MENYINGKAP TABIR KASUS TERPENDAM DI BUMI GORA

MENYINGKAP TABIR KASUS TERPENDAM DI BUMI GORA

Oleh

H. MUSA SHOFIANDY

( Koord. Devisi Antar Lembaga BKR NTB. )

“Akan datang kepada manusia pada tahun-tahun yang penuh dengan penipuan.

Saat itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan,

penghianat dipercaya, sedangkan

orang yang amanah justru dianggap penghianat…..

( HR. Ibnu Majah ).

Makna dari  Hadist tersebut di atas, kini telah menjadi kenyataan, terjadi di seantero dunia, kegiatan dan tindakan penyelewengan / penyimpangan dari aturan hukum dan agama dan berbagai tindak kejahatan lainnya telah merambah kehidupan dan merusak moral dan akhlak manusia, dengan tidak  pandang bulu, apakah ia seorang pemimpin, atau tidak, apakah ia seorang pemuka agama atau tidak, apakah ia seorang penegak hukum atau tidak, dari masyarakat intelek sampai rakyat dungu sekalipun, semua telah terkontaminasi dengan tindakan yang sungguh amat dilaknat Allah Sang Khaliq, dan salah satu diantara berbagai bentuk kejahatan itu adalah “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, bahkan Eggi Sudjana (2008) mengatakan bahwa korupsi sesungguhnya merupakan derivasi (turunan) atau hasil mutant dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat ( abise of power ). Dikatakan merupakan  turunan karena sejatinya  tindakan korupsi merupakan tindakan dan perbuatan yang sudah ada  sejak  Kekaisaran Romawi ketika terjadi kasus penyuapan hakim pada saat itu. Demikian pula halnya dengan  yang terjadi di beberapa kerajaan/Negara lainnya seperti Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno, dan disemua kerajaan/Negara yang disebutkan di atas Korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas Pemerintahan.  Misalnya Hammurabi (Babilonia)  yang memerintah pada tahun 1200 SM, pernah memerintahkan aparaturnya untuk menyelidiki masalah penyuapan,  Raja Shamash di Asiria, pada tahun 200 SM menghukum hakim yang menerima suap, demikian pula halnya yang terjadi di Negara-negara lain. Di Indonesia sendiri tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dimula pada saat pemerintahan / kabinet Ali Sastroamijoyo, yang dilakukan oleh  Menteri Ekonomi pada saat itu, Iskak Tjokroadisuryo yakni dengan memberikan lisensi impor dari “Politik Benteng” dengan tidak memberikannya kepada pengusaha pribumi yang kompeten, tapi diberikan kepada konco-konconya. Lisensi-lisensi tersebut akhirnya dijual kepada pengusaha keturunan Cina, sehingga dikenal istilah “pengusaha Ali-Baba” dan dari sinilah proses KKN skala besar mulai berkembang, dan kedahsyatan korupsi  mengalami momentum pada saat pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dimulai dengan korupsi berskala mega yang dialami Pertamina tahun 1975 dengan kerugian Negara diperkirakan sekitar 12,5 miliar AS tanpa ada tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, akibatnya tindakan dan perbuatan Korupsi merajalela ke semua lembaga dan institusi Pemerintah yang menyebabkan muaknya masyarakat Indonesia terhadap jalannya roda Pemerintahan di Indonesia yang kemudian di aktualisasikan dengan membentuk dan melakukan gerakan Reformasi pada tahun 1998 dengan menuntut turunnya Suharto dari kursi Presiden RI setelah kurang lebih 30 tahun memegang kendali pemerintahan. Sesungguhnya “reformasi” mengandung arti, “perubahan untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau pemerintahan”. Dengan pengertian ini maka seharusnya dengan adanya gerakan reformasi  yang di komandoi Mahasiswa pada tahun 1998 dan telah berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru, maka harapan untuk memberantas hangus korupsi dan segala macam dan bentuk penyimpangan yang sudah terjadi membudaya di negeri ini akan dapat terwujud. Namun apa yang terjadi? Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  semakin merajaalela dalam segala sendi kehidupan manusia dengan modus operandi yang semakin canggih. Kenapa ini bisa terjadi?  Menurut Ahmad Sanosi Tambunan (2003),  terdapat 4 (empat) hal utama yang membuat KKN itu makin menjad-jadi yakni :

  1. Sistem pemerintahan/Negara yang memungkinkan dan memberi peluang untuk korupsi ;
  2. Semakin menurunnya moralitas, akhlak dan kesadaran masyarakat ;
  3. Pandangan hidup yangf materialistic, sekuler, kapitalis, komunis, dan melupakan keberadaan Allah dalama kehidupan, serta
  4. Kurang aktifnya masyarakat dalam mengontrol.

Menurut Eggi Sudjana  ( 2008 ), salah satu penyebab makin merajalelanya Korupsi di Indonesia adalah “ kurangnya keberanian aparat  penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi. Tidak sedikit  aparat penegak hukum yang mudah disogok, disuap dan ditekan oleh berbagai kepentingan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi bias dan tidak adil.”

Pernyataan Eggi Sudjana tersebut dapat dibenarkan, karena banyaknya kasus-kasus Korupsi yang pada awalnya sudah dipublikasikan  oleh aparat penegak hukum, namun pada akhirnya kita  tidak tau bagaimana kelanjutannya, apakah kasus-kasus tersebut sudah diselaikan melalui proses hukum atau diselesaikan melalui jalur lain, kita tidak tau, karena tidak adanya publikasi oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus tersebut. Dan saat ini adalah tepat bagi masyarakat untuk meminta  klarifikasi kejelasan berbagai macam kasus yang tidak jelas proses hukumnya itu, karena adanya ketentuan yang mendasarinya yakni adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 2010 ini. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini jelas dikatakan bahwa:

Pasal 4.

(1)   Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang­-Undang ini.

(2)   Setiap Orang berhak:

a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang­Undang ini; dan/atau

d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan.

(3)   Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4)   Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang­Undang ini.

Dan adalah kewajiban Badan Publik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokonya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/.atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri), untuk memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008, yang selengkapnya berbunyi  :

Pasal 7

(1)     Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2)     Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3)     Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4)     Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5)     Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6)     Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sedsangkan mengenai informasi public yang tidak boleh diakses/ dipublikasikan kepada pengguna informasi publik adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Atas dasar ketentuan dan atau perintah Undang-Undang ini, maka terhadap kasus-kasus yang  ditangani oleh aparat penegak hukum, dan telah pula di publikasikan kepada masyarakat  umum dan/ atau telah menjadi konsumsi masyarakat luas, maka adalah wajar dan sangat wajar apabila masyarakat  ingin mengetahui tindak lanjut proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

Beberapa contoh kasus Korupsi yang ingin diketahui tindak lanjutnya oleh masyarakat (khususnya masyarakat NTB) antara lain  :

  1. Kasus yang melibatkan salah seorang Pejabat di Kantor Gubernur NTB. sebagaimana telah dipublikasikan dalam harian umum Suara NTB. terbitan tanggal 23 Oktober 2007. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa POLDA NTB. telah menetapkan pejabat tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyebaran informasi Koran masuk desa (KMD). Penetapan pejabat tersebut  selaku tersangka secara resmi sejak hari Senin tanggal 22 Oktober 2007, dan dalam  berita Koran Suara NTB tersebut dikatakan bahwa  Ditre

Skrim Polda NTB telah melayangkan surat pemberitahuan, sekaligus pemanggilan tersangka melalui Sekda NTB. ( Suara NTB, Selasa, 23 Oktober 2007). Namun sampai sekarang ini sudah 2,5 tahun sejak berita itu, masyarakat tidak tau bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap pejabat tersebut, karena sampai saat ini pejabat tersebut masih menduduki jabatan yang amat strategis di Pemerintah Provinsi NTB. ( Jabatan eselon II ).

  1. Kasus terkait dengan Belanja Modal Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan tahun anggaran 2005, pada Dinas Kimpraswil Provinsi NTB. dengan nilai Rp.10.031.730.240,04  Sesuai temuan BPK RI Nomor 232/S/XIV.5/08/2006 tanggal 7 Agustus 2006, disebutkan bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai kietentuan yang ada dan berlaku. Proyek tersebut dilaksanakan dengan penunjukan langsung, dan , sementara dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dari 12 (duabelas) paket pekerjaan tersebut, ternyata baru 4 (empat) paket yang sudah dilaksanakan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket dengan total nilai Rp.5.941.184.528,28  belum diselesaikan.
  1. Penyimpangan lain yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Kimpraswil (pada saat itu) yakni pada tanggal 18 Oktober 2005, Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB telah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahnun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lampiran I, huruf c angka 1.b.4. Kebijakan Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB terswebut ditungkan dalam Surat Nomor 620/PJ.1616/KPW/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi NTB. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dituangkan saran kepada Gubernur NTB untuk memberikan sanksi kepada Kepala  Dinas Kimpraswil Provinsi NTB serta sanksi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kimpraswil NTB. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, sudahkah Gubernur NTB. (pada saat itu) melaksanakan saran dan rekomendasi dari BPK RI itu, dan sampai sejauhmana penyelesaian proyek tersebut ?
  2. Kasus Korupsi APBD NTB Tahun anggaran 2003 yang melibatkan anggota DPRD NTB. Masyarakat NTB. menilai penanganan kasus ini sangat tidak adil karena Mantan Ketua DPRD NTB. yang juga Mantan Gubernur NTB. Bp. Drs.H.Lalu Serinata yang juga terlibat dalam kasus ini telah divonis bersalah, dan telah merasakan bagaimana menikmati hidup di balik terali besi penjara, sementara 2 (dua) mantan anggota DPRD NTB. (mantan Wakil Ketua DPRD NTB),yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih belum menghirup udara pengap di balik jeruji besi penjara. Ketika hal ini dipertanyakan Pengurus BKR NTB kepada Kepala Kejaksaan Tinggi  NTB. Slamet Wahyudi, pada saat Pengurus BKR NTB Audien ke Kajati NTB. hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. mengatakan bahwa penyelesaian kasus kedua mantan Wakil Ketua DPRD NTB. masih menunggu hasil pemeriksaan audit BPK Perwakilan NTB.  Dengan penjelasan tersebut, BKR NTB. merasa belum  yakin sepenuhnya, maka pada hari Selasa tanggal  18 Mei 2010 BKR NTB. mengutus dua orang Pengurusnya yakni Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Koordinator Antar Lembaga mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTB, dan Kepala BPK RI Perwakilan NTB.  nyang didampingi dua orang stafnya mengatakan bahwa permintaan dari Kajati NTB untuk mengaudit berkas kedua tersangka mantan Wakil Ketua DPRD NTB. tersebut baru diterima oleh BPK RI Perwakilan NTB. pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010.

Dengan jawaban langsung dari Kepala BPK RI Perewakilan NTB. ini  Nampak jelas ada sesuatu dibalik sesuatu, artinya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, Kejati NTB mengatakan kepada Pengurus BKR NTB. bahwa permintaan audit ke BPK RI Perwakilan NTB, sudah dikirim, tinggal menunggu hasilnya, namun ternyata permintaan itu baru dikirim pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, (setelah  Pengurus BKR NTB. mendatangi Kajati NTB).  Kenapa ini bisa terjadi ? Wallua’alam… hanya Tuhan Yang Maha Kuasa dan aparat yang menangani kasus ini  yang mengetahuinya, sementara masyarakat hanya bisa menyesali tindakan yang dianggap tidak adil ini.

  1. Kasus TIME  dengan kucuran dana 5 (lima) M. yang  oleh masyarakat NTB. menilai dan menganggap penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku, juga ada anggapan perlakuan yang tidak adil terhadap Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya. Masalah ini pernah menjadi perbincangan hangat di DPRD NTB. sampai-sampai katanya DPRD NTB mau bentuk Pansus, namun, ternyata itu hanya Wacana saja, tidak ada tindak lanjut. Bersyukurlah pihak Penegak hukum antara lain Kajati NTB. telah menangani kasus ini yang menurut Kajati NTB. Bapak Slamet Wahyudi, kasus ini akan segera diselesaikan, mudah-mudahan ini benar dan tidak hanya wacana, yang nantinya kita tidak tau hasil akhirnya bagaimana (tidak ada kepastian hukum), sebagaimana halnya kasus-kasus mangkrak lainnya.

  1. Kasus Bank NTB. ( BPD NTB ) yang merugikan keuangan Negara Milyarand rupiah ;

  1. Kasus yang terjadi di Dikpora NTB. yakni pengelolaan dana bantuan pendidikan keaksaraan yang sudah lama ditangani aparat berwenang, namun sampai sekarang masih kabur penyelesaiannya.

  1. Masih banyak lagi kasus-kasus di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. yang belum mendapat penanganan serius.

  1. Kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Mataram, antara lain kasus Pembangunan Sekolah (SD) Percontohan di Kota Mataram, yang dulu kasusnya sudah di ekspost di media masa oleh aparat berwenang yang menangani kasus tersebut yang antara lain mengatakan bahwa kasus tersebut akan segera ditindak lanjuti, namun sampai sekarang belum ada kejelasan tindak lanjut tersebut.

  1. Kasus yang melibatkan Bupati Lombok Barat Dr.H.Zaini Arony, M.Pd. ketika masih menjabat selaku Sekretaris Ditjen PLS Depdiknas RI. yakni kasus Program Dana Bantuan Langsung ( Blockgrant) Pengadan Peralatan ICT Dalam Rangka Pengembangan jaringan Komputer SKB Ditjen PLS Depdiknas RI Tahun Anggaran 2006. Dengan kerugian Negara diperkirakan mencapai 5 (lima) Milyard lebih. Kasus ini memang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta telah  bersurat ke Kejaksaan Agung RI. pada bulan Mei 2008, melaporkan bahwa Kasus tersebut sudah dalam proses Penyidikan, namun sampai sekarang, sudah 2 (dua) tahun kasus tersebut belum ada titik terangnya. Masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama masyarakat Lombok Barat dimana Bapak Dr.H.Zaini Arony, M.Pd. menjadi Bupati, sangat berharap agar kasus yang menimpa pemimpinnya itu ada kejelasan (ada kepastian hukum), karena bagaimanapun, seorang pemimpin harus bersih, harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan/ atau masyarakatnya, kalaupun dalam proses hukum beliau tidak terbukti bersalah, maka harus dilakukan upaya-upaya memperbaiki dan mengembalikan  nama baiknya, tapi kalau memang benar berdasar bukti-bukti yang ada beliau terlibat, agar dilakukan proses hukum selanjutnya, sehingga masyarakat tidak resah dalam mempertanyakan kejelasan kasus yang menimpa  pemimpinnya ( Bupatinya ).

  1. Kasus  Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Lombok Barat,  tahun anggaran 2008 dengan kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp.3. Milyar. Menurut data yang dimiliki BKR NTB. ada hal menarik yang harus menjadi perhatian kita semua, yakni bahwa dalam kasus ini terdapat beberapa nama anggota DPRD Lombok Barat yang bertindak selaku penerima bantuan tersebut, dan sesuai data yang dimiliki BKR NTB. satu orang anggota DPRD Lombok Barat tercantum sebagai penerima bantuan soaial untuk beberapa lembaga yang tertulis menerima bantuan dengan lokasi (wilayah Kecamatan) yang berbeda. Jadi dalam kasus ini terlihat ada dua cara penyaluran dana bantuan, yakni yang disalurkan langsung oleh petugas/pejabat pengelola bantuan sosial dan disalurkan melalui anggota DPRD Lombok Barat.

Yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa mesti bantuan itu melalui/diterima oleh anggota DPRD, dan kenapa satu anggota DPRD bisa menerima beberapa bantuan dengan lokasi wilayah Kecamatan yang berbeda? Kenapa tidak diberikan/ diterima langsung saja oleh orang atau lembaga yang mengajukan permohonan bantuan itu ? Nah, karena dalam kasus ini terdapat nama anggota DPRD Lombok Barat selaku penerima bantuan, maka  seharusnya DPRD Lombok Barat, sesegera mungkin melakukan upaya dan/ atau mendorong penuntasan kasus ini, agar masalahnya jadi jelas, apakah para anggota DPRD itu terlibat dalam kasus ini atau tidak, dalam arti apakah dana yang diterima oleh para anggota DPRD Lombok Barat itu, diserahkan langsung kepada yang memang berhak menerimanya atau tidak, agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi pelaku yang sebenarnya. Apalagi sudah jelas berdasarkan bukti riel yang ada bahwa modus operandi dari kasus ini adalah bahwa lembaga yang tertera dalam daftar penerima bantuan adalah lembaga fiktif artinya lembaganya memang benar tidak ada, ini dibuktikan dengan keterangan dari beberapa Kepala Desa yang ada di Lombok Barat  yang menyatakan bahwa lembaga tersebut memang tidak ada di wilayahnya, dan modus satunya lagi adalah bahwa lembaga penerima bantuan memang benar ada, tapi oleh pemilik/pengelola lembaga tersebut menyatakan tidak pernah menerima bantuan sebagaimana yang tertera dalam bukti daftar penerima bantuan.( pernyataan ini disertai dengan bukti surat pernyataan dari yang bersangkutan)  Inilah yang mendasari adanya anggapan orang bahwa diduga ada keterlibatan anggota DPRD Lombok Barat. Hal ini harus segera dilakukan klarifikasi oleh anggota DPRD Lombok Barat yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan agar nama baik anggota wakil rakyat dan nama baik institusi DPRD tidak tercemar. Karena itu sangat diharapkan kepada pihak berwenang yang menangani masalah/ kasus ini untuk segera memprosesnya.. karena   28 orang saksi dalam kasus ini telah diperiksa dan bukti awal yang kuat bahwa penyimpangan ini memang benar  terjadi.

  1. Beberapa Kasus yang ada dan terjadi di Kabupaten Lombok Timur, antara lain :
  1. Kasus proyek Pelabuhan Labuan Haji Lombok Timur, dengan dana sebesar kurang lebih Rp.87 Milyard. Proyek ini dikerjakan pada saat pemerintahan Bupati Lombok Timur  H. Ali Bin Dahlan, namun sampai saat ini proyek tersebut tidak ada kelanjutannya, yang berarti bahwa dana sebesar kurang lebih Rp.87 Milyard tersebut tertelam ombak Labuhan Haji. Seandainya saja dana sebesar itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih urgent dan mendesak bagi kepentingan masyarakat Lombok Timur, seperti untuk menangani masalah kelistrikan, maka tidak akan terjadi gejolak dalam masyarakat yang disebabkan masalah listrik yang saat ini sudah menjurus kearah yang lebih parah, seperti pembakaran mobil operasional PLN di Suralaga Lombok Timur, pengerusakan beberapa kantor PLTD PLN di Kecamatan Sakra Barat, Paok Motong, semakin maraknya unjukrasa/ demo masyarakat dibeberapa tempat lainnya, dan sepertinya keadaan ini akan terus berlanjut kalau saja tidak mendapat penanganan serius dari PLN dan/ atau Pemerintah.

Masalah Proyek Pelabuhan di Labuhan Haji inipun kita tidak tau, bagaimana peoses penanganannya oleh pihak berwajib, apakah akan dibiarkan saja berlalu tanpa kesan dan pesan terbawa surutnya ombak pelabuhan Labuhan Haji atau bagaimana, dan sampai kapan masyarakat akan mendapatkan kejelasan dan kepastian?

  1. Kasus Penanganan dan pengelolaan bantuan Bencana Alam di Sambelia, dengan dana bantuan sebesar lebih kurang Rp.14 Milyard. Penanganan Bencana Ala mini diduga kuat telah terjadi penyimpangan dan telah ditangani aparat berwenang, Camat pun telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Namun proses hukum, mandeg.. entah kenapa….
  2. Pembangunan beberapa Pasar di Lombok Timur, seperti Pasar Masbagik dan Pasar Aikmel, dengan pembiayaan sebesar Rp.29.941.400.000.—

Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh  BPK terhadap kedua proyek ini, terbukti bahwa dalam pelaksanaan proyek ini telah melanggar beberapa ketentuan yang seharausnya ditaati, yakni Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (Pasal 10 ayat (3).

Timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan proyek pasar Masbagik dan Pasar Aikmel tersebut, menurut hasil audit BPK, disebabkan karena :

1). Kebijakan  Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Pembangunan Pasar Masbagik dan Aikmel.

2).  Kelalaian Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Bagaimana proses Hukum terhadap para pelaku penyimpangan tersebut ? Entahlah, kita tidak tau……

  1. Kasus yang terkait dengan KLP Sinar Rinjani Aikmel, yang telah merugikan dan menyengsarakan 18.000 KK pelanggan KLP Sinar Rinjani. Sampai sekarang, tidak kunjung ada penyelesaiannya.
  2. Pembangunan Gedung Balai Benih Udang Labuhan Haji, yang menurut hasil audit BPK. Telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.79.486.482.—juga tidak ada kabar berita penyelesaiannya secara hukum.
  3. Kasus Pengadaan Alat Kesehatan/Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang di duga ikut melibatkan  Bupati Lombok Timur.
  4. Dan berbagai kasus mangkrak lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

  1. Kasus yang diduga melibatkan Bupati Dompu Siafulrahman Salman, antara lain :
  1. Kasus pengadaan kendaraan Mobil yang dikenal dengan Kasus Mobil Bodong, kasus ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat Dompu  karena gencarnya pemberitaan di mas media (Koran), terutama Koran local NTB.
  2. Kasus Pengelolaan dana Bantuan Sosial kemasyarakatan tahun 2008 – 2009 yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dana bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut, seharusnya dimanfaatkan untuk  bantuan kepada masyarakat untuk keperluan social kemasyarakatan, namun pengelolaan dana tersebut menyimpang dari tujuan semula. Dana tersebut disimpan di salah satu Bank di Dompu. Karena ini merupakan dana dari Pemerintah, maka pengelolaannya harus mengikuti aturan yang ada dan berlaku, terutama dalam hal pencairannya harus dilakukan dengan sangat selekjtif dan hati-hati, namun kenyataan yang kita lihat dari bukti rekening Koran pencairan dana tersebut sangat tidak professional, misalnya dana tersebut oleh Bendahara Pemerintah Kabupaten Dompu diambiil/ dicairkan dalam satu hari kerja bisa sampai 2- 3 kali. Ini kan sangat mencurigakan.  Kasus ini sudah ditangani pihak aparat Penegak Hukum (POLDA NTB).

Lembaga Pemantau Kebijakan Publik ( DPP LPKP-NTB)  pernah bersurat ke POLDA NTB. tanggal  07 Januari 2010. Mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian kasus ini, dan oleh POLDA NTB  dalam surat jawabannya kepada DPP LPKP NTB, tanggal 28 Januari 2010 Nomor : B/24/I/2010/Dit Reskrim.  Menyatakan bahwa POLDA  akan melakukan penyelidikan dalam waktu 30 hari dan jika diperlukan waktu penyelidikan akan diperpanjang. Nah sekarang sudah 4 (empat) bulan sejak surat dari POLDA NTB. tersebut, masyarakat ingin mengetahui, sudah sampai sejauhmana penyelesaian dan proses hukum kasus tersebut.

  1. Berbagai kasus-kasus lainnya yang terjadi di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB.

Kita  dan masyarakat umum, belum tau secara pasti sampai dimana proses hukum penyelesaian kasus-kasus tersebut, apakah masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, tuntutan atau sudah selesai atau diselesaikan. Masyarakat Nusa Tenggara Barat hanya ingin KEPASTIAN HUKUM terhadap kasus-kasus tersebut.

Iklan

BKR NTB & KREDIBILITAS PEMERINTAH

BADAN KEHORMATAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT ( BKR NTB ) DAN KREDIBILITAS PEMERINTAH

OLeh

H. MUSA SHOFIANDY

Koord. Devisi Antar Lembaga BKR NTB. .

“Bahaya…! INDONESIA Menuju Keruntuhan” Itulah judul sebuah buku yang ditulis oleh Willyuddin A.R.Dhani, pada tahun 2007 (September 2007). Dalam sampul belakang buku tersebut, tertulis untaian sekalimat kata dari Willyuddin A.R.Dhani,yang mengatakan “ Saudaraku…. Berbagai bencana yang terjadi, bermacam musibah yang berulang dan silih berganti, hakekatnya adalah peringatan Allah yang diundang kedatangannya oleh manusia-manusia yang durhaka. Tetapi kita tidak pernah mau segera menyadarinya, meskipun begitu banyak dan lengkap pemberitaan dan peringatan Allah kepada kita. Lalu… Mengapa kita tidak mau membaca dan mengambil pelajaran? Apakah kebodohan? Atau kesombongan? Yang terus menghalangi kita untuk segera kembali dan mau memperbaiki diri? Semoga Allah membimbing kita melalui risalah yang kami susun dalam buku ini. Amin.” Berbagai komentar positif terhadap muatan isi buku ini bermunculan dari berbagai pakar disiplin ilmu, dan dari berbagai insan media lainnya. Salah satu diantaranya adalah komentar dari Hepi Andi Bastoni, Redaktur Pelaksana Majalah Sabili, dengan mengatakan :”Sebagian dari kita mungkin tidak sadar, bahwa bangsa ini seperti roda yang terus menggelinding kearah jurang yang dalam. Dengan membaca buku ini, kita seakan dibangunkan dari tidur lelap, bahwa kita harus bangun dan bangkit untuk menyelamatkan bangsa ini dari keruntuhan.” Satu pertanyaan yang mesti timbul dalam benak hati kita dengan judul buku ini adalah, “Benarkah Indonesia akan mengalami Keruntuhan.? Bagi kita ummat yang beriman (khususnya kaum Muslim) pertanyaaan ini pasti kita akan jawab dengan kata “YA, PASTI” dengan alasan yang cukup kuat, yakni adanya Sunnah/ Hadist Rasululullah SAW. yang diriwayatkan oleh HR.Ath-Thabrani, yang mengatakan “Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu, di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana tetapi di luar mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk daripada bangkai.” Adakah hal atau kejadian seperti yang di sabdakan Rasululllah SAW ini TELAH terbukti… dikatakan dan/atau dilakukan oleh para penguasa dan pemimpin di negeri kita ini ? Jawaban kita pasti, ADA dan BANYAK SEKALI… Contoh kecil saja, ketika para Pemimpin kita sedang menjadi Calon (Calon Kepala Daerah) dan saat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mencari dan mendapatkan dukungan masyarakat, tanpa pikir dan pertimbangan akal sehat, mereka mengumbar sejuta satu janji yang mereka katakan pasti akan dipenuhi, jika sudah terpilih, Namun kenyataan yang terjadi….janji-janji itu hanya tinggal janji, dan ketika ia ditanya, ia jawab dengan enteng dan singkat tanpa beban, dengan mengatakan “itu kan janji politik” Dalam bidang Birokrasi Pemerintahan, ketika masih menjadi Calon, mereka katakan akan menempatkan pegawai sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil, dan ketika telah duduk manis dikursi empuk jadi Kepala Daerah kemudian melakukan mutasi pejabat, dalam Pidato mutasi mereka katakan bahwa Penempatan Pejabat telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan telah melalui proses pembahasan dan penggodokan Baperjakat, ungkap sang Kepala Daerah. Namun benarkah kata-kata dan omongan itu dalam alam realita ? Pengalaman menunjukkan bahwa omongan dan Pidato itu lebih banyak tidak benarnya, karena penempatan Pejabat, didominasi oleh pertimbangan dan permainan politik daripada penerapan aturan yang ada dan berlaku? Kalau sang Kepala Daerah menganulir dan/ atau membantah kenyataan ini, coba kita ajak diskusi dengan melakukan analisis yang benar, terhadap penempatan masing-masing pejabat dalam jabatannya, tidak dengan analisis yang dibumbui kata kata pembenar yang tidak benar. Bukti lain adalah kenyataan riel yang terjadi di Bumi Indonesia tercinta ini, sampai saat ini sudah 144 Kepala Daerah di Indonesia tersandung kasus (KKN) dan mereka telah menikmati keras dan pengapnya hidup dalam Bui, termasuk beberapa Kepala Daerah di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, dan masih adalagi beberapa Kepala Daerah yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan… dan tidak tertutup kemungkinan akan menyusul teman-teman sesama Kepala Daerah untuk menikmati sisa hidupnya di balik Jeruji Besi Penjara. Sejatinya, apa yang terjadi di daerah sebagaiman diungkap diatas, adalah bukan ansich merupakan kehendak dan/atau kemauan Kepala Daerah, tetapi adalah merupakan permainan orang-orang yang merasa dekat dengan Kepala Daerah, entah itu berasal dari luar Birokrasi Pemerintahan maupun orang/pejabat yang ada dalam Birokrasi Pemerintahan. Contoh riel, dalam hal mutasi / penempatan Pejabat, terutama dalam skala/jumlah yang cukup banyak sampai ratusan orang, mana mungkin Kepala Daerah akan meneliti satu persatu pejabat yang dimutasi, karena telah ada institusi yang menangani pengelolaan kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Daerah, serta Kepala Daerah telah menunjuk dan mengangkat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penempatan Pejabat, namun lembaga Baperjakat ini sepertinya tidak melaksanakan tugas dengan baik sesuai ketentuan aturan yang ada dan berlaku, tapi lebih banyak dipengaruhi factor politis yang bernuansa KKN, dengan tidak berfikir luas tentang dampak yang akan terjadi dan menimpa Kepala Daerah, karena sesungguhnya yang bertanggung jawab dan menerima segala resiko adalah Kepala Daerah. Keadaan inilah yang dikatakan oleh salah seorang anggota DPRD NTB. TG.H.Najamudin Mustafa, dengan mengatakan bahwa ada Pejabat yang mau menjerumuskan Bapak Gubernur. Pernyataan anggota DPRD NTB ini tentunya tidak asal berkomitmen semata tapi, didasarkan atas data dan bukti yang kuat dan dimilikinya. Hasil investigasi sementara BKR NTB. juga membenarkan pernyataan anggota DPRD NTB ini, dan Insya Allah BKR NTB akan menindaklanjuti hal ini agar permasalahannya menjadi jelas, siapa saja yang bermain dan bagaimana permainannya, karena sesungguhnya terjadinya KKN di daerah termasuk yang melibatkan Kepala Daerah dimulai dari hal ini, dimulai dari menempatkan pejabat yang bisa diajak kerjasama dalam segala hal termasuk yang mengarah kepada KKN, tanpa mempertimbangkan ketentuan aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, berbagai tindak dan kasus KKN yang terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara negara termasuk di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat ini, baik Ekskutif, Legislatif maupun Yudikatif masih banyak yang kita tidak tau akhirnya, walaupun kasus-kasus tersebut telah dipublikasikan di berbagai media (cetak maupun elektronik), namun hasil akhir dari penanganan kasus tersebut menjadi abu-abu, tidak jelas bagaimana penanganan dan proses akhir kasus tersebut. Misalnya saja, kasus mantan anggota DPRD NTB. dimana mantan Ketua DPRD NTB. dan mantan Gubernur NTB. (Drs.HL.Serinata telah divonis bersalah dan telah pula menjalani hidup dibalik penjara, sementara mantan anggota DPRD NTB lain yang sudah jadi tersangka, belum juga ada kepastian penyelesaiannya, kasus yang menimpa beberapa Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di NTB. ada Kepala Daerah yang sebelum menjabat Kepala Daerah tersangkut kasus Korupsi dan oleh Kejaksaan Tinggi kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung tahun 2008 lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya, kasus renovasi Pelabuhan /Labuan Haji Lombok Timur yang telah menghabiskan dana puluhan milyard rupiah (kurang lebih 90 M) dan kasus bantuan Bencana Alam di Sembalun Lombok Timur, kasus pembangunan (proyek) beberapa pasar juga di Kabupaten Lombok Timur, semuanya masih samar-samar dan kabur bahkan terkesan menghilang dari proses hukum, kasus pembangunan beberapa gedung sekolah dasar di Kota Mataram, kasus TIME, dan masih banyak lagi kasus-kasus besar lainnya di NTB. belum juga kedengaran tindak lanjutnya. Terhadap lambannya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi (KKN) tersebut, Paulus Mujiran (2004) mengatakan : “Korupsi di Indonesia bukan melulu pada masalah lemahnya system administrasi seperti diduga sebagian besar orang selama ini. Lembaga pengadilan, legislative yang mestinya menjadi barometer pencipta keadilan justru tidak bisa melepaskan diri dari belenggu KKN. Istilah Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 (amandemen) hanyalah slogan dan jargon belaka terbukti para pelaku dan tersangka korupsi bebas melenggang. Keadilan belum menjadi milik orang. Keadilan masih menjadi monopoli kaum kaya dan berkuasa.” Ungkap Paulus Mujiran. Karena itu, menurut Paulus Mujiran, untuk memberantas KKN di Indonesia, setidak-tidaknya dapat diarahkan melalui beberapa factor yakni : Pertama : harus ada pemimpin yang mempunyai keinginan kuat untuk membasmi korupsi. Memutus mata rantai korupsi sistematis di dalam keadaan politik dan birokrasi yang tidak mendukung hamper tidak mungkin dilakukan. Agenda pemberantasan korupsi tidak bisa dimulai, jika tidak ada pemimpin yang memang menaruh perhatian pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua : pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal yang mudah dilaksanakan. Bukan pada sesuatu yang diprioritaskan, supaya ada sesuatu yang dapat diperlihatkan kepada rakyat. Hampir mustahil membuat rumusan-rumusan yang bagus mengenai pemerintahan yang bersih (good government) namun tidak diikuti dengan praktek nyata perangkat system yang bersih dari KKN. Ketiga : Perlawanan terhadap korupsi tidak bisa hanya dilakukan dalam sebuah sistem yang parsial. Hal ini harus terkait aspek hukum, politik, administrasi, pembinaan mental, pendidikan, agama, secara serentak dan bersama-sama. Terpenting bukanlah memperbanyak sistem atau undang-undang, melainkan mendorong seluas mungkin terbentuknya lembaga-lembaga control agar terfokus pada unit yang rawan terjadi penyimpangan. Praktek korupsi di Indonesia yang sudah menggurita ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk menanggulanginya. Yang terpenting sekarang bukan menyusun sistem dan peraturan melainkan justru mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga control dan mempersempit ruang gerak peluang melakukan korupsi. Selama eksekutif, yudikatif dan legislative berperan sebagai pelopor korupsi tinggal menghitung hari hancurnya Berdasar hal di atas ini dan didukung oleh data riel yang ada, maka bersama beberapa orang yang masih amat peduli dengan nasib masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Barat, bersepakat untuk membentuk dan mendirikan sebuah lembaga yang kami sepakati dengan nama BADAN KEHORMATAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT ( BKR NTB ). dengan akte pendirian (Akte Notaris) Nomor 50 tanggal 29 Maret 2010, dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Nusa Tenggara Barat Nomor : 220/403/BKBPDN. Tanggal 16 April 2010, serta telah dideklarasikan pada tanggal 22 April 2010 di Mataram. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan, Sasaran serta Produk Lembaga BKR NTB adalah sebagai berikut : 1. Visi : “Menciptakan masyarakat NTB yang berkualitas selaras dengan perkembangan zaman.” 2. Misi : “Melaksanakan program yang dihajatkan oleh masyarakat luas secara professional” 3. Maksud dan Tujuan :  Menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, transparan, peduli pada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat.  Memantau jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).  Menciptakan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berkualitas selaras dengan perkembangan zaman.  Melahirkan dan menciptakan sumber daya manusia masyarakat Nusa Tenggara Barat yang handal, terampil, professional dan berjiwa mandiri.  Mengembanhgkan peran serta masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, yang adil ekonominya, tegak hukumnya, santun politiknya, dan indah budayanya. 4. Sasaran :  Memberikan masukan dalam proses perumusan rancangan kebijakan daerah.  Memantau, mengevaluasi dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan daerah dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di provinsi NTB. 5. Produk Lembaga. BKR NTB akan memberikan Input (masukan) kepada Gubernur, DPRD dan aparat Penegak Hukum serta Kontroling (Pengawasan) dalam sistim Pemerintahan dan pembangunan di NTB. Jalannya pelaksanaan segala tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu maka BKR NTB akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dengan menerapkan pendekatan :  Kerjasama antar kelembagaan.  Kerjasama Personil.  Hearing.  Advokasi. Sesuai namanya, Badan Kehormatan Rakyat ( BKR ) Nusa Tenggara Barat, maka BKR NTB, memiliki niat suci dan iklhas untuk menjaga dan memelihara Kehormatan Rakyat Nusa Tenggara Barat, menjaga dan memelihara kehormatan daerah Nusa Tenggara Barat beserta Pemimpinnya (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) serta para pemimpin formal dan non formal lainnya, sehingga bumi Gora Nusa Tenggara Barat ini benar-benar terbebas dari KKN dan berbagai bentuk tindakan kriminal serta perbuatan/tindakan tidak terpuji lainnya. BKR NTB. tidak akan membiarkan para Pemimpin Daerah ini terbawa arus permainan segelintir orang karena napsu serakah mengejar pemenuhan kepentingan pribadi dan sekelompok orang, dengan mengorbankan penegakan hukum dan keadilan, BKR NTB tidak akan rela dan ikhlas kalau para pemimpinnya terjerumus dalam lembah kenistaan, kedurhakaan dan kezaliman yang akan menyeretnya kedalam kehidupan dibalik terali besi penjara yang akan membawa dampak terhadap pencemaran nama baik daerah Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan nama daerah Seribu Masjid. BKR NTB tidak akan membiarkan para penegak hukum di daerah ini untuk tidak aktif, serius dan konsisten dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di atas rambu-rambu aturan hukum yang ada dan berlaku. BKR NTB. tidak akan membiarkan motto Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdaya Saing hanya sebagai slogan yang tak bermakna, tapi harus diaktualisasikan dalam tindakan dan perbuatan nyata yang dilandasi Iman dan Taqwa seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat terutama para pemimpin dan jajaran Birokrasi Pemerintahan sebagai perencana dan penyelenggaran jalannya pemerintahan dan pembangunan sehingga hasilnya benar-benar dinikmati masyarakat banyak, bukan dinikmati oleh segelintir orang yang kebetulan sedang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Kehadiran dan keberadaan BKR NTB secara konsekwen dan berkesinambungan akan tetap dan selalu menjaga kredibilitas pemerintah, sehingga pemerintahan tetap berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. Kaitan dengan hal ini, maka beberapa langkah awal yang akan segera dilakukan oleh BKR NTB. antara lain. 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPK Perwakilan NTB untuk mendapatkan data-data hasil audit BPK di Nusa Tenggara Barat, dengan maksud agar hasil audit itu segera ditindak lanjuti sampai dengan proses hukum. 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan institusi penegak hukum, baik ditingkat Pusat maupun di daerah seperti, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga tinggi Negara lainnya, serta di daerah dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, BPK Perwakilan NTB, Inspektorat Daerah dan institusi terkait lainnya, untuk menginventarisir kasus-kasus yang telah masuk dan ditangani oleh institusi/lembaga tersebut guna penanganan dan penyelesaian tindak lanjut, sehingga kasus-kasus tersebut tidak lagi mengalami kemacetan dalam penyelesaiannya sehingga dalam waktu yang diharapkan, berbagai kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan mendapatkan kepastian hukum. 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna membangun kerjasama yang harmonis dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus dan atau tindak pidana lainnya. 4. Menginventarisir berbagai kasus dan/ atau temuan dugaan adanya penyimpangan yang belum ditindaklanjuti atau belum dilaporkan ke aparat penegak hukum, guna ditindaklanjuti ke proses hukum, agar kasus-kasus tersebut mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. 5. Menerima dan menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke BKR NTB. agar laporan pengaduan masyarakat tersebut mendapatkan penyelesaian pihak berwenang/aparat penegak hukum. 6. Mencari dan menemukan data validasi ke berbagai instansi/lembaga terkait sebagai bahan analisis tentang kebijakan yang diterapkan Pemerintah, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau telah terjadi penyimpangan. Aktifitas kegiatan di atas dilakukan oleh BKR NTB untuk menindaklanjuti dan membuktikan sekaligus menghindari merajalelanya penyakit bangsa yang sedang menghantui seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Willyuddin AR Dhani, dalam bukunya “Bahaya… Indonesia Menuju Keruntuhan” 2007, yang mengatakan : “Saudara-saudara… Bangsa ini benar-benar sedang sakit parah. Bukan karena penyakit fisik, dan buruknya sarana dan prasarana yang dimiliki bangsa ini dan bukan pula karena kekayaan hutan, tanah dan air kita sedikit. Tetapi penyakitnya adalah rusaknya moral para personil aparat pemerintah dan komponen penyelenggara Negara yang juga dibiarkan dan dianggap biasa oleh para ulama dan para rakyatnya. Bangsa ini dilanda penyakit moral yang sangat kronis dalam seluruh asfek kegiatan hidup dan kehidupan. Kemuliaan, kehormatan, dan jatidiri suatu bangsa ditentukan oleh jatidiri dan kemuliaan akhlak para pemimpinnya, para penguasa, para pengusaha, para birokrat dan para aparat, para pegawai pemerintah maupun swasta, para artis dan selebritis, para ulama dan cendekianya, para penduduk dan seluruh rakyatnya…..” Abdullah Bin Hamd Asy Syabanah, dalam bukunya “Keterpurukan Moralitas Umat Islam.” (2004), mensitir sebuah syair Ulama Besar Islam yang mengatakan : Telah hilang dan hancur symbol-simbol kemuliaan. Kami punya kehormatan dan rumahnya telah ternodai. Etika dan karakter kita telah berubah. Tiada bedanya antara kebaikan dan dosa Dan ungkapannya di bagian lain saat menceritakan tentang keadaan mereka juga Telah sampai umatku pada batas kerendahan Keburukannya melampaui setiap batas Sungguh umatku mengayunkan langkahnya Dengan penuh beban berat daqlam kehinaan dan kenistaan Mereka mengikuti di belakang setiap orang yang telah mengalaminya Baik mereka yang ada saat ini maupun mereka yang telah berlalu Setelah dulu orang yang muylia menjadi sebuah symbol. Kehinaan dan bangsa gelandangan Sia-sia sudah orang yang mengharap setiap jengkal kemuliaan Hingga seperti tamaknya orang Yahudi……………………………….. Akankah kita hanya membelalakkan mata atau mengalihkan pandangan kita dengan melihat dan menyaksikan keterpurukan bangsa kita ? Akankah kita membiarkan bahaya keterpurukan moral insan manusia itu melanda insan sanubari setiap hamba Allah yang hidup di bumi Nusantara khususnya di Bumi Gora tercinta ini? Akan kita harus berputus asa melihat dan menyaksikan ulah polah, tingkah laku para pemimpin kita, para penyelenggara Negara, karena mereka sudah tidak lagi mendengar dan memperhatikan masukan dan nasehat banyak orang..? Jawaban masyarakat Indonesia yang menyadari bahwa dirinya hidup di dunia ini hanyalah sementara, yang harus dihiasi dengan perbuatan baik yang dirahmati Allah SWT, tentu TIDAK, sekali lagi TIDAK… karena Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an S. Yusuf : 87 yang artinya : “Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. Demikian juga disebutkan dalam QS. Al-Hijr : 56. Yang artinya : “Ibrahim berkata, Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.” Untuk itu, tentunya BKR NTB tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karenanya melalui tulisan ini, segenap pengurus BKR NTB sangat mengharap dan mengajak kita semua untuk “Mari kiita satukan hati dan pikiran serta tindakan dalam mengikis habis segala macam bentuk kezaliman dan kemunafikan yang ada dan terjadi di bumi kita Nusa Tenggara Barat ini, dengan niat Ikhlas karena Allah semata. Hilangkan rasa segan dan takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kita hanya boleh dan wajib takut hanya kepada Allah Sang Pencipta yang Maha segala-NYa…. Doa restu dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat dan komponen bangsa/daerah, sangat kami harapkan dalam upaya BKR NTB menegakkan keadilan dan kebenaran….. Semoga Allah Subhanahu wata’ala Memberkahi… Amin……

( Telah dimuat di harian umum Lombok Post, tgl 11, 12 Mei 2010 )