BKR NTB & KREDIBILITAS PEMERINTAH

BADAN KEHORMATAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT ( BKR NTB ) DAN KREDIBILITAS PEMERINTAH

OLeh

H. MUSA SHOFIANDY

Koord. Devisi Antar Lembaga BKR NTB. .

“Bahaya…! INDONESIA Menuju Keruntuhan” Itulah judul sebuah buku yang ditulis oleh Willyuddin A.R.Dhani, pada tahun 2007 (September 2007). Dalam sampul belakang buku tersebut, tertulis untaian sekalimat kata dari Willyuddin A.R.Dhani,yang mengatakan “ Saudaraku…. Berbagai bencana yang terjadi, bermacam musibah yang berulang dan silih berganti, hakekatnya adalah peringatan Allah yang diundang kedatangannya oleh manusia-manusia yang durhaka. Tetapi kita tidak pernah mau segera menyadarinya, meskipun begitu banyak dan lengkap pemberitaan dan peringatan Allah kepada kita. Lalu… Mengapa kita tidak mau membaca dan mengambil pelajaran? Apakah kebodohan? Atau kesombongan? Yang terus menghalangi kita untuk segera kembali dan mau memperbaiki diri? Semoga Allah membimbing kita melalui risalah yang kami susun dalam buku ini. Amin.” Berbagai komentar positif terhadap muatan isi buku ini bermunculan dari berbagai pakar disiplin ilmu, dan dari berbagai insan media lainnya. Salah satu diantaranya adalah komentar dari Hepi Andi Bastoni, Redaktur Pelaksana Majalah Sabili, dengan mengatakan :”Sebagian dari kita mungkin tidak sadar, bahwa bangsa ini seperti roda yang terus menggelinding kearah jurang yang dalam. Dengan membaca buku ini, kita seakan dibangunkan dari tidur lelap, bahwa kita harus bangun dan bangkit untuk menyelamatkan bangsa ini dari keruntuhan.” Satu pertanyaan yang mesti timbul dalam benak hati kita dengan judul buku ini adalah, “Benarkah Indonesia akan mengalami Keruntuhan.? Bagi kita ummat yang beriman (khususnya kaum Muslim) pertanyaaan ini pasti kita akan jawab dengan kata “YA, PASTI” dengan alasan yang cukup kuat, yakni adanya Sunnah/ Hadist Rasululullah SAW. yang diriwayatkan oleh HR.Ath-Thabrani, yang mengatakan “Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu, di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana tetapi di luar mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk daripada bangkai.” Adakah hal atau kejadian seperti yang di sabdakan Rasululllah SAW ini TELAH terbukti… dikatakan dan/atau dilakukan oleh para penguasa dan pemimpin di negeri kita ini ? Jawaban kita pasti, ADA dan BANYAK SEKALI… Contoh kecil saja, ketika para Pemimpin kita sedang menjadi Calon (Calon Kepala Daerah) dan saat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mencari dan mendapatkan dukungan masyarakat, tanpa pikir dan pertimbangan akal sehat, mereka mengumbar sejuta satu janji yang mereka katakan pasti akan dipenuhi, jika sudah terpilih, Namun kenyataan yang terjadi….janji-janji itu hanya tinggal janji, dan ketika ia ditanya, ia jawab dengan enteng dan singkat tanpa beban, dengan mengatakan “itu kan janji politik” Dalam bidang Birokrasi Pemerintahan, ketika masih menjadi Calon, mereka katakan akan menempatkan pegawai sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimiliki setiap Pegawai Negeri Sipil, dan ketika telah duduk manis dikursi empuk jadi Kepala Daerah kemudian melakukan mutasi pejabat, dalam Pidato mutasi mereka katakan bahwa Penempatan Pejabat telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada dan telah melalui proses pembahasan dan penggodokan Baperjakat, ungkap sang Kepala Daerah. Namun benarkah kata-kata dan omongan itu dalam alam realita ? Pengalaman menunjukkan bahwa omongan dan Pidato itu lebih banyak tidak benarnya, karena penempatan Pejabat, didominasi oleh pertimbangan dan permainan politik daripada penerapan aturan yang ada dan berlaku? Kalau sang Kepala Daerah menganulir dan/ atau membantah kenyataan ini, coba kita ajak diskusi dengan melakukan analisis yang benar, terhadap penempatan masing-masing pejabat dalam jabatannya, tidak dengan analisis yang dibumbui kata kata pembenar yang tidak benar. Bukti lain adalah kenyataan riel yang terjadi di Bumi Indonesia tercinta ini, sampai saat ini sudah 144 Kepala Daerah di Indonesia tersandung kasus (KKN) dan mereka telah menikmati keras dan pengapnya hidup dalam Bui, termasuk beberapa Kepala Daerah di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, dan masih adalagi beberapa Kepala Daerah yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan… dan tidak tertutup kemungkinan akan menyusul teman-teman sesama Kepala Daerah untuk menikmati sisa hidupnya di balik Jeruji Besi Penjara. Sejatinya, apa yang terjadi di daerah sebagaiman diungkap diatas, adalah bukan ansich merupakan kehendak dan/atau kemauan Kepala Daerah, tetapi adalah merupakan permainan orang-orang yang merasa dekat dengan Kepala Daerah, entah itu berasal dari luar Birokrasi Pemerintahan maupun orang/pejabat yang ada dalam Birokrasi Pemerintahan. Contoh riel, dalam hal mutasi / penempatan Pejabat, terutama dalam skala/jumlah yang cukup banyak sampai ratusan orang, mana mungkin Kepala Daerah akan meneliti satu persatu pejabat yang dimutasi, karena telah ada institusi yang menangani pengelolaan kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Daerah, serta Kepala Daerah telah menunjuk dan mengangkat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penempatan Pejabat, namun lembaga Baperjakat ini sepertinya tidak melaksanakan tugas dengan baik sesuai ketentuan aturan yang ada dan berlaku, tapi lebih banyak dipengaruhi factor politis yang bernuansa KKN, dengan tidak berfikir luas tentang dampak yang akan terjadi dan menimpa Kepala Daerah, karena sesungguhnya yang bertanggung jawab dan menerima segala resiko adalah Kepala Daerah. Keadaan inilah yang dikatakan oleh salah seorang anggota DPRD NTB. TG.H.Najamudin Mustafa, dengan mengatakan bahwa ada Pejabat yang mau menjerumuskan Bapak Gubernur. Pernyataan anggota DPRD NTB ini tentunya tidak asal berkomitmen semata tapi, didasarkan atas data dan bukti yang kuat dan dimilikinya. Hasil investigasi sementara BKR NTB. juga membenarkan pernyataan anggota DPRD NTB ini, dan Insya Allah BKR NTB akan menindaklanjuti hal ini agar permasalahannya menjadi jelas, siapa saja yang bermain dan bagaimana permainannya, karena sesungguhnya terjadinya KKN di daerah termasuk yang melibatkan Kepala Daerah dimulai dari hal ini, dimulai dari menempatkan pejabat yang bisa diajak kerjasama dalam segala hal termasuk yang mengarah kepada KKN, tanpa mempertimbangkan ketentuan aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, berbagai tindak dan kasus KKN yang terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara negara termasuk di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat ini, baik Ekskutif, Legislatif maupun Yudikatif masih banyak yang kita tidak tau akhirnya, walaupun kasus-kasus tersebut telah dipublikasikan di berbagai media (cetak maupun elektronik), namun hasil akhir dari penanganan kasus tersebut menjadi abu-abu, tidak jelas bagaimana penanganan dan proses akhir kasus tersebut. Misalnya saja, kasus mantan anggota DPRD NTB. dimana mantan Ketua DPRD NTB. dan mantan Gubernur NTB. (Drs.HL.Serinata telah divonis bersalah dan telah pula menjalani hidup dibalik penjara, sementara mantan anggota DPRD NTB lain yang sudah jadi tersangka, belum juga ada kepastian penyelesaiannya, kasus yang menimpa beberapa Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di NTB. ada Kepala Daerah yang sebelum menjabat Kepala Daerah tersangkut kasus Korupsi dan oleh Kejaksaan Tinggi kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung tahun 2008 lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya, kasus renovasi Pelabuhan /Labuan Haji Lombok Timur yang telah menghabiskan dana puluhan milyard rupiah (kurang lebih 90 M) dan kasus bantuan Bencana Alam di Sembalun Lombok Timur, kasus pembangunan (proyek) beberapa pasar juga di Kabupaten Lombok Timur, semuanya masih samar-samar dan kabur bahkan terkesan menghilang dari proses hukum, kasus pembangunan beberapa gedung sekolah dasar di Kota Mataram, kasus TIME, dan masih banyak lagi kasus-kasus besar lainnya di NTB. belum juga kedengaran tindak lanjutnya. Terhadap lambannya penanganan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi (KKN) tersebut, Paulus Mujiran (2004) mengatakan : “Korupsi di Indonesia bukan melulu pada masalah lemahnya system administrasi seperti diduga sebagian besar orang selama ini. Lembaga pengadilan, legislative yang mestinya menjadi barometer pencipta keadilan justru tidak bisa melepaskan diri dari belenggu KKN. Istilah Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 (amandemen) hanyalah slogan dan jargon belaka terbukti para pelaku dan tersangka korupsi bebas melenggang. Keadilan belum menjadi milik orang. Keadilan masih menjadi monopoli kaum kaya dan berkuasa.” Ungkap Paulus Mujiran. Karena itu, menurut Paulus Mujiran, untuk memberantas KKN di Indonesia, setidak-tidaknya dapat diarahkan melalui beberapa factor yakni : Pertama : harus ada pemimpin yang mempunyai keinginan kuat untuk membasmi korupsi. Memutus mata rantai korupsi sistematis di dalam keadaan politik dan birokrasi yang tidak mendukung hamper tidak mungkin dilakukan. Agenda pemberantasan korupsi tidak bisa dimulai, jika tidak ada pemimpin yang memang menaruh perhatian pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua : pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal yang mudah dilaksanakan. Bukan pada sesuatu yang diprioritaskan, supaya ada sesuatu yang dapat diperlihatkan kepada rakyat. Hampir mustahil membuat rumusan-rumusan yang bagus mengenai pemerintahan yang bersih (good government) namun tidak diikuti dengan praktek nyata perangkat system yang bersih dari KKN. Ketiga : Perlawanan terhadap korupsi tidak bisa hanya dilakukan dalam sebuah sistem yang parsial. Hal ini harus terkait aspek hukum, politik, administrasi, pembinaan mental, pendidikan, agama, secara serentak dan bersama-sama. Terpenting bukanlah memperbanyak sistem atau undang-undang, melainkan mendorong seluas mungkin terbentuknya lembaga-lembaga control agar terfokus pada unit yang rawan terjadi penyimpangan. Praktek korupsi di Indonesia yang sudah menggurita ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk menanggulanginya. Yang terpenting sekarang bukan menyusun sistem dan peraturan melainkan justru mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga control dan mempersempit ruang gerak peluang melakukan korupsi. Selama eksekutif, yudikatif dan legislative berperan sebagai pelopor korupsi tinggal menghitung hari hancurnya Berdasar hal di atas ini dan didukung oleh data riel yang ada, maka bersama beberapa orang yang masih amat peduli dengan nasib masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Barat, bersepakat untuk membentuk dan mendirikan sebuah lembaga yang kami sepakati dengan nama BADAN KEHORMATAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT ( BKR NTB ). dengan akte pendirian (Akte Notaris) Nomor 50 tanggal 29 Maret 2010, dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Nusa Tenggara Barat Nomor : 220/403/BKBPDN. Tanggal 16 April 2010, serta telah dideklarasikan pada tanggal 22 April 2010 di Mataram. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan, Sasaran serta Produk Lembaga BKR NTB adalah sebagai berikut : 1. Visi : “Menciptakan masyarakat NTB yang berkualitas selaras dengan perkembangan zaman.” 2. Misi : “Melaksanakan program yang dihajatkan oleh masyarakat luas secara professional” 3. Maksud dan Tujuan :  Menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, transparan, peduli pada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat.  Memantau jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).  Menciptakan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berkualitas selaras dengan perkembangan zaman.  Melahirkan dan menciptakan sumber daya manusia masyarakat Nusa Tenggara Barat yang handal, terampil, professional dan berjiwa mandiri.  Mengembanhgkan peran serta masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, yang adil ekonominya, tegak hukumnya, santun politiknya, dan indah budayanya. 4. Sasaran :  Memberikan masukan dalam proses perumusan rancangan kebijakan daerah.  Memantau, mengevaluasi dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan daerah dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di provinsi NTB. 5. Produk Lembaga. BKR NTB akan memberikan Input (masukan) kepada Gubernur, DPRD dan aparat Penegak Hukum serta Kontroling (Pengawasan) dalam sistim Pemerintahan dan pembangunan di NTB. Jalannya pelaksanaan segala tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, tidak terlepas dari adanya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu maka BKR NTB akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dengan menerapkan pendekatan :  Kerjasama antar kelembagaan.  Kerjasama Personil.  Hearing.  Advokasi. Sesuai namanya, Badan Kehormatan Rakyat ( BKR ) Nusa Tenggara Barat, maka BKR NTB, memiliki niat suci dan iklhas untuk menjaga dan memelihara Kehormatan Rakyat Nusa Tenggara Barat, menjaga dan memelihara kehormatan daerah Nusa Tenggara Barat beserta Pemimpinnya (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) serta para pemimpin formal dan non formal lainnya, sehingga bumi Gora Nusa Tenggara Barat ini benar-benar terbebas dari KKN dan berbagai bentuk tindakan kriminal serta perbuatan/tindakan tidak terpuji lainnya. BKR NTB. tidak akan membiarkan para Pemimpin Daerah ini terbawa arus permainan segelintir orang karena napsu serakah mengejar pemenuhan kepentingan pribadi dan sekelompok orang, dengan mengorbankan penegakan hukum dan keadilan, BKR NTB tidak akan rela dan ikhlas kalau para pemimpinnya terjerumus dalam lembah kenistaan, kedurhakaan dan kezaliman yang akan menyeretnya kedalam kehidupan dibalik terali besi penjara yang akan membawa dampak terhadap pencemaran nama baik daerah Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan nama daerah Seribu Masjid. BKR NTB tidak akan membiarkan para penegak hukum di daerah ini untuk tidak aktif, serius dan konsisten dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di atas rambu-rambu aturan hukum yang ada dan berlaku. BKR NTB. tidak akan membiarkan motto Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdaya Saing hanya sebagai slogan yang tak bermakna, tapi harus diaktualisasikan dalam tindakan dan perbuatan nyata yang dilandasi Iman dan Taqwa seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat terutama para pemimpin dan jajaran Birokrasi Pemerintahan sebagai perencana dan penyelenggaran jalannya pemerintahan dan pembangunan sehingga hasilnya benar-benar dinikmati masyarakat banyak, bukan dinikmati oleh segelintir orang yang kebetulan sedang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Kehadiran dan keberadaan BKR NTB secara konsekwen dan berkesinambungan akan tetap dan selalu menjaga kredibilitas pemerintah, sehingga pemerintahan tetap berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. Kaitan dengan hal ini, maka beberapa langkah awal yang akan segera dilakukan oleh BKR NTB. antara lain. 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPK Perwakilan NTB untuk mendapatkan data-data hasil audit BPK di Nusa Tenggara Barat, dengan maksud agar hasil audit itu segera ditindak lanjuti sampai dengan proses hukum. 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan institusi penegak hukum, baik ditingkat Pusat maupun di daerah seperti, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga tinggi Negara lainnya, serta di daerah dengan Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, BPK Perwakilan NTB, Inspektorat Daerah dan institusi terkait lainnya, untuk menginventarisir kasus-kasus yang telah masuk dan ditangani oleh institusi/lembaga tersebut guna penanganan dan penyelesaian tindak lanjut, sehingga kasus-kasus tersebut tidak lagi mengalami kemacetan dalam penyelesaiannya sehingga dalam waktu yang diharapkan, berbagai kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan mendapatkan kepastian hukum. 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna membangun kerjasama yang harmonis dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus dan atau tindak pidana lainnya. 4. Menginventarisir berbagai kasus dan/ atau temuan dugaan adanya penyimpangan yang belum ditindaklanjuti atau belum dilaporkan ke aparat penegak hukum, guna ditindaklanjuti ke proses hukum, agar kasus-kasus tersebut mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. 5. Menerima dan menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke BKR NTB. agar laporan pengaduan masyarakat tersebut mendapatkan penyelesaian pihak berwenang/aparat penegak hukum. 6. Mencari dan menemukan data validasi ke berbagai instansi/lembaga terkait sebagai bahan analisis tentang kebijakan yang diterapkan Pemerintah, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau telah terjadi penyimpangan. Aktifitas kegiatan di atas dilakukan oleh BKR NTB untuk menindaklanjuti dan membuktikan sekaligus menghindari merajalelanya penyakit bangsa yang sedang menghantui seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Willyuddin AR Dhani, dalam bukunya “Bahaya… Indonesia Menuju Keruntuhan” 2007, yang mengatakan : “Saudara-saudara… Bangsa ini benar-benar sedang sakit parah. Bukan karena penyakit fisik, dan buruknya sarana dan prasarana yang dimiliki bangsa ini dan bukan pula karena kekayaan hutan, tanah dan air kita sedikit. Tetapi penyakitnya adalah rusaknya moral para personil aparat pemerintah dan komponen penyelenggara Negara yang juga dibiarkan dan dianggap biasa oleh para ulama dan para rakyatnya. Bangsa ini dilanda penyakit moral yang sangat kronis dalam seluruh asfek kegiatan hidup dan kehidupan. Kemuliaan, kehormatan, dan jatidiri suatu bangsa ditentukan oleh jatidiri dan kemuliaan akhlak para pemimpinnya, para penguasa, para pengusaha, para birokrat dan para aparat, para pegawai pemerintah maupun swasta, para artis dan selebritis, para ulama dan cendekianya, para penduduk dan seluruh rakyatnya…..” Abdullah Bin Hamd Asy Syabanah, dalam bukunya “Keterpurukan Moralitas Umat Islam.” (2004), mensitir sebuah syair Ulama Besar Islam yang mengatakan : Telah hilang dan hancur symbol-simbol kemuliaan. Kami punya kehormatan dan rumahnya telah ternodai. Etika dan karakter kita telah berubah. Tiada bedanya antara kebaikan dan dosa Dan ungkapannya di bagian lain saat menceritakan tentang keadaan mereka juga Telah sampai umatku pada batas kerendahan Keburukannya melampaui setiap batas Sungguh umatku mengayunkan langkahnya Dengan penuh beban berat daqlam kehinaan dan kenistaan Mereka mengikuti di belakang setiap orang yang telah mengalaminya Baik mereka yang ada saat ini maupun mereka yang telah berlalu Setelah dulu orang yang muylia menjadi sebuah symbol. Kehinaan dan bangsa gelandangan Sia-sia sudah orang yang mengharap setiap jengkal kemuliaan Hingga seperti tamaknya orang Yahudi……………………………….. Akankah kita hanya membelalakkan mata atau mengalihkan pandangan kita dengan melihat dan menyaksikan keterpurukan bangsa kita ? Akankah kita membiarkan bahaya keterpurukan moral insan manusia itu melanda insan sanubari setiap hamba Allah yang hidup di bumi Nusantara khususnya di Bumi Gora tercinta ini? Akan kita harus berputus asa melihat dan menyaksikan ulah polah, tingkah laku para pemimpin kita, para penyelenggara Negara, karena mereka sudah tidak lagi mendengar dan memperhatikan masukan dan nasehat banyak orang..? Jawaban masyarakat Indonesia yang menyadari bahwa dirinya hidup di dunia ini hanyalah sementara, yang harus dihiasi dengan perbuatan baik yang dirahmati Allah SWT, tentu TIDAK, sekali lagi TIDAK… karena Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an S. Yusuf : 87 yang artinya : “Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. Demikian juga disebutkan dalam QS. Al-Hijr : 56. Yang artinya : “Ibrahim berkata, Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.” Untuk itu, tentunya BKR NTB tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Karenanya melalui tulisan ini, segenap pengurus BKR NTB sangat mengharap dan mengajak kita semua untuk “Mari kiita satukan hati dan pikiran serta tindakan dalam mengikis habis segala macam bentuk kezaliman dan kemunafikan yang ada dan terjadi di bumi kita Nusa Tenggara Barat ini, dengan niat Ikhlas karena Allah semata. Hilangkan rasa segan dan takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kita hanya boleh dan wajib takut hanya kepada Allah Sang Pencipta yang Maha segala-NYa…. Doa restu dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat dan komponen bangsa/daerah, sangat kami harapkan dalam upaya BKR NTB menegakkan keadilan dan kebenaran….. Semoga Allah Subhanahu wata’ala Memberkahi… Amin……

( Telah dimuat di harian umum Lombok Post, tgl 11, 12 Mei 2010 )

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: