat kekuasaan pemerintah yang dahsyat untuk mengatur dan merepresi masyarakat. (Klein, 1998). Di negara ini para pejabat politik dan pejabat tinggi yang dianggap menyelewengkan jabatannya, melanggar hukum atau memiliki kekayaan yang  tidak wajar, tidak segan-segan dicopot dari jabatannya, dan tidak hanya dicopot tapi juga dilarang menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan apapun untuk lima tahun mendatang. Sedangkan di Cina, dikenal ada istilah peti mati untuk para koruptor. Bila seseorang terbukti korupsi di negeri tembok bertele-tele itu, maka tidak lain, hukuman mati lah ganjarannya. “ Untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati”, demikian sabda terkenal Perdana Menteri Cina Zhu Rongji pada pelantikannya bulan Maret 1998. “Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila saya berbuat sama” ungkap Perdana Menteri Zhu Rongji. (Salomo Simanungkalit,2004). Ungkapan PM Zhu Rongji itu, tidak hanya sebatas gertak sambal, tidak hanya semboyan  dan janji politik, tapi ada bukti nyata realisasi ucapannya itu. Pada bulan Maret 2000, Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, kebagian peti mati karena ia dihukum mati setelah  di pengadilan terbukti menerima suap bernilai lebih dari 600.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp.5,1 milyar.  Hukuman mati juga dijatuhkan kepada Deputi Walikota Leshan, Li Yushu, pada tanggal 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap senilai 1 juta dollar AS, dua mobil mewah dan sebuah jam tangan Rolex. Kedua orang ini hanya contoh atau bagian dari 4.300 orang yang menjalani hukuman mati di Cina karena terbukti telah melakukan korupsi dan kejahatan lainnya. Bagaimana hal dengan negara hukum Indonesia ? Menurut Salomo Simanungkalit (2004), Reformasi di Indonesia dengan wacana tanpa tindakan merupakan operator terhadap transformasi  antimodern Indonesia yang tanpa arah. Wacana tanpa tindakan dalam konteks korupsi di Indonesia setidaknya, menurut buku Indonesia dalam Krisis 1997-2002, terbitan Penerbit Kompas (2002), dimulai pada tahun 1952 ketika Perdana Menteri Wilopo mengajukan ajakan hidup sederhana dalam program kabinet. Gatot Subroto di tahun 1960-an mencetuskan larangan terhadap anggota ABRI menginap di hotel. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup. Di zaman reformasi saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa tahun 2001 mengajak “dicanangkannya kembali pola hidup sederhana yang dimulai dari para pemimpin” Sebagai tindak lanjut ajakan ini, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu itu mengeluarkan surat edaran Nomor 357/M-PAN/12/2001 tentang langkah-langkah efisiensi dan penghematan serta hidup sederhana di lingkungan aparat negara, dan sampai dengan Pemerintahan dibawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudoyono  ini, kita sudah tidak bisa hitung lagi berapa banyak ketentuan aturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia, tapi kenyataan hasilnya ? Penanganan masalah korupsi di Indonesia, tentunya termasuk di Bumi Gora kita ini, pada awalnya heboh menjadi berita di berbagai mass media, tapi lambat laun secara berangsur-angsur sepi dan lenyap tanpa berita tanpa ada kejelasan akhirnya, dan kapan korupsi di Indonesia ini akan ditangani seperti halnya di negara Thailand atau negeri Cina ?. “ Korupsi di Indonesia saat ini seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan. Kita tinggal menunggu matinya sang penderita : Republik Indonesia, ungkap Syahrir, dalam tulisannya yang diberi judul “Korupsi di Indonesia, Kanker Terminal” (2004).

Semua hal seperti yang sempat terungkap di atas, disebabkan karena matinya demokrasi di Indonesia dan kurangnya etika moral politik para elit politik yang mengendalikan negara ini. Tapi sebagai bangsa yang beradab,dan sangat menghargai para pendiri bangsa ini yang telah mengorbankan segala yang ia miliki termasuk mengorbankan nyawanya, demi terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia kita harus tetap tegar, tidak boleh berputus asa menghadapi berbagai tantangan cobaan itu, dan melalui kesempatan ini saya mengajak kita semua, khususnya masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat,  untuk tetap dan selalu berdoa kehadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha SegalanNya, semoga Pilkada yang akan berlangsung di beberapa Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, mulai bulan April 2010 ini benar-benar terlaksana secara demokratis dengan etika politik yang mumpuni, sehingga menghasilkan  pemimpin yang berkualitas dan  berkarakter yang bisa dipercaya, yaitu mereka yang memiliki iman, dan dalam iman itu mereka akan melahirkan karakter kemanusiawian,ketulusan,keterbukaan,kepedulian dan keteguhan. Amien………………….

Birokrasi Pemerintahan Daerah setelah Pilkada Usai.

Imbas dari semua permainan politik yang serba kebablasan tersebut pada akhirnya akan merambah dan mempengaruhi dunia Birokrasi Pemerintahan yang pada akhirnya akan menjadikan Birokrasi Pemerintahan (Pemerintahan Daerah) menjadi lembaga yang amburadul. Kenapa demikian ? Mari kita sama-sama analisis.

Seperti telah disinggung dalam uraian dimuka bahwa  dalam pelaksanaan Pilkada, baik Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Pilkada Bupati/Walikota beserta wakilnya, setiap peserta Pilkada (Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) akan mengeluarkan dana milyaran rupiah, contoh  dari beberapa kali pelaksanaan Pilkada, seorang Calon Bupati/Wakil Bupati atau Calon Walikota/Wakil Walikota  untuk dapat menjadi Calon Kepala Daerah dan bisa mengikuti pemilihan akan dan harus mengeluarkan dana minimal 3 (tiga) milyard rupiah untuk membeli kendaraan yang akan ditumpangi (Parpol) dan untuk mendapatkan penumpangnya (masyarakat pemilih). Kalau saja sang calon tersebut memenangkan pemilihan dan duduk di kursi empuk Bupati/Wakil Bupati dan atau Walikota/Wakil Walikota, maka taruh saja gaji bersih yang halal yang akan diperolehnya perbulan sebesar Rp.50 juta rupiah, berarti gaji/penghasilan selama satu tahun sebesar Rp.3 Milyard.  Ini berarti bahwa gaji/penghasilan halal yang dipoerolehnya selama menjabat adalah sama dengan  jumlah dana yang telah dikeluarkan pada saat proses Pilkada berlangsung. Dengan keadaan seperti ini, lalu darimana akan diperoleh  untuk membiayai hidup selama lima tahun itu?, belum lagi dana untuk menjamin para tamu mesterius yang dating seperti tim sukses dan lain sebagainya, sementara gaji/penghasilan halal yang diperolehnya, telah habis digunakan untuk mengembalikan modal dan atau membayar hutang yang menjadi bebannya selama proses Pilkada berlangsung. Mana ada Calon Kepala Daerah yang betul-betul ikhlas untuk tidak mau mengembalikan modal dana yang telah dikeluarkan ?

Satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan mengatur permainan di Birokrasi Pemerintahan yakni dengan memilih dan menempatkan orang-orang (pejabat) yang bisa diajak kerjasama (tentunya kerjasama positif dan negative) dalam arti pejabat yang juga bisa diatur, pejabat yang hanya bisa mengatakan ia atau siap terhadap segala permintaan dan perintah Kepala Daerah, kalaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku, dan umumnya pejabat tersebut tidak akan berani mengatakan tidak, karena takut jabatannya hilang (dicopot). Kita  sulit untuk menemukan pemimpin dan atau pejabat yang berani mengatakan tidak /mengatakan yang sebenarnya kepada pimpinannya, dan ini berarti bahwa pejabat tersebut tidak melaksanakan sunnah Rasul, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri.r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda (artinya) “Jihad yang paling utama adalah (menyampaikan) kalimat adil di depan penguasa yang lalim”( Hadist Shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan disahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami’). Demikian pula dinyatakan dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh  al-Hakim dan adh-Dhiya’ dari Jabir, dihasankan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami, yang mengatakan, Rasulullah saw. bersabda (artinya) : “Penghulu orang-orang yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muththalib, dan seorang laki-laki yang datang kepada pemimpin zhalim, lalu dia menyuruh (kepada yang ma’ruf) dan melarangnya (dari yang mungkar), kemudian pemimpin tersebut membunuhnya”. Dari kedua hadist Rasulullah saw. ini nampak jelas bahwa menyampaikan kebenaran kepada pemimpin kita adalah merupakan sunnah rasul yang harus kita lakukan, hatta matipun menimpa kita pada saat menyampaikan kebenaran itu, harus kita lakukan, karena mati dalam menyampaikan kebenaran adalah termasuk mati sahid, tapi hal seperti ini boleh kita katakan sulit akan kita jumpai di atas dunia yang penuh sandiwara ini dan kebanyakan diantara kita, hanya ingin bagaimana agar kita disenangi pimpinan, hatta dengan cara yang tidak benar dan memunafikan kebenaran.

Kembali ke persoalan akhir pelaksanaan Pilkada, Kepala Daerah dan Tim Sukses Calon terpilih bukannya sibuk dengan mempersiapkan program kerja Kepala Daerah terpilih sebagaimana janji politik kepada rakyat dalam kampanye, bukan pula mengidentifikasi berbagai permasalahan daerah yang menyebabkan belum sejahteranya masyarakat, belum adanya pemerataan keadilan, masih merajalelanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berbagai ketimpangan sosial lainya, akan tetapi tahap awal yang dilakukan adalah menyusun kabinet yang katanya menempatkan orang-orang (pejabat) yang bisa di ajak kerjasama. Atas desakan dan dorongan Tim Sukses yang merasa telah berjasa mengantarnya menjadi Kepala Daerah, maka Kepala Daerah terpilih terbuai dan terpengaruh untuk melakukan pergantian (mutasi) pejabat dengan menempatkan orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam Pilkada.        Memang, Penempatan Pejabat atau krennya reformasi Birokrasi amatlah penting, karena bagaimanapun seorang Pemimpin haruslah didampingi oleh orang-orang  yang sejalan dengannya. Sejalan dalam arti positif, bukan sejalan untuk bisa seenaknya menerapkan praktik-praktik KKN. yang telah menjadi momok mengerikan bagi masyarakat, tapi penempatan pejabat hendaklah benar-benar didasarkan atas dasar profesionalisme, kompetensi, bakat, kemampuan dan keahlian pejabat yang bersangkutan dalam bidang dimana ia ditempatkan, bukan didasarkan atas dasar suka tidak suka terhadap seseorang. Jika seorang pemimpin menempatkan seseorang hanya didasarkan atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, maka bagi yang kurang kuat pendiriannya, mulai dengan gerakan  kasak kusuk, lobi sana lobi sini mencari jalan, bagaimana agar ia mendapatkan perhatian sang penentu kebijakan. Evendhy M.Siregar dalam bukunya “Bagaimanan Menjadi Pemimpin Yang Berhasil” mengatakan : “bagi yang kurang kuat pendiriannya, mulai melakukan pekerjaan munafik. Maikin lama, makin banyak munafiknya, karena sudah terbiasa. Malahan berbuat munafik sudah dianggap biasa atau sesuatu yang seharusnya dilakukan. Karena sudah terbiasa, seperti tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dan setelah  terbiasa melakukan pekerjaan munafik, begitu memegang kunci penentu (decesion maker/determinator), sudah terlatih. Nalurinya sudah peka bagaimana mengibuli rakyat (anggota). Inderanya begitu tajam mana yang bisa dimunafikkan. Kemunafikan itu bukan saja dimana ia memimpin, tapi diorganisasi lainpun  ia berbuat munafik.  Apabila yang diuraikan di atas dapat diterima, kita tidak perlu heran jika ada kader, tidak berani menyatakan pendapatnya, berpegang teguh lebih baik diam, pura-pura tidak tahu, cuek atau masa bodoh adalah yang terbaik dari yang baik. Kader seperti itu bukan saja secara sadar atau tidak, telah menjadi seorang munafik, tetapi juga telah mendidik dirinya sendiri menerima apa adanya atau menyesuaikan diri saja terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi sehingga keterbukaan dan pembaharuan akan “status quo” akan berjalan ditempat yang pada gilirannnya tidak akan dapat melahirkan kader yang berbobot.”

Apa yang dikemukakan Evendhy M.Siregar  diatas dapat dibenarkan, karena dizaman reformasi yang kebablasan ini, tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang takut kehilangan status social (jabatan)nya, jarang kita jumpai orang seperti Rudini (Mantan Mendagri pada Era Kepemimpinan Soeharto), karena terbukti ketika ia masih menjabat Mendagri, seringkali ia menyatakan dengan nada keras bahwa dewasa ini banyak orang yang bermuka tebal, berkulit badak, ndableg dan tak tahu malu. Mereka hanya menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga saja. Kan lebih baik bikin proyek yang bermanfaat untuk rakyat kecil seperti PIR. “itulah sebabnya mengapa saya selalu berbicara dengan nada keras” sebab banyak orang sekarang yang sulit diajak bicara secara halus, walaupun sebenarnya bangsa kita orang halus dan lemah lembut. Rudini menambahkan bahwa ia tidak takut kehilangan jabatan karena ucapan yang keras. Kalau pak Harto bilang “tidak usah” ya sudah. Saya mundur saja, ucapnya. Adakah orang seperti Rudini, saat ini ?  Wallahua’lam.

Sekarang ini, banyak kita jumpai  orang, khususnya di Birokrasi pemerintahan, orang, lebih-lebih pejabat yang takut kehilangan status social atau copot dari jabatannya, tidak berani mengeluarkan pendapat, memberikan saran dan masukan kepada Pimpinan apalagi dalam bentuk kritik, mau tak mau sementara organisasi kurang melahirkan kader yang kreatif dan dinamis. Jika sikap diam dan pura-pura tidak tahu, cuek atau masa bodoh berkembang, sadar atau tidak telah mengajar kader untuk gandrung/cendrung mengalah dan mengorbankan hati nuraninya, dengan harapan akan memperoleh jabatan (kedudukan) atau kehidupan yang lebih baik sehingga kader itu akan malas dan labil berfikir. Jika malas dan labil berfikir ini timbul, maka keinginan untuk membuat prestasi akan goyah dan rapuh. Yang lebih buruk, para kader akan memiliki kecendrungan untuk menipu dirinya sendiri sehingga tidak lagi mengenal dirinya sendiri. Kader demikiian, dikhawatirkan tiap hari akan terus bertambah banyak sedangkan kader yang berani bertanya, berani memberikan saran masukan pada pimpinan dengan prinsip kebenaran, jujur pada dirinya sendiri, dan tetap memegang prinsip mempunyai resiko, tidak akan dapat jabatan dan kedudukan, jumlahnya akan semakin mengecil.

Dalam tulisan berikutnya, Evendhy M.Siregar, mensitir ungkapan seorang politikus amatiran yang mengatakan “ Bung harus belajar menyesuaikan diri. Kita harus luwes bergaul, supaya hidup kita selamat dan karier bisa menanjak. Tidak salah sedikit-sedikit munafik. Supaya jangan lain dari yang lain. Nanti orang akan muak melihat kita, karena dikira sok suci. Toh banyak sekarang orang sudah munafik, malahan ada yang munafiknya sudah segudang. Munafik kecil-kecilan, kan tidak apa-apa?” ungkap politik amatiran itu. Rupanya falsafah inilah yang sekarang banyak di praktekkan oleh sebagian besar pejabat Birokrasi Pemerintahan kita.

Adakah timbulnya gejala/fenomena seperti di atas merupakan imbas dari penerapan Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri ? Setuju atau tidak, dalam kenyataannya dengan deberlakukannya otonomi Daerah sejak tahun 1999 lalu, membawa dampak positif terhadap kondisi sosio politik diberbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat. Penerapan Otonomi Daerah, menunjukkan adanya proses integrasi antara kondisi local dan sistem hukum otonomi daerah yang baru sehingga melahirkan sebuah gambaran yang unik mengenai otonomi daerah.

Untuk Daerah Nusa Tenggara Barat, sistem pemerintahan memperlihatkan berkembangnya sistem pemerintahan yang sentralistik dengan tradisi local dan hubungan patron-klien yang masih terus berlangsung diantara birokrat. Hal ini membuat rendahnya kepedulian pemerintah daerah itu untuk melakukan otonomi daerah (M.Mas’ud Said, 2005).  Gambaran mengenai hal ini, lebih jauh diungkapkan oleh M. Mas’ud Said  “Praktek-praktek sehari-hari  memberikan gambaran mengenai seberapa jauh teknik-teknik sentralistik dan hirarkis yang lama masih terjadi dalam pemerintahan Provinsi. Dalam proses pengambilan kebijakan sehari-hari, kebanyakan pejabat seniorlah yang menentukan banyak hal. Semakin senior seorang birokrat, semakin dia yang menentukan keputusan. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa prosedur-prosedur administrasi dan pemerintahan didominasi oleh elit-elit local” Pengejawantahan keadaan diatas ini, adalah merupakan ekspelimentasi dari teoritik yang mengatakan “: Ekspresi permasalahan local sangat beragam. Masing-masing Daerah dituntut untuk mengelola dinamikanya sendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat” (PLOD UGM & Dep.Dalam Negeri.RI,2004). Dengan keadaan situasi dan kondisi yang beragam inilah, maka dibutuhkan kecakapan dan kecerdasan tersendiri dalam mengelolanya agar menjadi produktif dan dinamis. Banyak hal yang perlu dipecahkan di dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang  berkaiatan dengan mesin-mesin birokrasi pemerintahan agar dapat bekerja sebagaimana mestinya, yakni menjadi pelayan masyarakat, dan juga timbulnya kesadaran baru dikalangan masyarakat sendiri dalam menjalin relasi atau berhadapan dengan birokrasi atau aparat pemerintahan.

Lokalitas memiliki ruang, identitas dan perwatakan yang khas karena itu memiliki dinamika tersendiri yang tidak dapat dicampur adukkan dan digeneralisir sedemikian rupa, sekalipun dibalik kekhasan dinamis yang dimilikinya terkadang menyimpan pula persamaan pola, kepentingan dan sejenisnya (Geert;2003). Dari kekhasan dan perwatakan local  yang dinamis tersebut, problem lokalitas dapat diselesaikan dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan local yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat di dalamnya. Disinilah mengapa aspek lokalitas menjadi sesuatu yang penting dalam pengelolaan dinamika politik local.

Sebagai eksponen penyelenggaraan pemerintahan daerah, para pejabat daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dinamika politik secara pro aktif, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Pengelolaan dinamika politik ini seyogyanya mengacu pada bekerjanya institusi-institusi local. Kaitannya dengan hal ini, pejabat pemerintah yang bermaksud untuk ambil bagian dalam mengelola dinamika masyarakat dituntut untuk faham terhadap pasang surutnya dinamika tersebut. Namun sayang, karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang arti dan pemahaman politik (politik lokal) membuat mereka jadi seenaknya saja melakukan politik yang justru menjurus pada politik busuk, semua hal dipolitisir dengan mengemukakan alasan-alasan yang dibuat sendiri, tanpa mengindahkan norma-norma politik itu sendiri, tidak jarang mereka selalu mencari dan mengemukakan kata-kata pembenar yang justru sebenarnya tidak benar. Akibatnya konotasi politik itu sendiri menjadi amburadul dan berkonotasi negatif dalam pandangan masyarakat.

Keadaan semacam ini juga terjadi dalam Birokrasi Pemerintahan, lebih-lebih di era otonomi daerah yang oleh beberapa kalangan menyebutnya sebagai otonomi yang kebablasan. Para Kepala daerah se olah menjadi raja kecil di daerah kekuasaannya, berbuat dan bertindak dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri dengan alasan dan argumentasi yang dibuat sendiri tanpa mempertimbangkan dan atau berpijak pada ketentuan hukum yang berlku di negara kita yang berazaskan hukum ini.

Adalah benar adanya, apa yang disampaikan oleh Syarif Hidayat seorang peneliti LIPI, pada Lecture Series 2 tentang Otonomi Daerah, Pilkada dan Relasi Kekuasaan Pascapilkada yang digelar Kemitraan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional yang berlengsung di Jakarta pada tanggal 7 April 2010. Menurut Syarif Hidayat “Pemilu Kepala Daerah secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia sejak 2005 telah memunculkan praktik oligarki kekuasaan, padahal seharusnya Pilkada langsung dapat mewujudkan pemerintahan lebih demokratis dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Proses Pilkada penting untuk diperbaiki, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengawal hasil Pilkada. Dalam proses Pilkada ataupun penyelenggraraan pemerintahan pascapilkada banyak tawar menawar kepentingan anta relit lokat, kata Syarif.

Ungkapan Syarif ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan di enam provinsi di Indonesia yaitu Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Gorontalo, berkaitan dengan karakteristik relasi kekuasaan dalam institusi formal pemerintahan daerah pascapilkada. Salah satu temuannya menyebutkan, karakteristik relasi kekuasaan cenderung terkonsentrasi di tangan elite atau oligarki kekuasaan. Basis dari konstruksi oligarki kekuasaan ini relative bervariasi, diantaranya, berlandaskan kekuatan parpol, ikatan kekerabatan, ikatan kesukuan dan hubungan keluarga” katanya. Dia mencontohkan di Kalsel, Kepri dan Jambi peta kekuasaan berporos pada tiga actor utama, yaitu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Sementara peta yang berbeda terjadi di Sumbar,Gorontalo dan Bengkulu yaitu konsentrasi kekuasaan cendrung berporos pada satu kutub yaitu Gubernur yang didukung oleh Sekretaris Daerah. Akhirnya yang terjadi di daerah adalah menebar demokratis, menuai ologarki, ungkap Syarif.

Nah.. bagaimana di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat ini..??? Silahkan pembaca yg menjawab pertanyaan ini.

Beberapa kejadian yang sangat menyentuh dan membingungkan kita dewasa ini, lebih-lebih di era otonomi daerah ditambah lagi dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung ini antara lain, kita lihat pasca pemilihan Kepala Daerah, begitu mereka dinyatakan menang, Kepala Daerah tidak pernah terlihat menggandeng atau merangkul Kepala Daerah yang kalah, tapi justru dijadikan musuh. Permusuhan itu nyata terlihat ketika Kepala Daerah terpilih dengan desakan Tim suksesnya, tidak berapa lama setelah dilantik, ia lalu melakukan mutasi (pergantian pejabat) di Birokrasi Pemerintahan dengan menggusur tanpa ampun, tanpa dasar etika hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua pejabat (terutama para Kepala SKPD) yang ada di zaman pemerintahan Kepala Daerah yang lama, diganti dengan menempatkan orang-orangnya dia, orang-orangnya Wakil Kepala Daerah, orang-orang Tim Sukses mereka dan dari keluarga dan kerabat dekat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bukti riel hal ini terjadi di beberapa Daerah Kabupaten/Kota  bahkan di tingkat Provinsi. Ketika Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sudah duduk di kursi singgasana pucuk pimpinan di daerahnya, bukannya program kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat banyak yang dilakukan, bukannya melakukan kegiatan yang menjurus kepada pemenuhan janji kampanyenya, bukannya program bagaimana memajukan masyarakat dan daerah yang di utamakan, akan tetapi program mutasi pejabat lah yang menjadi program prioritas. Syukur kalau mutasi itu dilakukan dengan niat dan iktikad baik, menyesuaikan tempat dan kedudukan pegawai/pejabat sesuai dengan tingkat kemampuan/kualitas pegawai atau pejabat, sesuai dengan profesionalisme  dan atau tingkat kompetensi yang ada dan dimiliki, tetapi umumnya adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang telah berjasa memenangkannya, orang dan keluarga dekatnya dan orang-orang yang memiliki kemampuan cari muka dihadapannya.

Di Birokrasi pemerintahan, baik tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, bila Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah berganti, maka para Kepala SKPD dan pejabat lainnya sudah mulai tidak tenang dalam bekerja, karena sudah pasti tsunami mutasi akan menimpa mereka. Kita lihat di satu daerah Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, begitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilantik, tidak lama setelah itu, semua SKPD dan semua Camat digusur, disapu habis dan dicopot dari jabatannya tanpa ampun, tanpa melalui proses hukum yang jelas, dan yang amat menyakitkan dan menyedihkan adalah bahwa para pejabat yang dicopot itu tidak lagi dikasi jabatan (Non Job). Kita sangat sayangkan tindakan dari sang penguasa Kepala Daerah seperti ini, sebab bukti riel memperlihatkan bahwa dintara beberapa Camat yang dicopot dan di non jobkan itu, terdapat beberapa Camat yang berprestasi bahkan pernah meraih Camat Teladan di tingkat Kabupaten, bahkan Camat tersebut telah mendapatkan penghargaan dan Satya Lencana dari Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono atas prestasinya. Penghargaan dan Satya Lencana tersebut telah diserahkan kepada Camat yang bersangkutan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Emas Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 2008 lalu. Tapi kenapa Camat tersebut justru di copot dari jabatannya bahkan dikenakan hukuman Non Job oleh Bupati. Ada apa ini ? Inikah yang harus dilakukan untuk sebuah pretasi ? Camat yang dicopot itu, adalah camat yang dekat dengan rakyat, disayang sama masyarkatnya, buktinya  ketika masyarakatnya mendengar bahwa Camatnya dicopot, sampai berbulan-bulan mereka mendatangi rumah  mantan Camatnya. Adakah kekeliruan dan kesalahan dari pejabat seperti ini hingga di copot dan di non jobkan, kalau memang ia, kenapa tidak diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apa ini bukan yang namanya bertindak semau gue ? Kenapa pula kita tidak berfikir bahwa seandainya hal seperti yang dilakukan itu terjadi (menimpa) diri kita sendiri, bagaimana perasaan kita ? Padahal dalam kampanyenya dan bahkan ketika telah dinyatakan keluar sebagai pemenang, Kepala Daerah tersebut selalu mengucapkan kata bahwa ia akan bertindak adil, tidak dendam dan akan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki masing-masing, bahkan ketika telah melakukan mutasipun ia sempat mengatakan bahwa dalam mutasi telah dilakukan sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme masing-masing, mengakomodir para lulusan APDN sebagai Camat karena memang para alumni APDN disiapkan untuk itu, tapi kenyataannya ? banyak dari mereka yang di non jobkan dan menempatkan Camat dari pegawai yang berpendidikan Sarjana agama dan sarjana pendidikan. Tidak itu saja, para alumni Pendidikan Pamong Praja ( Alumni APDN, STPDN, IIP dan IPDN) yang merupakan pendidikan kedinasan Kementerian Dalam Negeri, yang segala biaya pendidikannya ditanggung oleh Negara dengan perekrutannya untuk bisa memasuki pendidikan ini cukup ketat, mereka tidak mendapatkan perhatian pemerintah daerah, mereka para alumni pendidikan Pamong Praja tersebut banyak yang tidak dimanfaatkan sebagaimana yang dihajatkan sebelumnya. Dengan  keadaan seperti ini, kita jadi bertanya, untuk apa pendidikan kedinasan ( APDN, STPDN, IIP dan IPDN) itu di adakan, kalau saja para alumninya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sudah mengeluarkan dana milyaran rupiah bahkan sampai terilyunan rupiah untuk mendanai pendidikan itu, tapi alumni yang dihasilkan tidak dimanfaatkan? Kan sia-sia saja, lebih baik dibubarkan saja dan dana untuk operasional yang digunakan untuk itu dialihkan kepada kegiatan/proyek yang lebih menyentuh masyarakat banyak. Atas dasar pemikiran ini penulis juga jadi tanda pada saat ada rencana Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) untuk mendirikan IPDN di Nusa Tenggara Barat, Kenapa sejumlah Kepala Daerah saling merebut agar lokasi pendirian IPDN itu berada di daerahnya, untuk apa kalau para alumni yang dihasilkan itu tidak dimanfaatkan, apa hanya agar daerahnya dikenal luas diseluruh pelosok tanah air, atau karena mungkin juga karena ada alas an lainnya, tapi menurut hemat penulis, yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan hasil dari lembaga pendidikan itu.  Karena itu, keberadaan Badan Pengurus Darerah Ikatan Alumni Pendidikan Pamong Praja ( BPDN IKADIK PAMONG PRAJA ) Nusa Tenggara Barat yang terbentuk pada tanggal 16 Oktober 2009 lalu, akan memberikan saran dan masukan sekaligus akan mempertanyakan sejauhmana komitmen Kepala Daerah dalam hal pemanfaatan para alumni pendidikan kedinasan tersebut.

Dilain pihak keanehan terjadi juga , ada pejabat yang pangkat/golongannya lebih rendah dari bawahannya, ada pejabat yang memang menjadi Kepala SKPD sesuai dengan keahlian yang dimiliki, tapi juga digusur tanpa sebab dan akibat yang jelas, mereka lalu di non jobkan. Makanya istilah Non Job inipun sekarang telah menjadi momok yang mengerikan bagi pejabat. Ada lagi seorang pegawai yang dulunya menjadi staf (sekretaris) salah seorang anggota Kepala SKPD, dan ketika ia menjadi anggota Baperjakat, mantan staf/sekretarisnya itu, dipromosi begitu cepat, baru kurang lebih setahun menduduki jabatan eselon IV, dipromosi lagi menduduki jabatan eselom III, padahaln pegawai tersebut tidak memiliki keahlian khusus yang bisa dijadikan alasanl, sementara banyak pegawai yang sudah karatan, pangkatnya mentok karena menduduki jabatan IV, demikian banyaknya, tapi kenapa mereka-mereka ini tidak mendapatkan perhatian ? Apakah ini yang dinamakan profesionalisme ?   Pemimpin semacam inilah yang memang harus ada di zaman sekarang ini ?.  Wallahua’lam bissawab…………………….

Kalau boleh kami mengajak sejenak untuk melihat terik langkah Kepala Pemerintahan yang tidak begitu saja menelantarkan mantan musuhnya dalam Pilkada. Kita lihat dan  mengambil pelajaran dari kebesaran hati seorang Ronal Reagen (Mantan Presiden AS).  Didalam pencalonan pendahuluan partai Republik untuk calon Presiden AS. Tahun 1980. Bush ( George Hebert Walker Bush), kalah melawan Ronald Reagen, tapi oleh Reagen, Bush diambil  sebagai wakilnya melawan pasangan Jimmy Carter dan Walter Mondale, dan mereka menang. Tahun 1984 Reagen dan Bush melawan Walter Mondale yang berpasangan dengan Geraldine Ferraro, juga mereka menang untuk kedua kalinya memasuki Gedung Putih di 1600 Pennsylvania Avenue Washington D.C. ( istana kepresidenan Amerika Serikat), dan yang paling anyar adalah sikap dan tindakan dari Presiden terpilih AS. Barack Hussein Obama yang telah mencatat sejarah baru bagi AS, dimana Barack Hussein Obama yang berasal dari ras campuran (mixed race) dari ayah muslim Kenya dan ibu kulit putih Kansas merupakan orang pertama ras campuran yang menjadi Presiden di negara adi kuasa itu. Begitu  Obama dinyatakan menang, saingan (musuh)nya dalam Pemilihan Presiden AS yakni John Mc Cain langsung mengucapkan Selamat kepada Obama. Setelah dua minggu pemilihan  tanggal 4 November 2008, tepatnya pada tanggal 18 November 2008 Obama mengadakan pertemuan dengan Mc Cain untuk membicarakan masalah transisi pemerintahan di AS, termasuk juga masalah-masalah lainnya. Keputusan politik lain dari Obama adalah dengan menempatkan Hillary Clinton (saingan kuatnya ketika ia menjadi calon Presiden di Partai Demokrat) untuk menduduki jabatan Menteri Luar Negeri, sedangkan tawaran Obama kepada Mc Cain untuk  menduduki  satu jabatan dalam kabinet Obama, ditolak Mc Cain dengan alasan usia  (sudah tua)

Kenapa kita di Indonesia, terutama di daerah Bumi Gora ini yang 99 persen penduduknya adalah penganut agama Islam, tidak memiliki sikap dan pandangan seperti para pemimpin-pemimpin dunia itu, yang tidak melakukan dan memperpanjang permusuhan dengan mantan musuh kita dalam pemilihan (Pilkada) ?

Kapankah kita akan memiliki Pemimpin (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang benar-benar merupakan Pemimpin Rakyat, berdiri di atas semua kepentingan rakyat, dan memberikan rasa keadilan kepada semua rakyatnya ?

Apakah ini merupakan indikasi atau gejala jual beli kepemimpinan di Indonesia yang kita cintai dan sayangi ini ? Kemungkinan besar ya, karena dalam sistem ekonomi jual beli, bila suatu barang telah dibeli oleh seseorang dari pemiliknya maka otomatis barang tersebut akan berpindah tangan menjadi hak milik si pembeli. Nah, dalam proses pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,  sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, bahwa sang calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ketika masa pemilihan sudah mendekat,  masing-masing calon akan memberikan sesuatu (biasanya mereka katakan sumbangan/bantuan) kepada masyarakat, baik  individu maupun kelompok masyarakat, dalam bentuk barang atau uang. Ketika sang calon telah memberikan barang atau uang kepada masyarakat, mungkin saja mereka berfikir bahwa mereka (sang calon) telah membeli suara rakyat, sehingga ketika ia sudah terpilih dan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak perlu lagi harus memperhatikan masyarakat, karena mereka mengganggap dirinya telah memberikan jasa (memberikan barang/uang) kepada rakyat, sehingga rakyat tidak perlu lagi didengar. Terserah  apa saja yang mau  dia lakukan, apa bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Indikasi kearah itu bisa saja, karena sekarang ini jarang kita dapati Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya. Dalam Birokrasi pemerintahannya, sang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, semau gue dan seenaknya saja menempatkan pejabat, sesuai dengan keinginannya, bukan didasarkan atas ketentuan aturan, konpetensi dan profesionalisme yang dimiliki oleh masing-masing pejabat. Kalau ia di kritik oleh berbagai pihak., dengan santai tanpa beban, ia akan mengemukakan alasan-alasan yang justru sebenarnya  sangat tidak logis dan masuk akal. Akibat dari semua ini adalah bahwa Birokrasi  Pemerintahan yang diterapkan di masa kepemimpinannya terutama dalam hal penempatan pejabat bersifat Otonom artinya penempatan pejabat didasarkan atas kehendak dan kemauan Kepala Daerah/Wakil Kepala itu sendiri tanpa mempertimbangkan ketentuan dan kaedah-kaedah Hukum Kepegawaian yang ada. Padahal dalam aturan Kepegawaian ( PP Nomor 100 Tahun 2000  tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala BKN  Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002) jelas-jelas telah diatur tentang Syarat-syarat pengangangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural.

Keadaan birokrasi pemerintahan sebagaimana digambarkan diatas, oleh Paulus Mujiran (2004) dikatakan sebagai birokrasi yang dibentuk dan dibangun atas dasar jalinan hubungan patron client (jalinan hubungan antara kawula dengan gusti, atau jalinan hubungan antara majikan dengan kacung/jongos).

Lebih jauh Paulus Mujiran mengatakan : “birokrasi di Indonesia telah kehilangan ruh birokrasi yang dirancang Weber. ………..Weber menghendaki birokrasi sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas legal-rasional. Yakni sebuah organisasi yang berdiri di atas sebuah aturan yang jelas dan bersifat impersonal. Dengan begitu birokrasi menjadi sangat efektif dan efisien karena adanya pemisahan yang jelas, tegas dan sistematis antara apa yang bersifat pribadi dengan apa yang bersifat birokratis, sehingga perasaan, emosi hubungan sosial personal dan kepentingan pribadi tidak ikut bermain dalam organisasi birokrasi.”

Dari pemaparan di atas, apakah birokrasi seperti yang di inginkan Max Weber tersebut telah terewujud di negara kita tercinta ini ? Suatu pertanyaan yang sulit terjawab. Berbekal pengetahuan yang dimiliki dan diperoleh melalui berbagai sumber literatur ditambah dengan meliaht realita yang ada dan terjadi di negeri kita tercinta ini, maka birokrasi di negeri kita ini masih sangat jauh dari harapan Weber. Salah satu bukti hal ini adalah adanya krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah (birokrasi pemerintah) di negeri kita ini.

Ustad Yusuf Mansur, dalam bukunya “ Membumikan Rahmat Allah” (2007) mengatakan : “Kepercayaan di negeri ini sudah hampir tidak ada, bila tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali. Krisis kepercayaan terjadi seiring dengan menghilangnya kejujuran di hati banyak individu bangsa terutama terhadap –dan di- kalangan pemimpin. Lantaran krisis kepercayaa sudah demikian parah, hampir sebagian besar masyarakat, utamanya masyarakat kecil memasabodohkan siapa yang bakal memimpin mereka. Bagi mereka, siapapun yang akan memimpin bangsa ini akan sama saja! Mereka sudah tidak percaya lagi akan kefitrian lidah dan hati para pemimpin dan bahkan para calon pemimpin yang ‘sedang berpentas’ Rakyat sudah tidak lagi mau percaya dengan aparat penegak hukum dan sudah tidak percaya dengan ‘baju’ kepemerintahan yang ada. Bahkan mau tidak mau, krisis kepercayaan juga berimbas terhadap kalangan pemuka agama. Ummat tidak percaya karena sering terjadi ketidaksesuaian antara nasihat dan tindakan, antara ucapan dan perbuatan. Ummat sering merasa dibodohi dengan tindakan pengkultusan dan kemewahan yang dipertontonkan. Ummat sering merasa keberpihakan kalangan pemuka agama adalah kepada keharuman nama, kekuasaan dan harta. Bukan kepada kemaslahatan ummatnya” demikian ungkap Ust. Yusuf Mansyur.

Berbagai kritikan keras dan pedas disertai argumen meyakinkan dikemukakan oleh Ustad             yang sudah cukup banyak menulis buku berbau agama (islam) ini. Sampai-sampai tidak lupa beliau mohon maaf kepada komponen bangsa yang merasa tersinggung dengan ucapan dan tulisannya. Lengkapnya permohonan maaf beliau yang tertulis dalam buku yang disebutkan diatas berbunyi:

“Mohon maaf kepada para pemimpin, para penguasa, para pejabat yang “masih bersih”, yang lidahnya memang sesuai dengan nurani dan perbuatannya. Mohon maaf kepada garda bangsa yang memiliki kesucian niat membela ntanah air. Mohon maaf kepada para kiyai, para ustadz, para pendeta, dan para pemuka agama lainnya ; saya percaya masih terlalu banyak yang masih menjaga prinsip hidupo dan kehidupan keilahian. Anda semua sebaiknya jangan tersinggung. Karena bila Anda tersinggung boleh jadi kefitrian Anda akan dipertanyakan ulang …. Yang menjaga Anda adalah bukan “pembelaan” suara Anda. Yang melindungi Anda dari fitrah adalah bukan “tindakan panik” Anda yang buru-buru menyanggah setiap tuduhan. Tetapi nurani yang akan melindungi Anda, didukung Tuhan dan para malaikat-Nya……….”

Sampai kapan hal sebagaimana yang dikemukakan di atas ini akan berlangsung.?  Sampai dengan para pemimpin kita menyadari dirinya bahwa ia adalah Pemimpin masyarakat banyak, bukan pemimpin kelompok atau golongan tertentu saja, yang akan diminta pertanggung jawabannya, ……….. dunia…………..akherat………..entah nanti, besok atau lusa……….

Penulis adalah

Pemerhati  masalah Sosial  Kemasyarakatan

Nusa Tenggara Barat.

Iklan