MENYINGKAP TABIR KASUS TERPENDAM DI BUMI GORA

MENYINGKAP TABIR KASUS TERPENDAM DI BUMI GORA

Oleh

H. MUSA SHOFIANDY

( Koord. Devisi Antar Lembaga BKR NTB. )

“Akan datang kepada manusia pada tahun-tahun yang penuh dengan penipuan.

Saat itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan,

penghianat dipercaya, sedangkan

orang yang amanah justru dianggap penghianat…..

( HR. Ibnu Majah ).

Makna dari  Hadist tersebut di atas, kini telah menjadi kenyataan, terjadi di seantero dunia, kegiatan dan tindakan penyelewengan / penyimpangan dari aturan hukum dan agama dan berbagai tindak kejahatan lainnya telah merambah kehidupan dan merusak moral dan akhlak manusia, dengan tidak  pandang bulu, apakah ia seorang pemimpin, atau tidak, apakah ia seorang pemuka agama atau tidak, apakah ia seorang penegak hukum atau tidak, dari masyarakat intelek sampai rakyat dungu sekalipun, semua telah terkontaminasi dengan tindakan yang sungguh amat dilaknat Allah Sang Khaliq, dan salah satu diantara berbagai bentuk kejahatan itu adalah “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, bahkan Eggi Sudjana (2008) mengatakan bahwa korupsi sesungguhnya merupakan derivasi (turunan) atau hasil mutant dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat ( abise of power ). Dikatakan merupakan  turunan karena sejatinya  tindakan korupsi merupakan tindakan dan perbuatan yang sudah ada  sejak  Kekaisaran Romawi ketika terjadi kasus penyuapan hakim pada saat itu. Demikian pula halnya dengan  yang terjadi di beberapa kerajaan/Negara lainnya seperti Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno, dan disemua kerajaan/Negara yang disebutkan di atas Korupsi terjadi dalam bentuk dan aktivitas Pemerintahan.  Misalnya Hammurabi (Babilonia)  yang memerintah pada tahun 1200 SM, pernah memerintahkan aparaturnya untuk menyelidiki masalah penyuapan,  Raja Shamash di Asiria, pada tahun 200 SM menghukum hakim yang menerima suap, demikian pula halnya yang terjadi di Negara-negara lain. Di Indonesia sendiri tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dimula pada saat pemerintahan / kabinet Ali Sastroamijoyo, yang dilakukan oleh  Menteri Ekonomi pada saat itu, Iskak Tjokroadisuryo yakni dengan memberikan lisensi impor dari “Politik Benteng” dengan tidak memberikannya kepada pengusaha pribumi yang kompeten, tapi diberikan kepada konco-konconya. Lisensi-lisensi tersebut akhirnya dijual kepada pengusaha keturunan Cina, sehingga dikenal istilah “pengusaha Ali-Baba” dan dari sinilah proses KKN skala besar mulai berkembang, dan kedahsyatan korupsi  mengalami momentum pada saat pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dimulai dengan korupsi berskala mega yang dialami Pertamina tahun 1975 dengan kerugian Negara diperkirakan sekitar 12,5 miliar AS tanpa ada tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, akibatnya tindakan dan perbuatan Korupsi merajalela ke semua lembaga dan institusi Pemerintah yang menyebabkan muaknya masyarakat Indonesia terhadap jalannya roda Pemerintahan di Indonesia yang kemudian di aktualisasikan dengan membentuk dan melakukan gerakan Reformasi pada tahun 1998 dengan menuntut turunnya Suharto dari kursi Presiden RI setelah kurang lebih 30 tahun memegang kendali pemerintahan. Sesungguhnya “reformasi” mengandung arti, “perubahan untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau pemerintahan”. Dengan pengertian ini maka seharusnya dengan adanya gerakan reformasi  yang di komandoi Mahasiswa pada tahun 1998 dan telah berhasil menumbangkan pemerintahan Orde Baru, maka harapan untuk memberantas hangus korupsi dan segala macam dan bentuk penyimpangan yang sudah terjadi membudaya di negeri ini akan dapat terwujud. Namun apa yang terjadi? Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  semakin merajaalela dalam segala sendi kehidupan manusia dengan modus operandi yang semakin canggih. Kenapa ini bisa terjadi?  Menurut Ahmad Sanosi Tambunan (2003),  terdapat 4 (empat) hal utama yang membuat KKN itu makin menjad-jadi yakni :

  1. Sistem pemerintahan/Negara yang memungkinkan dan memberi peluang untuk korupsi ;
  2. Semakin menurunnya moralitas, akhlak dan kesadaran masyarakat ;
  3. Pandangan hidup yangf materialistic, sekuler, kapitalis, komunis, dan melupakan keberadaan Allah dalama kehidupan, serta
  4. Kurang aktifnya masyarakat dalam mengontrol.

Menurut Eggi Sudjana  ( 2008 ), salah satu penyebab makin merajalelanya Korupsi di Indonesia adalah “ kurangnya keberanian aparat  penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, untuk bertindak tegas dan tanpa kompromi. Tidak sedikit  aparat penegak hukum yang mudah disogok, disuap dan ditekan oleh berbagai kepentingan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi bias dan tidak adil.”

Pernyataan Eggi Sudjana tersebut dapat dibenarkan, karena banyaknya kasus-kasus Korupsi yang pada awalnya sudah dipublikasikan  oleh aparat penegak hukum, namun pada akhirnya kita  tidak tau bagaimana kelanjutannya, apakah kasus-kasus tersebut sudah diselaikan melalui proses hukum atau diselesaikan melalui jalur lain, kita tidak tau, karena tidak adanya publikasi oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus-kasus tersebut. Dan saat ini adalah tepat bagi masyarakat untuk meminta  klarifikasi kejelasan berbagai macam kasus yang tidak jelas proses hukumnya itu, karena adanya ketentuan yang mendasarinya yakni adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 2010 ini. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini jelas dikatakan bahwa:

Pasal 4.

(1)   Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang­-Undang ini.

(2)   Setiap Orang berhak:

a.  melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b.  menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c.  mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang­Undang ini; dan/atau

d.  menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan.

(3)   Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4)   Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang­Undang ini.

Dan adalah kewajiban Badan Publik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokonya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/.atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri), untuk memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2008, yang selengkapnya berbunyi  :

Pasal 7

(1)     Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2)     Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

(3)     Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

(4)     Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5)     Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6)     Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sedsangkan mengenai informasi public yang tidak boleh diakses/ dipublikasikan kepada pengguna informasi publik adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Atas dasar ketentuan dan atau perintah Undang-Undang ini, maka terhadap kasus-kasus yang  ditangani oleh aparat penegak hukum, dan telah pula di publikasikan kepada masyarakat  umum dan/ atau telah menjadi konsumsi masyarakat luas, maka adalah wajar dan sangat wajar apabila masyarakat  ingin mengetahui tindak lanjut proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut.

Beberapa contoh kasus Korupsi yang ingin diketahui tindak lanjutnya oleh masyarakat (khususnya masyarakat NTB) antara lain  :

  1. Kasus yang melibatkan salah seorang Pejabat di Kantor Gubernur NTB. sebagaimana telah dipublikasikan dalam harian umum Suara NTB. terbitan tanggal 23 Oktober 2007. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa POLDA NTB. telah menetapkan pejabat tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penyebaran informasi Koran masuk desa (KMD). Penetapan pejabat tersebut  selaku tersangka secara resmi sejak hari Senin tanggal 22 Oktober 2007, dan dalam  berita Koran Suara NTB tersebut dikatakan bahwa  Ditre

Skrim Polda NTB telah melayangkan surat pemberitahuan, sekaligus pemanggilan tersangka melalui Sekda NTB. ( Suara NTB, Selasa, 23 Oktober 2007). Namun sampai sekarang ini sudah 2,5 tahun sejak berita itu, masyarakat tidak tau bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap pejabat tersebut, karena sampai saat ini pejabat tersebut masih menduduki jabatan yang amat strategis di Pemerintah Provinsi NTB. ( Jabatan eselon II ).

  1. Kasus terkait dengan Belanja Modal Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan tahun anggaran 2005, pada Dinas Kimpraswil Provinsi NTB. dengan nilai Rp.10.031.730.240,04  Sesuai temuan BPK RI Nomor 232/S/XIV.5/08/2006 tanggal 7 Agustus 2006, disebutkan bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai kietentuan yang ada dan berlaku. Proyek tersebut dilaksanakan dengan penunjukan langsung, dan , sementara dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dari 12 (duabelas) paket pekerjaan tersebut, ternyata baru 4 (empat) paket yang sudah dilaksanakan, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) paket dengan total nilai Rp.5.941.184.528,28  belum diselesaikan.
  1. Penyimpangan lain yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Kimpraswil (pada saat itu) yakni pada tanggal 18 Oktober 2005, Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB telah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahnun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lampiran I, huruf c angka 1.b.4. Kebijakan Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB terswebut ditungkan dalam Surat Nomor 620/PJ.1616/KPW/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal Penunjukan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi NTB. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dituangkan saran kepada Gubernur NTB untuk memberikan sanksi kepada Kepala  Dinas Kimpraswil Provinsi NTB serta sanksi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kimpraswil NTB. Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, sudahkah Gubernur NTB. (pada saat itu) melaksanakan saran dan rekomendasi dari BPK RI itu, dan sampai sejauhmana penyelesaian proyek tersebut ?
  2. Kasus Korupsi APBD NTB Tahun anggaran 2003 yang melibatkan anggota DPRD NTB. Masyarakat NTB. menilai penanganan kasus ini sangat tidak adil karena Mantan Ketua DPRD NTB. yang juga Mantan Gubernur NTB. Bp. Drs.H.Lalu Serinata yang juga terlibat dalam kasus ini telah divonis bersalah, dan telah merasakan bagaimana menikmati hidup di balik terali besi penjara, sementara 2 (dua) mantan anggota DPRD NTB. (mantan Wakil Ketua DPRD NTB),yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih belum menghirup udara pengap di balik jeruji besi penjara. Ketika hal ini dipertanyakan Pengurus BKR NTB kepada Kepala Kejaksaan Tinggi  NTB. Slamet Wahyudi, pada saat Pengurus BKR NTB Audien ke Kajati NTB. hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. mengatakan bahwa penyelesaian kasus kedua mantan Wakil Ketua DPRD NTB. masih menunggu hasil pemeriksaan audit BPK Perwakilan NTB.  Dengan penjelasan tersebut, BKR NTB. merasa belum  yakin sepenuhnya, maka pada hari Selasa tanggal  18 Mei 2010 BKR NTB. mengutus dua orang Pengurusnya yakni Koordinator Pengaduan Masyarakat dan Koordinator Antar Lembaga mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTB, dan Kepala BPK RI Perwakilan NTB.  nyang didampingi dua orang stafnya mengatakan bahwa permintaan dari Kajati NTB untuk mengaudit berkas kedua tersangka mantan Wakil Ketua DPRD NTB. tersebut baru diterima oleh BPK RI Perwakilan NTB. pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010.

Dengan jawaban langsung dari Kepala BPK RI Perewakilan NTB. ini  Nampak jelas ada sesuatu dibalik sesuatu, artinya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, Kejati NTB mengatakan kepada Pengurus BKR NTB. bahwa permintaan audit ke BPK RI Perwakilan NTB, sudah dikirim, tinggal menunggu hasilnya, namun ternyata permintaan itu baru dikirim pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, (setelah  Pengurus BKR NTB. mendatangi Kajati NTB).  Kenapa ini bisa terjadi ? Wallua’alam… hanya Tuhan Yang Maha Kuasa dan aparat yang menangani kasus ini  yang mengetahuinya, sementara masyarakat hanya bisa menyesali tindakan yang dianggap tidak adil ini.

  1. Kasus TIME  dengan kucuran dana 5 (lima) M. yang  oleh masyarakat NTB. menilai dan menganggap penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku, juga ada anggapan perlakuan yang tidak adil terhadap Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya. Masalah ini pernah menjadi perbincangan hangat di DPRD NTB. sampai-sampai katanya DPRD NTB mau bentuk Pansus, namun, ternyata itu hanya Wacana saja, tidak ada tindak lanjut. Bersyukurlah pihak Penegak hukum antara lain Kajati NTB. telah menangani kasus ini yang menurut Kajati NTB. Bapak Slamet Wahyudi, kasus ini akan segera diselesaikan, mudah-mudahan ini benar dan tidak hanya wacana, yang nantinya kita tidak tau hasil akhirnya bagaimana (tidak ada kepastian hukum), sebagaimana halnya kasus-kasus mangkrak lainnya.

  1. Kasus Bank NTB. ( BPD NTB ) yang merugikan keuangan Negara Milyarand rupiah ;

  1. Kasus yang terjadi di Dikpora NTB. yakni pengelolaan dana bantuan pendidikan keaksaraan yang sudah lama ditangani aparat berwenang, namun sampai sekarang masih kabur penyelesaiannya.

  1. Masih banyak lagi kasus-kasus di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. yang belum mendapat penanganan serius.

  1. Kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Mataram, antara lain kasus Pembangunan Sekolah (SD) Percontohan di Kota Mataram, yang dulu kasusnya sudah di ekspost di media masa oleh aparat berwenang yang menangani kasus tersebut yang antara lain mengatakan bahwa kasus tersebut akan segera ditindak lanjuti, namun sampai sekarang belum ada kejelasan tindak lanjut tersebut.

  1. Kasus yang melibatkan Bupati Lombok Barat Dr.H.Zaini Arony, M.Pd. ketika masih menjabat selaku Sekretaris Ditjen PLS Depdiknas RI. yakni kasus Program Dana Bantuan Langsung ( Blockgrant) Pengadan Peralatan ICT Dalam Rangka Pengembangan jaringan Komputer SKB Ditjen PLS Depdiknas RI Tahun Anggaran 2006. Dengan kerugian Negara diperkirakan mencapai 5 (lima) Milyard lebih. Kasus ini memang ditangani oleh Kejati DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta telah  bersurat ke Kejaksaan Agung RI. pada bulan Mei 2008, melaporkan bahwa Kasus tersebut sudah dalam proses Penyidikan, namun sampai sekarang, sudah 2 (dua) tahun kasus tersebut belum ada titik terangnya. Masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama masyarakat Lombok Barat dimana Bapak Dr.H.Zaini Arony, M.Pd. menjadi Bupati, sangat berharap agar kasus yang menimpa pemimpinnya itu ada kejelasan (ada kepastian hukum), karena bagaimanapun, seorang pemimpin harus bersih, harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan/ atau masyarakatnya, kalaupun dalam proses hukum beliau tidak terbukti bersalah, maka harus dilakukan upaya-upaya memperbaiki dan mengembalikan  nama baiknya, tapi kalau memang benar berdasar bukti-bukti yang ada beliau terlibat, agar dilakukan proses hukum selanjutnya, sehingga masyarakat tidak resah dalam mempertanyakan kejelasan kasus yang menimpa  pemimpinnya ( Bupatinya ).

  1. Kasus  Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Lombok Barat,  tahun anggaran 2008 dengan kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp.3. Milyar. Menurut data yang dimiliki BKR NTB. ada hal menarik yang harus menjadi perhatian kita semua, yakni bahwa dalam kasus ini terdapat beberapa nama anggota DPRD Lombok Barat yang bertindak selaku penerima bantuan tersebut, dan sesuai data yang dimiliki BKR NTB. satu orang anggota DPRD Lombok Barat tercantum sebagai penerima bantuan soaial untuk beberapa lembaga yang tertulis menerima bantuan dengan lokasi (wilayah Kecamatan) yang berbeda. Jadi dalam kasus ini terlihat ada dua cara penyaluran dana bantuan, yakni yang disalurkan langsung oleh petugas/pejabat pengelola bantuan sosial dan disalurkan melalui anggota DPRD Lombok Barat.

Yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa mesti bantuan itu melalui/diterima oleh anggota DPRD, dan kenapa satu anggota DPRD bisa menerima beberapa bantuan dengan lokasi wilayah Kecamatan yang berbeda? Kenapa tidak diberikan/ diterima langsung saja oleh orang atau lembaga yang mengajukan permohonan bantuan itu ? Nah, karena dalam kasus ini terdapat nama anggota DPRD Lombok Barat selaku penerima bantuan, maka  seharusnya DPRD Lombok Barat, sesegera mungkin melakukan upaya dan/ atau mendorong penuntasan kasus ini, agar masalahnya jadi jelas, apakah para anggota DPRD itu terlibat dalam kasus ini atau tidak, dalam arti apakah dana yang diterima oleh para anggota DPRD Lombok Barat itu, diserahkan langsung kepada yang memang berhak menerimanya atau tidak, agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa yang menjadi pelaku yang sebenarnya. Apalagi sudah jelas berdasarkan bukti riel yang ada bahwa modus operandi dari kasus ini adalah bahwa lembaga yang tertera dalam daftar penerima bantuan adalah lembaga fiktif artinya lembaganya memang benar tidak ada, ini dibuktikan dengan keterangan dari beberapa Kepala Desa yang ada di Lombok Barat  yang menyatakan bahwa lembaga tersebut memang tidak ada di wilayahnya, dan modus satunya lagi adalah bahwa lembaga penerima bantuan memang benar ada, tapi oleh pemilik/pengelola lembaga tersebut menyatakan tidak pernah menerima bantuan sebagaimana yang tertera dalam bukti daftar penerima bantuan.( pernyataan ini disertai dengan bukti surat pernyataan dari yang bersangkutan)  Inilah yang mendasari adanya anggapan orang bahwa diduga ada keterlibatan anggota DPRD Lombok Barat. Hal ini harus segera dilakukan klarifikasi oleh anggota DPRD Lombok Barat yang namanya tercantum sebagai penerima bantuan agar nama baik anggota wakil rakyat dan nama baik institusi DPRD tidak tercemar. Karena itu sangat diharapkan kepada pihak berwenang yang menangani masalah/ kasus ini untuk segera memprosesnya.. karena   28 orang saksi dalam kasus ini telah diperiksa dan bukti awal yang kuat bahwa penyimpangan ini memang benar  terjadi.

  1. Beberapa Kasus yang ada dan terjadi di Kabupaten Lombok Timur, antara lain :
  1. Kasus proyek Pelabuhan Labuan Haji Lombok Timur, dengan dana sebesar kurang lebih Rp.87 Milyard. Proyek ini dikerjakan pada saat pemerintahan Bupati Lombok Timur  H. Ali Bin Dahlan, namun sampai saat ini proyek tersebut tidak ada kelanjutannya, yang berarti bahwa dana sebesar kurang lebih Rp.87 Milyard tersebut tertelam ombak Labuhan Haji. Seandainya saja dana sebesar itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih urgent dan mendesak bagi kepentingan masyarakat Lombok Timur, seperti untuk menangani masalah kelistrikan, maka tidak akan terjadi gejolak dalam masyarakat yang disebabkan masalah listrik yang saat ini sudah menjurus kearah yang lebih parah, seperti pembakaran mobil operasional PLN di Suralaga Lombok Timur, pengerusakan beberapa kantor PLTD PLN di Kecamatan Sakra Barat, Paok Motong, semakin maraknya unjukrasa/ demo masyarakat dibeberapa tempat lainnya, dan sepertinya keadaan ini akan terus berlanjut kalau saja tidak mendapat penanganan serius dari PLN dan/ atau Pemerintah.

Masalah Proyek Pelabuhan di Labuhan Haji inipun kita tidak tau, bagaimana peoses penanganannya oleh pihak berwajib, apakah akan dibiarkan saja berlalu tanpa kesan dan pesan terbawa surutnya ombak pelabuhan Labuhan Haji atau bagaimana, dan sampai kapan masyarakat akan mendapatkan kejelasan dan kepastian?

  1. Kasus Penanganan dan pengelolaan bantuan Bencana Alam di Sambelia, dengan dana bantuan sebesar lebih kurang Rp.14 Milyard. Penanganan Bencana Ala mini diduga kuat telah terjadi penyimpangan dan telah ditangani aparat berwenang, Camat pun telah dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Namun proses hukum, mandeg.. entah kenapa….
  2. Pembangunan beberapa Pasar di Lombok Timur, seperti Pasar Masbagik dan Pasar Aikmel, dengan pembiayaan sebesar Rp.29.941.400.000.—

Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh  BPK terhadap kedua proyek ini, terbukti bahwa dalam pelaksanaan proyek ini telah melanggar beberapa ketentuan yang seharausnya ditaati, yakni Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (Pasal 10 ayat (3).

Timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan proyek pasar Masbagik dan Pasar Aikmel tersebut, menurut hasil audit BPK, disebabkan karena :

1). Kebijakan  Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Pembangunan Pasar Masbagik dan Aikmel.

2).  Kelalaian Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Bagaimana proses Hukum terhadap para pelaku penyimpangan tersebut ? Entahlah, kita tidak tau……

  1. Kasus yang terkait dengan KLP Sinar Rinjani Aikmel, yang telah merugikan dan menyengsarakan 18.000 KK pelanggan KLP Sinar Rinjani. Sampai sekarang, tidak kunjung ada penyelesaiannya.
  2. Pembangunan Gedung Balai Benih Udang Labuhan Haji, yang menurut hasil audit BPK. Telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.79.486.482.—juga tidak ada kabar berita penyelesaiannya secara hukum.
  3. Kasus Pengadaan Alat Kesehatan/Alkes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang di duga ikut melibatkan  Bupati Lombok Timur.
  4. Dan berbagai kasus mangkrak lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

  1. Kasus yang diduga melibatkan Bupati Dompu Siafulrahman Salman, antara lain :
  1. Kasus pengadaan kendaraan Mobil yang dikenal dengan Kasus Mobil Bodong, kasus ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat Dompu  karena gencarnya pemberitaan di mas media (Koran), terutama Koran local NTB.
  2. Kasus Pengelolaan dana Bantuan Sosial kemasyarakatan tahun 2008 – 2009 yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dana bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut, seharusnya dimanfaatkan untuk  bantuan kepada masyarakat untuk keperluan social kemasyarakatan, namun pengelolaan dana tersebut menyimpang dari tujuan semula. Dana tersebut disimpan di salah satu Bank di Dompu. Karena ini merupakan dana dari Pemerintah, maka pengelolaannya harus mengikuti aturan yang ada dan berlaku, terutama dalam hal pencairannya harus dilakukan dengan sangat selekjtif dan hati-hati, namun kenyataan yang kita lihat dari bukti rekening Koran pencairan dana tersebut sangat tidak professional, misalnya dana tersebut oleh Bendahara Pemerintah Kabupaten Dompu diambiil/ dicairkan dalam satu hari kerja bisa sampai 2- 3 kali. Ini kan sangat mencurigakan.  Kasus ini sudah ditangani pihak aparat Penegak Hukum (POLDA NTB).

Lembaga Pemantau Kebijakan Publik ( DPP LPKP-NTB)  pernah bersurat ke POLDA NTB. tanggal  07 Januari 2010. Mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian kasus ini, dan oleh POLDA NTB  dalam surat jawabannya kepada DPP LPKP NTB, tanggal 28 Januari 2010 Nomor : B/24/I/2010/Dit Reskrim.  Menyatakan bahwa POLDA  akan melakukan penyelidikan dalam waktu 30 hari dan jika diperlukan waktu penyelidikan akan diperpanjang. Nah sekarang sudah 4 (empat) bulan sejak surat dari POLDA NTB. tersebut, masyarakat ingin mengetahui, sudah sampai sejauhmana penyelesaian dan proses hukum kasus tersebut.

  1. Berbagai kasus-kasus lainnya yang terjadi di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB.

Kita  dan masyarakat umum, belum tau secara pasti sampai dimana proses hukum penyelesaian kasus-kasus tersebut, apakah masih dalam proses penyelidikan, penyidikan, tuntutan atau sudah selesai atau diselesaikan. Masyarakat Nusa Tenggara Barat hanya ingin KEPASTIAN HUKUM terhadap kasus-kasus tersebut.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: