opIni

pasft-ems_amph2

JEJAK LANGKAH “BARU”

 

Oleh

H. Musa Shofiandy.

            Langkah demi langkah terobosan pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (BARU) terus digulirkan, seiring dengan tekad pasangan BARU yang ingin memajukan daerah Nusa Tenggara Barat. Sebagai  bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, tentunya wajiblah kita bersyukur memiliki pemimpin yang amat konsisten dengan program yang telah diucapkan dan dijanjikan  sejak awal mencalonkan diri sebagai Cagub/Cawagub NTB, sampai dengan saat sekarang ketika beliau-beliau telah menduduki kepemimpinan selaku Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan tentunya harapan kita semua semoga apa yang telah dan akan menjadi program beliau mendapat Rachmat dan Karunia dari Allah Subhanahu Wata’ala, demia kemajuan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

            Setelah pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 2008 lalu beliau mencanangkan 9 (sembilan) program kegiatan, yakni ;program menekan Angka Kematian Ibu Menjadi Nol (Akino), Angka Buta Aksara Menjadi Nol (Absano) dan menekan Angka Dorp Out  Menjadi Nol (Adano) ; kerjasama dengan PT Telkom unyuk membangun dan menyempurnakan sistem pengadaan barang jasa elektronik ; pembuatan akses informasi dan layanan pengaduan masyarakat ; penyematan Pin Anti Korupsi ; pencanangan NTB Hijau ; pelayanan TKI satu atap ; eksport perdana air mineral produksi PT Narmada ke Australia ; Visit Lombok Sumbawa dan pencanangan program teknologi kampung media. Dalam waktu yang bersamaan, Gubernur juga menandatngani berbagai perjanjian kerjama dengan berbagai pihak baik dengan pihak swasta maupun dengan pemerintah pusat, antara lain perjanjian kerjasama dengan Ditjen Peternakan Departemen Pertanian (Deptan) tentang pelaksanaan program percepatan pencapaian swasembada daging sapi tahun 2010. Kaitan dengan hal ini juga maka dicanangkan daerah Nusa Tenggara Barat menjadi “Bumi Sejuta Sapi” Perjanjian lain yang ditandatangani Gubernur adalah kerjasama tentang Promosi Potensi Daerah  antara Badan penanaman Modal  Provinsi NTB dengan Branch Office PT Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi program kegiatan yang telah dilakukan dan dicanangkan untuk dilakukan oleh pasangan BARU. Selama 99 hari kepemimpinan beliau, sebagaimana kita lihat dan baca di beberapa media cetak seperti yang dimuat dalam media Suara NTB. tanggal 30 Desember 2008.

            Melihat jejak langkah pasangan BARU selama ini, sepertinya beliau tidak tahan untuk ingin melihat perubahan kondisi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang selama setengah abad keberadaannya, belum juga menikmati kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan. Pasangan BARU sepertinya tidak pernah berhenti dan terus berpacu dengan berbagai langkah jitu.

Langkah-langkah jitu yang terus digulirkan oleh pasangan BARU, menuntut  kita semua, terutama para Kepala SKPD untuk mampu menganalisis, menyimak dan mengaktualisasikan program yang telah beliau canangkan, agar  tidak hanya menjadi sebuah selogan yang menjanjikan. Kreativitas dan inovasi dari para Kepala SKPD sangat menentukan keberhasilan program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur. Apalagi dengan banyaknya program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur banyak suara-suara miring dan kritikan yang disampaikan berbagai pihak yang meragukan keberhasilan program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur. Namun suara-suara miring dan kritikan itu hendaknya menjadi pemicu kita, menjadi tantangan bagi kita selaku pembantu Gubernur/Wakil Gubernur, bagaimana seharusnya kita berbuat dan bertindak agar suara-suara miring dan kritikan itu tidak akan pernah terbukti, sekarang dan dihari-hari mendatang.

            Berbagai issu miring dan berupa kritikan yang disampaikan berbagai pihak hendaknya kita jadikan “pecut” (pecut adalah bahasa Sasak yang berarti alat untuk memukul kuda yang menarik Cidomo, agar lari lebih kencang) agar tidak lagi timbul suara-suara miring dan kritikan itu. Keterpaduan gerak langkah antar instansi terkait harus dibina sedemikian rupa agar selalu seiring sejalan, tidak menonjolkan keakuan yang hanya dimaksudkan untuk membela diri sendiri, untuk menonjolkan kemampuan diri sendiri dan berbagai konotasi negatif lainnya.  Contohnya seperti yang diberitakan oleh Koran Berita hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, pada halaman pertama dengan judul “Dua Kepala SKPD Saling Tuding”  yang isinya adalah masalah kelangkaan Pupuk di NTB. Dua Kepala SKPD yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pertanian NTB. dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, karena bagaimanapun juga, yang namanya sudah masuk di mas media (koran) dibaca orang banyak, pasti akan dijadikan komuditi berita yang kurang enak, seolah-olah tidak ada keterpaduan gerak antar pejabat pembantu Gubernur/Wakil Gubernur.

            Demikian pula halnya dengan berita yang dimuat pada koran yang sama (Koran Berita, hari Kamis tanggal 8 Januari 2009, juga dihalaman yang sama) dengan judul berita “ Pelayanan Satu Pintu Biaya Bengkak”  Berita itu menyangkut realisasi pelaksanaan program  pelayanan TKI satu atap yang telah dicanangkan Gubernur pada tanggal 17 Desember 2008 lalu. Dalam berita itu dikatakan oleh Dewan Penasehat Partai Demokrat Oni Husain, bahwa keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, justru membuat biaya pengecekan kesehatan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ikut membengkak, dengan kenaikan mencapai Rp.300 ribu dari Rp.150 ribu. Untuk satu kali medical check up seorang CTKI. Oni Husain menilai,PTSP belum menyentuh persoalan pokok bagi para CTKI. Apa artinya PTSP, sama saja membuat para CTKI yang mau bekerja keluar negeri semakin dipersulit dengan kenaikan komponen anggaran pada pengecekan kesehatan,ujarnya. Hal-hal seperti ini dapat dijadikan bahan bagi pihak-pihak lain untuk mengkritik dan atau untuk mempengaruhi masyarakat CTKI agar tidak memanfaatkan PTSP. Walaupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB telah memberikan penjelasan tentang biaya tersebut, namun hal itu tidak cukup untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat CTKI, perlu dilakukan upaya dan langkah-langkah jitu lainnya, agar masyarakat CTKI  tidak terpropokasi dengan berita-berita negatif yang justru pada akhirnya nanti akan menjadikan PTSP tidak berfungsi. Dan kalau ini terjadi, maka yang dianggap gagal adalah Gubernur/Wakil Gubernur BARU.

            Untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan seperti kegagalan dalam pelaksanaan program yang telah dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur (BARU), maka Gubernur/Wakil Gubernur telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pejabat Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim ini  beranggotakan tim independen dari Universitas Mataram yang diketuai oleh Dr. Muazzar Habibi. Dengan melihat keanggotaan Tim ini, kita yakin bahwa mereka akan melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan akan bersikap independen dalam arti tidak akan terpengaruh oleh apa dan siapapun juga dalam memberikan penilaian terhadap hasil kerja (kinerja) para pejabat pimpinan SKPD.

            Inti persoalan yang mendorong Gubernur NTB untuk membentuk Tim Evaluasi Kinerja ini sejatinya adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana para pejabat, khususnya pimpinan SKPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sekaligus bermakna akan dapat diketahui kualitas kemampuan dari masing-masing pejabat. Karena itu Evaluasi Kinerja ini adalah merupakan langkah yang memang harus dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi  baik dalam skala kecil atau skala besar dan mempunyai orientasi profit ataupun non profit  sebab indikator keberhasilan kerja sangat tergantung pada prestasi kerja pegawai dan prestasi kerja organisasi secara keseluruhan. Namun, tidak selamanya niat baik itu akan direspons positif oleh semua pihak, dan ini adalah merupakan kodrat alam yang harus kita pahami bersama, sebab dalam ajaran agama kita (Islam) dikatakan bahwa, semakin baik pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan, maka akan semakin besar pula cobaan yang akan dihadapi. Inilah yang harus menjadi acuab kita, dalam arti bahwa jika saja suatu program kegiatan yang direncanakan dan atau telah dilaksanakan itu mendapat kritikan dari pihak lain, tidak harus program itu dihentikan untuk dilaksankan, sebab belum tentu juga kritikan dan saran itu benar adanya.

Inilah yang menjadi problema Gubernur/Wakil Gubernur NTB, ketika beliau membentuk Tim Evaluasi Kinerja pimpinan SKPD, muncul pula berbagai tanggapan, positif dan negatif. Salah satu tanggapan berupa kritikan disampaikan oleh salah seorang wakil rakyat di DPRD NTB, yakni  Bapak Husni Abdul Kadir, SH. (Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB). Menurut Husni Abdul Kadir, SH. Tim Evaluasi Kinerja (Tim Investigasi) yang dibentuk Gubernur tidak perlu ada, karena sudah ada Inspektorat” ungkapnya. (Koran Berita, Kamis, 21 Januari 2009). Walau demikian, Husni Abdul Kadir, SH. tidak  menolak mentah-mentah keberadaan Tim tersebut, karena beliau  juga memberikan saran kepada Gubernur, sebagai jalan keluarnya yakni dengan membuatkan Keputusan Gubernur yang akan memerinci tugas dan fungsi Tim Evaluasi Kinerja (Tim Investigasi) tersebut sehingga tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi NTB.

Sebenarnya, menurut pemikiran penulis, tugas untuk melakukan Evaluasi Kinerja ini, disamping instansi Inspektora daerah, tapi yang harus lebih banyak berperan aktif  adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi NTB. sebab BKD lah yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan Sumberdaya Manusia Birokrasi Pemerintahan (Urusan Kepegawaian) karena pada BKD terdapat Bidang Pengembangan dan Pengendalian dan membawahi Sub Bidang Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan.

 Sesuai ketentuan aturan Kepegawaian, mutasi (alih tugas pegawai) baik mutasi mendatar maupun vertikal (promosi), harus selalu didasarkan pada prestasi kerja masing-masing person pegawai, dan tentunya prestasi kerja pegawai atau pejabat baru bisa diketahui setelah dilakukan evaluasi kinerja masing-masing pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Nah tugas inilah yang selama ini belum pernah dilakukan oleh SKPD yang menangani kepegawaian. Kalau saja SKPD yang menangani kepegawaian jeli dengan keinginan serta kemauan Gubernur untuk betul-betul menginginkan Birokrasi Pemerintahan  dikelola oleh orang-orang berkualitas, jabatan yang di emban (didudukinya) harus sesuai dengan kemampuan kompetensi yang dimilikinya, maka seharusnya SKPD tersebut mengambil langkah cepat, merespon keinginan Gubernur tersebut,  yaitu dengan melakukan Kegiatan Evaluasi Kinerja pegawai/pejabat, baru akan bisa dilakukan, apabila telah ada indikator tolok ukur dari Kinerja. Kalau kegiatan ini sudah dilakukan oleh BKD dan dapat menunjukkan hasil sesuai yang diinginkan, maka tidak akan mungkin Gubernur akan membentuk Tim Evaluasi Kinerja, sebagaimana yang dipersoalkan oleh anggota yang terhormat.

Kaitan dengan pendapat yang pro dan kontra tentang Tim Evaluasi Kinerja ini, penulis tidak ingin membahasnya secara detail dan mendalam, namun sebagai bahan pemikiran dan analisis kita bersama, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan betapa pentingnya masalah Evaluasi Kinerja tersebut.

Sebagimana diketahui, hahwa prestasi kerja (kinerja) adalah merupakan  “suatu kegiatan peningkatan kualitas atau mutu kerja dari seorang pegawai yang nantinya ikut menentukan penilaian atas suatu jabatan terhadap seorang personil”.

Pengertian prestasi kerja secara teoritis dikemukakan oleh Gomes (1999:135) berdasarkan kutipan dari Bernandin dan Rusell memberikan definisi prestasi kerja atau performance sebagai “… the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode (catatan outcome) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu”. Sedangkan Mangkunegara (2005:9), memberikan definisi Kinerja sebagai berikut : ”Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam  melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

            Dengan mengetahui secara ringkas pengertian dari Prestasi kerja (Kinerja) maka tentunya kita pun akan berfikir, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) itu ?

Robbin (1993:215) memberikan penjelasan mengenai faktor penentu prestasi kerja dalam kerangka yang lebih luas. Dinyatakan bahwa terdapat tiga faktor penentu prestasi kerja, yaitu kemampuan, motivasi dan kesempatan. Kesempatan merupakan faktor yang bukan  termasuk dalam internal bawahan, tetapi semata-mata tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan atau pemberi kerja.

Berhubungan dengan hal di atas, maka pimpinan sangat perlu menetapkan pemberian kesempatan yang bersifat kompetitif, karena hal ini akan dapat memotivasi karyawan dalam bekerja dan lebih-lebih dalam pemberian beban pekerjaan kepada pegawai harus didasarkan pada kemampuan pegawai yang bersangkutan. Dengan demikian akan memberikan manfaat yang bersifat ganda dari karyawan yang berakhir pada kinerja atau prestasi kerja yang tinggi.

Berikut, Henry Simamora (1995:500), mengatakan bahwa kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

a. Faktor individual yang terdiri dari :

    1). Kemampuan dan keahlian.

    2). Latar belakang.

    3). Demografi.

b. Faktor Psikologis yang terdiri dari :

    1). Persepsi.

    2). Attitude.

    3). Personality.

    4). Pembelajaran.

    5). Motivasi.

c. Dukungan organisasi yang terdiri dari :

    1). Sumber daya.

    2). Kepemimpinan.

    3). Penghargaan.

    4). Struktur.

    5). Job design.

 

A.A.Anwar Prabu Mangkunegara (2005:13) dengan mengutip pendapat dari Keith Davis, mengatakan : ”faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).

a.  Faktor Kemampuan ( Ability ).

Secara psikologis, kemampuan ( ability ) terdiri dari kemampuan potensi ( IQ ) dan kemampuan reality ( knowledge + skill ), artinya, pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata ( IQ 110-120 ) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk menduduki jabatan tertentu dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang maksimal.

b.  Faktor Motivasi ( Motivation ).

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka hanya bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, dan sebaliknya, jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud, mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

            Sedangkan menurut A.Dale Timple (1992:31) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja /prestasi kerja adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, prestasi kerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu memiliki tipe pekerja keras, sedangkan bila seseorang yang memiliki prestasi kerja rendah/jelek disebabkan karena orang tersebut mempunyai kemampuan rendah serta tidak memiliki prakarsa atau usaha / upaya untuk memperbaiki kemampuan yang dimilikinya.

            Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seseorang yang berasal dari lingkungannya, seperti perilaku, sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja dan iklim organisasi. Bisa saja seseorang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan prestasi kerjanya, akan tetapi tidak bisa diwujudkan karena kendala sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Akibatnya mereka tidak bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan akibat lebih lanjut  berpengaruh terhadap hasil kerjanya/prestasi kerjanya.

Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja pegawai, maka harus dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah mereka tunjukkan sebelumnya, sebagaimana dikemukakann oleh  Gomes, (1999:185)  bahwa penilaian prestasi kerja  merupakan “suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya”. Selanjutnya dinyatakan bahwa tujuan dari penilaian prestasi kerja tersebut adalah untuk mereward prestasi kerja pada periode sebelumnya dan untuk memotivasi perbaikan prestasi kerja pada masa yang akan datang.

Kaitan dengan hal ini, lebih-lebih bagi organaisasi pemerintahan daerah di Indonesia, evaluasi kinerja merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

            Kausar.AS. dalam buletin Media Praja Departemen Dalam Negesri (2006:19), Direktur Jenderal  Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam makalah yang disampaikan dalam acara pembukaan Workshop Pembahasan RPP Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Konteks UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berlangsung di Hotel Redtop, Jakarta tanggal 2 Oktober 2006, menyatakan :” keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan misi utamanya meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pengembangan sektor unggulan dengan cara-cara demokratis dapat diketahui melalui evaluasi kinerja daerah yang dilakukan pemerintah”.

Begitu pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja untuk kelangsungan jalannya pemerintahan di masa mendatang, maka evaluasi kinerja tersebut harus dilakukan secara berkala dan rutin serta berkelanjutan/ terus menerus, dalam jangka waktu tertentu, misalnya  tiap enam bulan sekali atau tiap setahun sekali dan atau tenggang waktu tertentu, sebagaimana di kemukakan oleh Kausar.AS, dalam Media Praja,Departemen Dalam Negeri (2006:18) : ”Kegiatan pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan pemerintah secara terus menerus (substainable), untuk mengetahui sejauhmana hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di daerah serta menyingkap permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah”.

            Manfaat dilakukannya penilaian prestasi kerja secara terus menerus oleh organisasi (Siagian, 2003:227-228) adalah :

                   a.     Mendorong peningkatan prestasi kerja.

                  b.     Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan dan kebijakan lainnya.

                   c.     Untuk kepentingan mutasi kerja pegawai.

                  d.     Untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan, baik yang dimaksud untuk mengatasi berbagai kekurangan dan kelemahan maupun untuk mengembangkan potensi pegawai yang ternyata belum sepenuhnya digali dan yang terungkap melalui penilaian prestasi kerja.

                   e.     Membantu para pegawai menentukan rencana kariernya dan dengan bantuan bagian kepegawaian menyusun program pengembangan karier yang paling tepat dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pegawai.

 

Berkaitan dengan hal ini, maka tidaklah keliru atau salah kalau kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Gubernur/Wakil Gubernur dalam menjalankan tugasnya sebagai Khalifah masyarakat Bumi Gora Nusa Tenggara Barat, sebab tanpa dukungan dan partisipasi kita semua tidak mungkin program-program jitu beliau akan terlaksana dengan baik. Kita wajib mensyukuri rahmat Allah SWT yang telah memberikan kita pemimpin yang begitu peduli terhadap masyarakatnya, karena sepengetahuan penulis yang sudah kurang lebih 29 tahun berkarya di Birokrasi Pemerintahan Nusa Tenggara Barat, baru kali ini ada program Evaluasi Kinerja Pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan upaya mengevaluasi Kinerja Pejabat ini, maka Insya Allah dimasa mendatang atau minimal 5 (lima) tahun kepemimpinan beliau akan terwujud masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sejahtera lahir bathin, karena dengan adanya evaluasi kinerja pejabat ini, akan dapat terlihat mana pejabat yang betul-betul berkualitas, memiliki kemampuan dan kemauan bekerja untuk masyarakat dan daerah serta mana pejabat yang bekerja hanya dengan mengandalkan kemampuan anak buah (bawahannya) saja sementara dia hanya bisanya memerintah dan pinternya cari muka sama pimpinan saja (mudah-mudahan ini tidak ada).

Akhirnya, penulis mengajak kita semua untuk merenung dan mencermati sebuah pepatah yang mengatakan :

 

“Berfikirlah sebebas burung yang terbang membelah angkasa untuk menghasilkan  karya-karya yang berkualitas. Dan berilah inspirasi kepada sesama tanpa menggurui, ibarat kicauan burung yang bisa dinikmati semua orang tanpa paksa”

 

“Bekerjalah sebagaimana ikan, yang tak pernah letih berenang menantang arus, melewati segala aral untuk menggapai keyakinan dan harapannya.

 

Milikilah ‘kaki-kaki’ kompetensi yang kokoh agar engkau mampu meloncat setinggi-tingginya bak belalang. Biarkanlah langit jadi batas pencapaian prestasimu”

 

Semoga Allah meridhoi…. Amien.

 

                                                                         Mataram, 04  Februari  2009

                                                                         Penulis adalah 

                                                   Pemerhati masalah sosial kemasyarakatan.

                                                                           

 

Iklan

3 Tanggapan

  1. kami mendengar berita terbaru kepemimpinan Gubernur “Baru” bertendensi lebih suka mendengar pendapat wakilnya. Jika pendapat dan kebijakan itu benar serta murni untuk kepentingan masyarakat, tentu kita bersyukur. tapi bagaimana jika sebaliknya?

    salam RamendS…

  2. Memang iya…., cuma tidak seperti yang kita harapkan, Wagub maunya menang sendiri saja, dalam Birokrasi, sudah dua kali mutasi didominasi oleh orang2nya Wagub, akibatnya bangse Sasak terpinggirkan. Sudah banyak para tokoh (tokoh agama, masyarakat dan ilmuan dari Unram) memberikan saran masukan kepada Gub. agar tidak dikendalikan oleh Wagub, tapi belum ada hasilnya. Kita hawatir dan sangat hawatir kalau begini terus, Gub. tidak tegas, habislah bangse Sasak ini terutama di Birokrasi……. Sekarang ini para tokoh kita (Sasak) pun sudah banyak yang ngomong tentang hal ini….. Mudah2an, beliau bisa berubah…

  3. Dalam kaitan menempatkan pejabat, menurut saya beliau sudah pada posisi dan proporsi yg tepat, karena ini hanya persoalan tehnis belaka. Tidak usah seorang gubernur menentukan si A disini si B disana, cukup itu dikerjakan oleh Wagub dan Sekda. Gubernur hanya memberikan arahan dan pedoman saja agar sesuai dengan visi misinya. Kalau nanti ada pejabat yg tidak becus maka pak Gub bisa langsung menegur pejabat ybs dan sekaligus juga Wagub dan Sekda kenapa menempatkan orang yg tidak kompeten. Coba bayangkan kalau pejabat itu ditunjuk langsung oleh Gub kemudian pejabat ybs tidak becus, siapa yg harus ditegur. Mau menegur Wagub atau Sekda ?. Orang akan mengatakan itu kan orangnya Gub dan ditunjuk langsung oleh pak Gub, ya salahnya pak Gub sendiri kenapa naruh orang yg tidak kompeten.
    Terima kasih dan mohon maaf kalau punya pendapat lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: